Follow
Alasan Pemprov DKI Kaji Penerapan Ganjil-Genap untuk Motor
Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta tengah mengkaji pemberlakuan sistem pembatasan kendaraan berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap untuk sepeda motor. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, beralasan jumlah pengguna sepeda motor yang cukup banyak juga menyumbang sumber polusi udara.
"Ini termasuk yang kami diskusikan. Tentu kita akan kaji lebih lanjut ya bagaimana dengan sepeda motor," ujarnya di Gedung Dinas Teknis DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (2/8).
Syafrin menyebut, hasil evaluasi sistem ganjil genap selama enam bulan terakhir menunjukkan, komposisi sepeda motor di wilayah penerapan sistem ganjil genap mencapai lebih dari 72 persen.
-
Kenapa ada program pemutihan pajak sepeda motor? Pemutihan pajak kendaraan ini berada di bawah wewenang pemerintah daerah dengan tujuan meningkatkan kepatuhan pemilik kendaraan terhadap pajak serta meningkatkan pendapatan daerah.
-
Kenapa motor jadi populer di Indonesia? Sepeda motor semakin diminati dari hari ke hari karena menjadi salah satu alat transportasi utama bagi masyarakat Indonesia, yang dinilai lebih efisien dalam penggunaan waktu.
-
Bagaimana sepeda menjadi populer di Indonesia? Secara perlahan, bersepeda menjadi hobi baru warga dunia, termasuk Hindia Belanda (Indonesia saat dijajah Belanda).
-
Di mana posisi Indonesia dalam volume produksi otomotif? Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat, industri otomotif Indonesia berada di peringkat ke-11 dunia dari sisi volume produksi dengan 1,47 juta unit per tahun.
Angka itu cukup tinggi sehingga dibutuhkan penerapan ganjil genap dirasa tidak hanya untuk kendaraan roda empat saja.
"Artinya, begitu ada pembatasan ganjil genap motor yang kita harapkan para pengguna kendaraan pribadi shifting ke public transport tidak terjadi, mereka justru memilih ke sepeda motor," kata dia.
"Sebelumnya sekitar 70 persen polutan itu sumber pencemarnya adalah kendaraan bermotor, tapi sekarang polutan yang sumber pencemarnya dari kendaraan bermotor itu naik menjadi 75 persen. Tentu ini harus kita antisipasi," ucap Syafrin.
Terkait perluasan kawasan ganjil-genap, Syafrin menyatakan hal itu masih didiskusikan dan belum didapatkan tanggal penerapannya.
"Belum, kita belum masuk ke perluasan. Kita sekarang masih fokus kepada evaluasi," katanya.
"Memang semuanya mengusulkan untuk diperluas ganjil-genap dan kita akan kajian lebih lanjut. Dari FGD ini kami evaluasi. Ini loh posisinya, ini loh kualitas udara kita. Kemudian semuanya ayo kita perluas," tandasnya
Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara pada 1 Agustus 2019.
Ingub tersebut berisi sejumlah instruksi kepada kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk mengatasi polusi udara Jakarta. Salah satunya poin instruksi adalah perluasan ruas jalan penerapan ganjil genap.
Sebelumnya juga beredar selebaran berisikan sejumlah ruas jalan yang akan diberlakukan ganjil genap untuk motor. Dalam Instagramnya, Dinas Perhubungan menyebut informasi itu belum resmi.
"Terkait penggalan informasi di atas bahwa masyarakat diminta untuk menunggu informasi resmi."
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kebijakan tersebut menjadi salah satu upaya untuk mengurangi emisi gas buang.
Baca Selengkapnya
Baru 101.660 kendaraan roda dua yang melakukan uji emisi.
Baca Selengkapnya
Sebanyak 49,2 persen warga tidak setuju terkait pembatasan usia kendaraan di Jakarta karena faktor ekonomi.
Baca Selengkapnya
Populasi sepeda motor di Indonesia berbanding lurus dengan jumlah penduduk.
Baca Selengkapnya
Dalam catatan Kementerian Perindustrian, sebanyak 62.000 motor listrik dan 12.000 mobil listrik telah mengaspal di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Polisi dan Pemprov DKI Jakarta menggelar razia uji emisi perdana hari ini, Jumat (1/9). Razia digelar di sejumlah titik wilayah DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat 42.648 pelanggar lalu lintas terjaring Operasi Patuh Jaya 2024.
Baca Selengkapnya
Penggunaan kendaraan bermotor terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.
Baca Selengkapnya
Pemprov DKI mengklaim, kebijakan razia uji emisi ini diambil sebagai salah satu upaya mempercepat penanganan polusi udara.
Baca Selengkapnya
Kegiatan industri serta penggunaan kendaraan bermotor menjadi faktor pemicu utama buruknya kualitas udara Jakarta.
Baca Selengkapnya
Sanksi tilang akan diterapkan terhadap kendaraan yang tidak lulus uji emisi.
Baca Selengkapnya
"Jadi razia tilang uji emisi ini sangat efektif sebagai social engineering tool, mengubah perilaku masyarakat untuk melakukan uji emisi dan merawat kendaraan."
Baca Selengkapnya