Follow
Alaydrus: Jokowi aneh pakai lelang jabatan, bubarin saja IPDN!
Merdeka.com - Sistem lelang jabatan atau seleksi dan promosi terbuka camat dan lurah telah dibuka sejak kemarin. Program ini, akan dijadikan tolak ukur Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk program lelang jabatan selanjutnya, yakni wali kota dan bupati.
Walaupun sudah berjalan proses pendaftarannya, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Ahmad Husein Alaydrus menilai aneh akan lelang jabatan ala Jokowi itu. Pasalnya, semua PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta bisa mendaftar, padahal belum tentu tahu pokok masalah yang ada di Ibu Kota.
"Jokowi aneh, pakai lelang jabatan, bubarin saja sekolah IPDN. Jokowi gede di Solo, Ahok besar di Belitung Timur," ketus Alaydrus di Gedung DPRD Jakarta, Selasa (9/4).
-
Siapa yang melipat surat suara DPRD DKI? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
-
Siapa anggota DPRD Jawa Tengah? Wafa dipastikan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sedangkan Luthfi dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Rembang.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa yang dilantik Jokowi menjadi Ketua KPK? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
Politikus Demokrat itu menyayangkan mereka-mereka yang sekolah di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang butuh waktu lama. Tetapi setelah lulus, tidak dimanfaatkan untuk menjadi camat dan lurah seperti sekarang ini.
"Sekolah IPDN sudah bertahun-tahun tapi gak dihargai. Kalau seperti itu, wakil dan gubernur di lelang aja!" ketus Alaydrus.
"Zamannya Sutiyoso dan Foke, mau jadi camat mereka pengabdian dulu. Orang harus tahu lingkungan, ini bukan Solo tapi Jakarta. Saya sangat tak setuju lelang jabatan ini," tandasnya. (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Percepatan penempatan pejabat definitif ini dilakukan guna mendorong pelayanan lebih optimal.
Baca Selengkapnya
AHY menyinggung IKN yang dikhawatirkan mangkrak hingga rakyat menderita.
Baca Selengkapnya
NasDem mewanti-wanti perlahan demokrasi tergerus oleh kesesatan pikir dalam mengelola negara.
Baca Selengkapnya
Anggawira menilai Anies Baswedan lupa dengan sejarah soal pernyataannya orang dalam atau 'ordal'.
Baca Selengkapnya
Komarudin Watubun menyebut Pilkada Jawa Tengah sangat menarik, karena dua pimpinan tertinggi turun tangan.
Baca Selengkapnya
Menurut Anies, seharusnya Jakarta menjadi percontohan dalam berdemokrasi.
Baca Selengkapnya
PDIP menilai, pernyataan Jokowi jelas urusan pemilu merupakan kewenangan ketua umum.
Baca Selengkapnya
kamera menangkap Gubernur Lampung Arinal Djunaidi sedang tertawa.
Baca Selengkapnya
DPD Demokrat Jawa Tengah kecewa dengan keputusan rencana duet Anies Baswedan dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai pasangan capres dan cawapres.
Baca Selengkapnya
Hakim MK Saldi Isra menyampaikan poin-poin pendapat berbeda atau dissenting opinion terhadap putusan sengketa Pilpres 2024 Anies-Cak Imin.
Baca Selengkapnya
Budi menilai, selama pencatutan KTP itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada Pemilu, maka dipersilahkan saja.
Baca Selengkapnya
Pernyataan Jokowi akan dinilai oleh publik. Sehingga, PKS menyerahkan semua itu kepada masyarakat.
Baca Selengkapnya