Follow
Alasan Warga Pertahankan KTP Jakarta Meski Tak Tinggal di Ibu Kota
Merdeka.com - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta merencanakan untuk menonaktifkan NIK bagi warga yang tak lagi tinggal di Ibu Kota. Lalu apa alasan warga masih mempertahankan KTP Jakarta walaupun tak lagi di sana.
Salah satu warga domisili Pamulang, Tangerang Selatan, Bimo mengatakan, alasannya mempertahankan KTP DKI Jakarta yaitu untuk akses pendidikan anak-anaknya.
"Alasan (mempertahankan KTP Jakarta) biar anak bisa bersekolah di Jakarta nanti kelak. Soalnya sekolah yang kami mau yang dirasa bagus ada di jakarta. Sementara, sekolah Jakarta menggunakan sistem zonasi," katanya, Jumat (5/5).
-
Kenapa Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi data KJMU? Selain itu, upaya ini juga bagian dari proses pemadanan data untuk memastikan penerima KJMU adalah warga yang benar-benar layak atau membutuhkan bantuan.
-
Kenapa KPU DKI Jakarta imbau warga urus pindah memilih? Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengimbau masyarakat yang belum pindah memilih untuk segera mengurus berkas sebelum batas waktu yang telah ditetapkan yakni 15 Januari 2024.
-
Mengapa Ganjar ingin menerapkan KTP Sakti? Nantinya rakyat yang berhak mendapatkan bantuan bisa ada dalam satu data dan dikelola oleh pemerintah.
-
Bagaimana Pemkab Kutim dukung pendidikan? Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur, Mulyono, salah satu prioritas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur adalah pemberian beasiswa.
-
Apa itu KTP Sakti? 'Jaminan-jaminan selama ini ada dengan berbagai identitas satu per satu, sekarang bisa kita satukan dalam satu KTP dan kita sebut satu KTP Sakti,' ujar Ganjar usai silahturahmi Caleg dan Partai pengusung di Perum Graha Puspa Karangpawitan, Karawang, Jawa Barat, Jumat (15/12). Ganjar berbicara apabila KTP Sakti ini mempresentasikan sebuah kartu yang dipegang masyarakat untuk mendapatkan akses program.
-
Apa yang harus dilakukan jika KTP dipakai pinjol? Setelah buat laporan polisi, nanti dari surat laporan itu kalian buat laporan tertulis. Kalian datangi kantor pinjol itu kita sampaikan secara kronologis dan surat kita bahwa data kita itu dipakai orang, bukan kita peminjamnya,' lanjut Darmawan Yusuf.
Dia mengungkapkan, dirinya tidak setuju dengan kebijakan penonaktifan NIK KTP. Seharusnya, kata Bimo, Pemprov DKI Jakarta menonaktifkan NIK warga yang benar-benar tidak memiliki aset rumah di Jakarta.
"Kalau boleh usul sih yang dinonaktifkan pemprov itu yang benar-benar tidak punya aset rumah di Jakarta," tegasnya.
Namun, dia mengaku, akan mengurus KTP sesuai domisili jika nantinya Dinas Dukcapil benar-benar merealisasikan rencana tersebut.
"Ya kalau sudah diputuskan bakal dinonaktifkan pasti ngurus KTP sesuai domisili," tutupnya.
Reporter Magang: Alya Fathinah
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Disdik DKI Jakarta membuka pendaftaran PPDB 2024 secara daring jenjang SD hingga SMA pada 10 Juni hingga 4 Juli 2024.
Baca Selengkapnya
Artis penyanyi Agnez Mo datangi kelurahan Kedoya, untuk apa?
Baca Selengkapnya
Budi menilai, selama pencatutan KTP itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada Pemilu, maka dipersilahkan saja.
Baca Selengkapnya
Dukcapil DKI Jakarta sudah mempunyai aplikasi Alpukat Betawi dan Dariku Untukmu.
Baca Selengkapnya
Pemprov DKI akan Beri Bansos ke Warga Pendatang Ber-KTP Jakarta, Apa Syaratnya?
Baca Selengkapnya
Pemprov DKI jamin proses urus pindah domisili bisa selesai dalam waktu sehari
Baca Selengkapnya
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengkritik langkah Pemerintah Provinsi Jakarta terkait penonaktifan puluhan ribu NIK KTP
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk fair dan mengkontrol proses pencalonan.
Baca Selengkapnya
RK belum mengantongi KTP Jakarta. Sehingga dia harus mencoblos di daerah sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP.
Baca Selengkapnya
Alasannya, karena Suswono tidak bisa menggunakan hak pilih di Pilkada Jakarta 2024.
Baca Selengkapnya
Dia mengaku telah menginstruksikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh Indonesia untuk memberikan atensi khusus perekaman kepada pemilih pemula.
Baca Selengkapnya
Respons Heru Budi soal penonaktifan NIK warga Jakarta dikritik Ahok
Baca Selengkapnya