Alasan Pemprov DKI Jakarta Masih Gunakan SKTM di Penerimaan Siswa Baru
Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta masih menerapkan sistem pendaftaran penerimaan didik baru menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). SKTM hanya diperuntukkan anak-anak putus sekolah. Sedangkan untuk anak yang telah memiliki KJP tidak perlu menggunakan SKTM ketika mendaftar.
"PPDB-nya melalui KJP. SKTM dipakai untuk anak yang tidak sekolah, kan anak tidak sekolah tidak menerima KJP. Agar mereka bisa sekolah, maka difasilitasi melalui jalur afirmasi dan bukti yang ditunjukan adalah SKTM," kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Bowo Irianto, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (17/1).
Bowo berharap dengan disediakannya jalur afirmasi semakin banyak anak-anak usia sekolah yang menganggur bisa kembali melanjutkan pendidikannya. Jalur ini menyediakan kuota lima persen pada anak putus sekolah dari jumlah keseluruhan yang mengikuti PPDB.
-
Siapa saja yang diizinkan sekolah di SMPN 5 Bandung? Berdasarkan kisah sejarah, sekolah ini dulunya berstatus sebagai tempat belajar di jenjang dasar. Anak-anak pribumi terpilih, serta dari kalangan Belanda dan Tionghoa lah yang diperbolehkan sekolah di sini.
-
Bagaimana Banyuwangi menekan angka anak tidak sekolah? Selain menerapkan kebijakan zero drop out, Banyuwangi juga menggelontorkan berbagai program untuk menekan anak tidak sekolah. Di antaranya program Akselerasi Sekolah Masyarakat (Aksara), untuk memfasilitasi warga berusia dewasa mengikuti pendidikan kesetaraan, terutama kesetaraan SMP (paket B) dan SMA (paket C).
-
Dimana Banyuwangi berada dalam daftar angka anak tidak sekolah di Jatim? Data resmi persentase anak tidak sekolah (ATS) berdasarkan sekolah dibanding dengan jumlah peserta didik pada tahun 2023, anak putus sekolah di Banyuwangi hanya 2,08 persen. Angka tersebut masuk lima terendah di Jawa Timur.
-
Apa saja program yang dilakukan Banyuwangi untuk mengatasi anak tidak sekolah? Selain menerapkan kebijakan zero drop out, Banyuwangi juga menggelontorkan berbagai program untuk menekan anak tidak sekolah. Di antaranya program Akselerasi Sekolah Masyarakat (Aksara), untuk memfasilitasi warga berusia dewasa mengikuti pendidikan kesetaraan, terutama kesetaraan SMP (paket B) dan SMA (paket C).
-
Mengapa angka anak tidak sekolah di Banyuwangi rendah? Dengan berbagai program pendidikan yang digulirkan, angka anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Banyuwangi termasuk salah satu terendah di Jawa Timur, berdasarkan data resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
-
Siapa yang harus mendapatkan kesempatan di sekolah? 'Ciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif bagi semua siswa.'
Lanjut dia, jalur afirmasi tersebut untuk pertama kali dilaksanakan pada tahun ajaran 2018/2019. "Mudah-mudahan pada tahun ini tambah lagi, udah cukup waktu untuk tersosialisasikan," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menghapus jalur Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019-2020.
Penghapusan itu tercantum dalam Permendikbud No.51/2018 tentang penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2019/2020. Menurut Muhadjir, keputusan tersebut untuk menghindari penyalahgunaan SKTM.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Budi menyebutkan sebanyak 2.090 sekolah itu ditargetkan bisa diterapkan (sekolah gratis) pada tahun ajaran baru 2025.
Baca SelengkapnyaSeleksinya berdasarkan zona prioritas kemudian berdasarkan usia.
Baca SelengkapnyaProgram sekolah swasta gratis direncanakan mulai berjalan Juli 2025.
Baca SelengkapnyaDisdik DKI Jakarta membuka pendaftaran PPDB 2024 secara daring jenjang SD hingga SMA pada 10 Juni hingga 4 Juli 2024.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI menyebut, 80 persen atau 684 siswa penerima KJP didapati menggunakan bantuan pendidikan itu untuk hal-hal yang tidak baik.
Baca SelengkapnyaPlt Kadisdik DKI Purwosusilo mengaku bakal akan konsekuensi jika rencana sekolah gratis diterapkan
Baca SelengkapnyaAnak putus sekolah di Banyuwangi hanya 2,08 persen dan menjadi salah satu terendah di Jatim.
Baca SelengkapnyaWarga sebelumnya menggelar aksi solidaritas karena banyak siswa dari keluarga miskin tidak diterima SMA Negeri 4 Depok.
Baca SelengkapnyaDKI masih mendalami anggaran untuk program sekolah gratis yang menggandeng sekitar 2.900 sekolah swasta dari jenjang SD, SMP, hingga SMA dan SMK.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta diisukan mencoret sejumlah nama mahasiswa dari keluarga miskin sebagai peserta Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil mengatakan pembatalan itu untuk memberikan pelajaran bahwa semua harus sesuai dan ikut pada aturan yang ditetapkan.
Baca Selengkapnya50% Peserta didik bersekolah di satuan pendidikan negeri di Jakarta berasal dari keluarga mampu. Padahal sekolah negeri di Jakarta gratis.
Baca Selengkapnya