Amunisi baru Ahok, tuding BPK main proyek & sekongkol dengan DPRD

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terus menabuh genderang perang menghadapi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ahok begitu geram setelah BPK memberikan nilai Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas APBD DKI 2014.

Ahok menyangsikan nilai yang diberikan BPK. Ahok yakin BPK tidak bekerja dengan baik dan tidak transparan.

Sepekan berdebat kusir di publik, Ahok tak henti-hentinya menyerang BPK. Pada Selasa (14/7) kemarin, Ahok memberikan pernyataan keras. Dia menuding BPK main proyek.

Menurut Ahok, penyalahgunaan aset pemerintah yang sebelumnya disewakan swasta ada sangkut paut keterlibatan BPK. Salah satunya aset pemerintah di daerah Pulomas Jakarta Timur.

"Itu enggak heran. Kalau mengajukan ke pengadilan bisa menang atau tidak, saya juga bisa lihat orang BPK main juga," kata Ahok di Balai Kota Jakarta Pusat.

Dia menambahkan kasus penyalahgunaan lahan sulit diselesaikan melalui jalur Pengadilan Negeri Jakarta. Karena, Ahok menemukan keberadaan mafia hukum di sana. "Ada mafia pengadilan, kamu enggak ada surat di pengadilan DKI dan enggak bisa memberikan surat yang asli dan hanya ada fotokopian. Terus hakim putusan kamu menang. Lucu nggak tuh," ungkap Ahok.

Ahok menuding kecurangan tersebut terjadi karena ada persekongkolan antar pihak pengadilan, BPK dan perusahaan swasta. Kata dia, saat Gubernur Sutiyoso menjabat ada masalah alih fungsi aset pemerintah daerah Kuningan Jakarta Selatan.

"Yang di Kuningan di jual-jualin ke grup Bakrie, tapi tidak jelas perjanjiannya seperti apa. Jualnya ke LKPP dan KPK, ngajak perusahaan Pertamina lagi," terangnya.

Sebelumnya, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK, DPRD melakukan inspeksi mendadak ke PT Korea World Center Indonesia (KWCI) di Jalan Kayu Putih Raya No. 1, Pulomas, Jakarta Timur, Senin (13/7).

Sidak dilakukan karena adanya laporan masyarakat yang diterima terkait aset pemprov yang disewa swasta, namun disalahgunakan. Awalnya, aset pemerintah itu akan dibangun pusat kebudayaan Korea. Namun kenyataannya, lahan seluas 2,1 hektare ini digunakan demi kepentingan komersil. Berupa pasar swalayan, kafe, dan live music.

BPK Sekongkol dengan DPRD

Ahok juga menemukan kesepakatan terselubung antara DPRD DKI dengan BPK terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Pemprov DKI 2014. Kesepakatan itu berupa surat dengan Nomor 497/KB/I-XIII.2/12/2010 tentang Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD DKI Jakarta.

"Ini tidak lazim, ada surat kesepakatan supaya tidak menyerahkan hasil pemeriksaan ke gubernur. Terus mereka menyangkal telah memberikannya ke sekretaris daerah (Sekda)," kata Ahok.

Menurutnya, BPK baru menyerahkan LHP setelah dirinya melayangkan protes ke lembaga pemeriksa keuangan tersebut. Dia menduga ada maksud tidak baik atas kesepakatan tersebut.

"Sudah saya protes baru kasih ke Sekda makanya saya tanya BPK ini ada apa? Saya mengkritisi mereka, kayaknya ada oknum yang main di sana," kata dia.

Ahok menduga ada permainan politik antara BPK dan DPRD DKI karena penyerahan LHP dilakukan secara diam-diam melalui Sekda DKI Saefullah. Ahok menilai DPRD DKI dan BPK tidak suka kepada dirinya. Terutama dalam persoalan gaya memimpin di Ibu Kota.

"Kalau enggak demen sama sama saya, saya juga seneng aja. Kalau kamu enggak demen ketahuan 2014 banyak maling kan. Itu masih terlalu kecil malingnya padahal dia belum periksa semua," pungkasnya.

Sebelumnya BPK mengungkap 70 temuan dalam laporan keuangan Pemprov DKI yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD. Temuan itu senilai Rp 2,16 triliun, terdiri atas program yang berindikasi kerugian daerah senilai Rp 442 miliar dan berpotensi merugikan daerah sebanyak Rp 1,71 triliun. kemudian, kekurangan penerimaan daerah senilai Rp 3,23 miliar, belanja administrasi sebanyak Rp 469 juta, dan pemborosan senilai Rp 3,04 miliar. (mdk/has)