Anak usaha Agung Podomoro Land hentikan sementara reklamasi Pulau G
Merdeka.com - Pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan penghentian sementara atau moratorium reklamasi 17 pulau di Teluk Utara Jakarta. Salah satu pengembang, PT. Muara Wisesa Samudera berjanji mengikuti instruksi pemerintah meski sudah membangun 18 persen di Pulau G.
Pekerjaan di pulau G yang berlangsung saat ini merupakan bagian dari penghentian sementara proyek reklamasi.
"Menindaklanjuti itu kami sedang merapikan pekerjaan teknis dalam rangka menghentikan sementara proyek reklamasi Pulau G," kata Assistant Vice President PR & General Affairs PT Muara Wisesa Samudra , Pramono, di Bandar Djakarta, Jakarta Utara Kamis (21/4).
-
Apa kerusakan akibat gempa di Bali? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali mencatat kerusakan ringan dampak gempa berkekuatan 4.9 magnitudo di Kabupaten Gianyar. Getaran gempa sempat membuat penghuni hotel berhamburan meninggalkan gedung.'Kerusakan ringan, tembok retak dan genteng jatuh,' kata Kepala BPBD Made Rentin dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (7/9).
-
Dimana letak permukiman terbengkalai di Jakarta? Baru-baru ini sebuah kawasan di wilayah Jakarta Timur yang terbengkalai terungkap, dengan deretan rumah yang ditinggalkan oleh penghuninya.
-
Dimana Kampung Teko yang tenggelam di Jakarta berada? Genangan air terlihat memenuhi kawasan permukiman di Kampung Teko, Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Kota Jakarta Barat.
-
Dimana lokasi Bendungan Rolak 70? Bendungan Rolak 70 di Desa Bugasur Kedaleman, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang merupakan bendungan megah peninggalan kolonial Belanda.
-
Bagaimana Situ Gintung jebol? Saat itu, Jumat (27/3) pagi, sejumlah bocoran sudah terjadi di tanggul dan ini merupakan tanda bahaya. Warga yang meronda lantas memberi peringatan kepada masyarakat yang masih terlelap.
-
Dimana pulau terapung tersebut berada? Sebuah desa yang terletak di Medina Country, Ohio, Amerika Serikat (AS) terdapat pulau terapung. Pulau ini merupakan pulau buatan yang mengapung di danau Chippewa.
Dari luas total Pulau G 161 hektar, sekitar 65-75 persen sudah mengalami pengurukan. Dalam proses pembangunan Pulau G, anak perusahaan Agung Podomoro Land ini mengklaim sudah mengantongi izin pemerintah Provinsi DKI Jakarta termasuk izin menjalankan reklamasi.
"PT Muara Wisesa Samudra selama ini telah menjalankan aktivitas reklamasi mengikuti ketentuan yang berlaku dari pemerintah. Dalam menjalankan reklamasi kami telah mengikuti langah-langkah sesuai aturan pemerintah," jelas Pramono.
Sebagai salah satu pengembang yang terlibat proyek reklamasi, pihaknya mengklaim beritikad baik menjalankan proyek pemerintah. Untuk itu perizinan yang sifatnya normatif telah dipenuhi.
"Pluit City selama ini selalu mengikuti ketentuan pemerintah kami juga punya izin normatif sesuai UU yang berlaku," tutur dia
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Nusron menjelaskan, dari luas 2.806 hektare itu, ada sebagian lahan yang ditempati oleh penduduk.
Baca SelengkapnyaMenteri ATR/Kepala BPN menyerahkan langsung secara door to door sebanyak 35 sertifikat.
Baca SelengkapnyaRaja Juli Antoni menilai Pulau Mendol, Pelalawan, Riau bisa segera dijadikan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)
Baca SelengkapnyaHotel Sultan kini kembali menjadi hak milik negara.
Baca SelengkapnyaAda juga keresahan warga terkait keberadaan truk tanah di kawasan PIK 2 yang dianggap mengancam jiwa penduduk lokal.
Baca SelengkapnyaMereka menolak keras penggusuran Pulau Rempang. Mereka juga menuntut pemerintah agar menghentikan praktik perampasan tanah terhadap warga Pulau Rempang.
Baca SelengkapnyaAHY mengatakan, proses ganti rugi terhadap lahan itu jadi syarat agar tidak terjadi konflik. Dengan begitu, pihaknya baru bisa mengeluarkan sertifikat.
Baca SelengkapnyaAHY menyinggung perlunya penanganan dampak sosial yang komprehensif bagi warga yang terdampak pembangunan IKN.
Baca SelengkapnyaProses sita dilakukan setelah terdapat putusan berkekuatan hukum tetap, mulai dari tingkat gugatan hingga peninjauan kembali.
Baca SelengkapnyaPemerintah Siapkan Ganti Rugi Plus untuk 2.068 Hektare Lahan Warga Terdampak di Ibu Kota Nusantara, Skema Ditawarkan Seperit Ini
Baca SelengkapnyaAHY mengatakan, secara prinsip dasarnya pembangunan tentu harus berjalan dengan baik. Namun, katanya, warga juga harus mendapatkan keadilan.
Baca SelengkapnyaHoras menambahkan aturan tersebut dibuat dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP.
Baca Selengkapnya