Aksi rakyat yang bikin DPRD keder usik Jokowi
Merdeka.com - Dukungan untuk Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) tidak hanya dari PDIP dan Partai Gerindra. Dukungan juga mengalir dari warga DKI. Mereka juga menolak interpelasi yang digulirkan oleh DPRD DKI.
Dukungan tidak hanya melalui aksi turun ke jalan, penolakan interpelasi mereka gaungkan melalui sosial media. Mereka membuat gerakan yang intinya menolak interpelasi KJS.
Gerakan di dunia maya ini cukup efektif menghimpun massa. Jumlahnya tidak hanya puluhan, tapi mampu mencapai ribuan dukungan orang mengikuti petisi tolak interpelasi.
-
Gimana caranya Jokowi ikut kampanye? Pasal 281 mensyaratkan pejabat negara yang ikut berkampanye dilarang untuk menggunakan fasilitas negara atau mereka harus cuti di luar tanggungan.
-
Bagaimana cara Jokowi bantu internet? Program bantuan berupa penyediaan layanan akses internet fixed broadband merupakan upaya pemerintah sebagai stimulus untuk mewujudkan perluasan akses dan peningkatan penetrasi fixed broadband nasional.
-
Siapa yang disebut sebagai timnya Jokowi? 'Prabowo-Gibran serta koalisi Indonesia maju, kami terang-terangan dan tidak malu-malu dan tidak mencla-mencle. Kami adalah timnya Pak Joko Widodo dan Anda tahu saya sekian tahun adalah lawan Pak Jokowi. Dua kali saya kalah (dari Jokowi),'
-
Bagaimana Jokowi bantu warga? 'Tadi sudah saya sampaikan yang meninggal segera akan diberikan santunan, kemudian yang rumahnya rusak untuk menenangkan beliau-beliau masyarakat akan segera bantuannya diberikan dan dimulai pembangunannya. Tetapi sekali lagi, dengan catatan lahan untuk relokasi sudah ditetapkan dari Pak Bupati,' jelas Jokowi usai meninjau lokasi banjir lahar dingin di Nagari Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Selasa (21/5).
-
Apa yang dibilang Jokowi soal kampanye? 'presiden boleh berkampanye.''
-
Dimana Jokowi blusukan? Saat melakukan kunjungan ke daerah, Presiden Jokowi selalu menyempatkan diri untuk blusukan ke pasar tradisonal
Berikut cara warga DKI menolak interpelasi:
Muncul gerakan tolak interpelasi di Twitter
Dukungan untuk Jokowi mengalir di Twitter. Mereka dengan lantang menolak rencana DPRD DKI yang akan menggulirkan interpelasi soal KJS.Dengan membuat hastag #RakyatBerhakSehatREMAJATolakHakInterpelasiKJS, mereka menulis berbagai pendapat. Mulai mengkritik DPRD, sampai menulis daftar anggota DPRD DKI pengusul interpelasi.Seperti akun Twitter @RELAWANMUDAJKT menulis: KJS (Kartu Jakarta Sehat) sangat membantu rakyat kecil dalam bidang Kesehatan.
Selain tweet di atas, banyak tweet yang mendukung program KJS.
Gerakan bubarkan DPRD
Gerakan ini muncul lewat change.org. Petisi ini dibuat pada Kamis (23/5) lalu. Petisi ini dibuat oleh akun landry arieffianto."Karena anggota menghambat dan menjegal program-program Gubernur dan Wakil Gubernur yang pro rakyat" demikian alasan membuat petisi membubarkan DPRD DKI.Beberapa hari setelah dibuat petisi ini, sudah ribuan orang ikut mendukung. Hingga pukul 08.00 WIB, Rabu (29/5), yang mendukung petisi ini sudah berjumlah 3.807 orang.
Support Jokowi demi Jakarta
Selain membuat petisi bubarkan DPRD Jakarta, petisi di change.org juga ada yang lain. Muncul juga petisi 'Tolak Interpelasi, Support Jokowi demi Jakarta'.Petisi ini juga mendapat dukungan banyak orang. Ada sekitar 3.807 pendukung hingga pukul 08.00 WIB, Rabu (29/5).Salah satu pendukung dengan nama Feri Yanto menulis dalam petisi ini. "Orang yang kerjanya baik kok di interpelasi?! kalau mau interpelasi cari yg korup!!Tidak hanya Feri, komentar lain juga bermunculan. Semuanya mengkritik DPRD DKI.
Kerahkan pasukan kotak-kotak
Tidak hanya lewat sosial media, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengancam akan menerjunkan pasukan kotak-kotak jika DPRD DKI Jakarta ngotot menggulirkan interpelasi."Kita tak segan-segan menurunkan ribuan orang untuk mengawal Jokowi," katanya dengan nada mengancam.Sejak KJS diluncurkan pada 10 November tahun lalu, Prasetyo menegaskan bahwa program unggulan Jokowi itu sangat dinanti dan diminati warga Jakarta. Hal ini terlihat dengan melonjaknya jumlah pasien pengguna KJS."Hal ini disebabkan masyarakat antusias dengan layanan kesehatan gratis tersebut. Yang paling penting menurut saya, KJS sangat dibutuhkan masyarakat. Ini untuk kepentingan masyarakat, karena memang dibutuhkan terbukti melonjaknya sampai 50 ribu lebih masyarakat yang ingin dapat pelayanan masyarakat itu. Jadi jangan ada yang coba-coba menghambat," jelas Prasetyo.
Geruduk DPRD
Pecinta Jokowi yang tergabung dalam komunitas Facebook ' Jokowi Presidenku 2014' berunjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta. Dalam orasinya, mereka meminta puluhan anggota DPRD yang berencana mengajukan hak interpelasi pada Jokowi tidak dipilih lagi sebagai wakil rakyat di 2014.Tak hanya itu, mereka menyebut dewan yang tiba-tiba batal mengajukan hak interpelasi sebagai banci. Sampai saat ini, memang ada delapan orang anggota DPRD yang mencabut tanda tangannya dari kertas interpelasi Jokowi."Kami menantang, bila mereka mencabut kami menantang mereka. Mereka tak punya konsistensi politik," ujar Ketua admin komunitas Facebook ' Jokowi Presidenku 2014', Sihol Manulang di DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/5).Mereka yang berorasi berjumlah 30 orang. Seluruh pengunjuk rasa diterima oleh Komisi E DPRD DKI untuk menyampaikan aspirasinya. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Igo Ilham dan dihadiri beberapa anggota Komisi E seperti Merry Hotma Sirait dan Dwi Rio Sambodo.Sihol mengatakan, seluruh pendukung Jokowi akan melakukan kampanye agar warga Jakarta tidak memilih partai politik dan 32 dewan, yang mencalonkan di Pemilu 2014.
Baca juga:JK bela Jokowi soal interpelasi DPRD DKI'Anggota DPRD yang interpelasi Jokowi tak layak dipilih di 2014'Jokowi: Masalah KJS digede-gedein sampai interpelasi, apaan itu?Jokowi: Tak perlu interpelasi, kita tiap hari diajak bicara mauApa yang bikin Asraf Ali ciut setelah bertemu Ahok? (mdk/has)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Demonstrasi menolak pengesahan RUU Pilkada menjadi undang-undang oleh DPR, Kamis (22/08/2024) kemarin, sukses menarik perhatian dunia internasional.
Baca SelengkapnyaMassa menolak kecurangan dalam Pemilu 2024 kembali berunjuk rasa di depan Gedung DPR. Unjuk rasa tersebut diwarnai dengan aksi bakar ban.
Baca SelengkapnyaMassa mendorong hak angket DPR terkait hasil sementara penghitungan suara Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaTertulis ada 15 tuntutan seperti mendukung DPR untuk menyegerakan.
Baca SelengkapnyaRibuan orang dari berbagai elemen masyarakat turun ke jalan menentang upaya revisi UU Pilkada, Jumat (23/8).
Baca SelengkapnyaBarikade besi polisi tersebut berjarak sekitar 10 meter di bagian dalam gerbang yang roboh.
Baca SelengkapnyaRektor Universitas Islam Indonesia (UII) Fathul Wahid sempat membacakan puisi berjudul 'Sak Karepmu' di depan ribuan massa aksi Jogja Memangg
Baca SelengkapnyaJokowi memastikan pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan kepala daerah pada Pilkada serentak 2024.
Baca SelengkapnyaMassa pendemo yang murka nekat merobohkan tembok dan pagar Gedung DPR saat berunjuk rasa menolak revisi UU Pilkada.
Baca SelengkapnyaPengunjuk rasa dari berbagai kelompok elemen masyarakat mengepung Gedung DPR untuk menolak pengesahan revisi UU Pilkada.
Baca SelengkapnyaDengan adanya aksi bakar ban tersebut, membuat jalan arteri atau non-tol menuju arah ke wilayah Jakarta Barat yang melalui depan Gedung DPR/MPR RI ini pun ditut
Baca SelengkapnyaPengunjuk rasa mendesak DPR untuk segera mengajukan hak angket serta menuntut pemakzulan Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya