Analisa Kemendagri soal anggaran lift di rumah dinas Gubernur Anies

Merdeka.com - Dinas Cipta karya, Tata Ruang dan Pertanahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan renovasi rumah dinas Gubernur Anies Baswedan senilai Rp 2,4 miliar lebih. Salah satu yang diusulkan yakni penggunaan lift yang menelan biaya hingga Rp 750.200.000.

Terkait hal itu, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono mengakui jika rumah dinas gubernur yang berlokasi di Taman Suropati, Jakarta Pusat memerlukan renovasi.

"Saya memang pernah dengar sekitar 2017 disiapkan renovasi dan 2018 akan direnov. Itu sah-sah saja dari sisi pengadaan dan kebutuhan," ujar Sumarsono saat dihubungi merdeka.com, Kamis (25/1).

"Intinya saya pernah tinggal di situ setengah tahun, memang kondisi rumah itu butuh renovasi," tuturnya.

Renovasi, lanjut Sumarsono, dibutuhkan di bagian lantai dua. Terlebih, rumah tersebut belum pernah direnovasi sejak zaman gubernur sebelum Sutiyoso.

"Dari zaman Gubernur Jokowi bahkan sebelum Sutiyoso itu belum pernah direnov yang di atas itu. Fusrnitur dan struktur bangunan masih yang lama," bebernya.

"Kalau yang di bagian bawah, sudah direnov sama Pak Ahok. Itu dilakukan Bu Vero, tapi anggarannya enggak tahu apa pakai umum atau dana pribadi," tuturnya.

Renovasi, lanjut Sumarsono, diperlukan mengingat rumah dinas adalah aset negara yang harus dijaga dengan baik.

"Karena rumah dinas gubernur adalah aset negara yang harus dipelihara demi berfungsinya negara secara optimal," tuturnya.

Anggaran renov capai Rp 2,4 miliar dinilai wajar

Terkait anggaran renovasi yang mencapai Rp 2,4 miliar, Sumarsono menggangap hal wajar. Terlebih, anggaran lift sebesar Rp 700 juta ia menilai merupakan harga yang murah.

"Lift Rp 700 juta itu termasuk murah, enggak masalah, sesuai kebutuhan. Biasanya miliaran. Kalau gedung minimal 3-4 lantai tapai kalau kebutuhannya khusus saya kira tidak ada masalah," tuturnya.

"Kalau memungkin pakai lift why not. Yang penting aset negara digunakan dengan baik," ucapnya.

Terkait kilahan DPRD DKI yang mengakui tidak ada pembahasan anggaran tersebut, Sumarsono menilai hal itu tidak mungkin.

"DPRD tidak bahas semua item yang dari ratusan ribu itu. Enggak mungkin dibahas secara detil hal-hal yang rutin dan masuk akal. Kalau sudah diketok DPRD asumsinya semua sudah dibahas kan, enggak boleh bilang enggak atau belum dibahas," tegasnya.

Namun, memang ia mengakui anggaran yang menjadi pembahasan ialah yang bersifat tidak masuk akal. Ia mencontohkan anggaran TGUPP yang melonjak miliaran rupiah.

"Memang yang menjadi perhatian Kemendagri adalah anggaran-anggaran yang dinilai tidak masuk akal, seperti TGUPP," tuturnya.

Meski demikian, ia meminta agar penjelasan anggaran renovasi rumah dinas gubernur ditanya ke Dinas Cipta Karya.

"Secara teknis di (dinas) Cipta Karya. Pengertian wajar adalah rumah dinas harus dipelhara sebagai aset negara, tidak boleh rusak," tutupnya.