Alasan Anies Turunkan Target Jumlah Unit Rumah DP Rp0
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menurunkan target pembangunan hunian rumah DP Rp0 menjadi 9.081 unit dari yang sebelumnya berjumlah 232.214 unit. Target baru ini tercatat dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, penurunan target tersebut karena menyesuaikan dengan masa bakti Penjabat (Pj) Gubernur pengganti dirinya.
"Itu kan nanti harus disesuaikan dengan masa waktu Pj Gubernur. Pj Gubernur kan cuma dua tahun ya kan. Beda kalau Anies-Sandi, (Anies) sama saya. Kan 5 tahun itu waktu yang cukup untuk membangun," kata Riza ketika ditemui di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, pada Minggu (25/9).
-
Kenapa PDB per kapita Indonesia ditargetkan naik? Dia menyebut target ambisius ini mencakup peningkatan PDB sekitar Rp13.000 triliun. kata Dirgayuza dalam acara Economist Gathering INDEF, Jakarta, Senin (29/07). 'Nah, kita punya target selama 5 tahun ke depan untuk meningkatkan PDB kita sebesar sekiranya kurang lebih Rp13.000 triliun. Jadi kita mau naik ke 35.500,' Menurut Setiawan, pencapaian target ini krusial untuk menghindari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) yang dapat menghambat kemajuan ekonomi Indonesia.
-
Apa yang disinggung Anies Baswedan? Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Apa fokus Anies Baswedan dalam mengatasi karhutla? Saat sesi menjawab pertanyaan terkait kebakatan hutan dan lahan (karhutla) Kalimantan, Anies menegaskan bahwa harus mengutamakan pencegahan.
-
Di mana lokasi rumah Anies Baswedan? Lokasinya di perkampungan, dan jalannya juga kecil-kecil gitu.
-
Apa yang membuat rumah Anies Baswedan berbeda? Yang bikin beda, gak ada pagar di sekitarnya.
-
Kenapa APBD Kutai Timur meningkat di tahun 2024? Bupati Ardiansyah menjelaskan, APBD Kutai Timur tahun depan alami peningkatan. Baginya, dana yang lebih besar ini digunakan untuk percepatan pembangunan.
Menurut Riza, RPD akan dilaksanakan oleh Pj sehingga ia menyerahkan seluruh keputusan selanjutnya.
"Ya kan nanti yang melaksanakan Pj Gubernur. Nanti kita akan serahkan kembali pada Pj tersebut. Kalau dirasa nanti bisa dicarikan solusinya dan tindak lanjutnya, bisa lebih baik, lebih banyak lagi, kami bersyukur," tambah Riza.
Untuk diketahui, RPD ini digunakan oleh Penjabat (Pj) Gubernur sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023-2026.
RDP ini juga berfungsi sebagai pedoman Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya pada periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam RDP tersebut, pemerintah mendorong para pelaku pembangunan untuk menyediakan hunian terjangkau dari segi harga jual bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan potensi penyediaan hunian sebanyak 9.081 unit yang dibangun oleh BUMD dan Swasta/BUMN.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Target itu ternyata direvisi Anies melalui Pergub Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.
Baca SelengkapnyaAnies langsung merespons desakan itu dengan jawaban singkat, tetapi tegas.
Baca SelengkapnyaKebijakan penggratisan PBB rumah dengan NJOP di bawah Rp2 miliar diberlakukan oleh Anies Baswedan
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan dan Cak Imin mengkaji rumah down payment (DP) nol rupiah dibawa ke tingkat nasional.
Baca SelengkapnyaAnies menjelaskan, tujuan kebijakan itu untuk memberikan kesempatan warga DKI Jakarta memiliki tempat tinggal.
Baca SelengkapnyaAnies menilai aturan baru yang dibuat punya dampak langsung ke warga Jakarta.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan bakal melakukan reformasi terkait Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Baca SelengkapnyaSetelah purnatugas, ternyata Anies masih meninggalkan sederet janji-janji yang masih menjadi persoalan di Jakarta.
Baca SelengkapnyaAPBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca SelengkapnyaHarga rumah subsidi perlu naik karena harga material konstruksi rumah saat ini mengalami kenaikan yang jauh lebih besar.
Baca SelengkapnyaInsentif yang dikeluarkan itu khusus bagi wajib pajak yang memiliki hunian di bawah Rp2 miliar.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menyindir mantan Gubernur Jakarta yang hanya mengumbar janji membuat perumahan layak bagi warga.
Baca Selengkapnya