Alokasi APBD DKI banyak salah kamar

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menerima koreksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2014 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hasilnya banyak anggaran salah penempatan. Ada beberapa anggaran yang sudah dianggarkan oleh pemerintah pusat, namun juga disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Data yang diperoleh merdeka.com, beberapa anggaran salah kamar di antaranya pengadaan konstruksi bangunan. Anggaran itu mencapai Rp 29,9 miliar untuk rehabilitasi asrama AURI Halim Perdanakusuma, pembelian kantor gedung PKP (Stikes) sebesar 39,7 miliar dan pembangunan gedung KONI DKI Jakarta sebesar Rp 49,5 miliar. Anggaran tersebut masuk ke dalam pos Dinas Perumahan, Pemukiman dan Gedung Pemda DKI Jakarta.

Kemendagri melakukan koreksi tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah kota dan kabupaten. Sehingga anggaran pembangunan gedung tersebut bukan kewenangan Pemprov DKI Jakarta.

Topik pilihan: Jokowi | Ahok

Tidak hanya bangunan, tetapi Pemprov DKI Jakarta juga keliru dalam penganggaran pendapatan bagi hasil pajak penghasilan (Pph). Dalam Peraturan Menteri Keuangan No.202/PMK.07/2013 tentang perkiraan perkiraan alokasi bagi hasil pajak tahun anggaran 2014 penghasilan sementara sebesar Rp 11,3 triliun. Tapi anggaran yang diajukan Rp 17, 13 triliun. Sehingga terjadi kelebihan anggaran sebesar Rp 5,7 Triliun.

Kelebihan anggaran juga terjadi pada Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pemprov DKI Jakarta yang menganggarkan sebesar Rp 797,6 miliar arus dipangkas sebesar Rp 74 miliar. Sebab tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.201/PMK.07/2013 tentang pedoman umum dan alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2014 sebesar Rp 723,5 miliar.

Pengamat perkotaan Amir Hamzah mengungkapkan kekecewaannya dengan adanya koreksi tersebut. Sebab banyak dari yang dikoreksi Kemendagri merupakan masalah teknis, penempatan anggaran.

"Ini membuktikan kualitas birokrasi Pemprov DKI menurun. Terbukti banyaknya pos anggaran yang salah kamar. Ini seharusnya tidak terjadi," jelasnya saat dihubungi, Jumat (21/2).