Ajukan Hak Angket ke Ahok, parpol di DPRD DKI diperkarakan ke MK

Merdeka.com - Hubungan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD DKI belakangan memanas karena RAPBD 2015. Situasi semakin panas karena fraksi-fraksi yang ada di DPRD DKI mengajukan Hak Angket.

Atas pengajuan Hak Angket itu, Aliansi Masyarakat Resah Dewan Perwakilan Rakyat (AMAR DPR) mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) perihal constitutional complaint terhadap seluruh partai politik yang terlibat dalam kekisruhan di DPRD DKI Jakarta.

"constitutional complaint dilayangkan karena ulah parpol terkait hak angket itu telah menghambat proses pembangunan kota Jakarta yang jelas merugikan masyarakat sebagai pembayar pajak," kata koordinator AMAR DPR, Ayat Hidayat kepada wartawan saat memasukkan permohonannya di gedung MK, Jakarta, Kamis (5/3).

Ia mengatakan, kekisruhan yang disebabkan oleh parpol yang ada di DPRD DKI ini telah menghambat proses pemenuhan kebutuhan atas hak pendidikan, kesehatan dan keamanan masyarakat kota Jakarta. Padahal pengajuan hak angket tidak ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat Jakarta.

"Selamatkan APBD Rp 12 triliun itu kan pajak dari rakyat, justru dana itu yang bisa membangun kota dan masyarakat Jakarta,"kata Ayat yang juga anggota LBH Pendidikan ini.

Ia menilai partai politik yang ada di DPRD telah melanggar UU No 2 Tahun 2008 tentang Parpol, khususnya pasal 11 ayat 1 tentang Fungsi dan Sarana Partai Politik. Dalam UU itu dijelaskan parpol punya kewajiban untuk melakukan pendidikan politik, membentuk iklim kondusif bagi persatuan bangsa Indonesia dan menyerap aspirasi politik.

"Kalau sudah begini kan parpol melanggar yang ajuin hak angket langgar UU, makanya lewat constitutional complain ini kita minta MK segera berikan teguran untuk parpol agar berpihak pada rakyat, atau ancaman terburuk membubarkan," kata Ayat.