Follow
Anggap Fit And Proper Test Tak Penting, PKS Yakin Kadernya Mumpuni Jadi Wagub DKI
Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra sedang melakukan fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan calon wakil gubernur DKI Jakarta. Ketua Fraksi PKS DPRD DKI, Abdurahman Suhaimi, sebenarnya proses tersebut tidak terlalu penting.
"Enggak penting (fit and proper test)," kata Suhaimi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/11).
Dia menyatakan pihaknya bersama Partai Gerindra telah menyepakati PKS yang mengisi kekosongan wakil gubernur DKI Jakarta. Sehingga, kata Suhaimi, tidak perlu diselenggarakan uji kelayakan tersebut.
-
Apa kriteria PKS untuk calon di Pilkada? PKS memiliki sejumlah pertimbangan utama bagi seseorang figur dapat maju sebagai bakal cagub-cawagub di Pilkada Serentak 2024. Terutama, mereka yang memiliki kans menang paling besar.'Ya kita perlu (figur) dengan kans menangnya besar, kan ikut Pilkada buat menang bukan biar kalah,' ucapnya.
-
Bagaimana KPU Jatim menentukan perpanjangan pendaftaran? 'Nah, perpanjangan masa pendaftaran paslon itu ada ketentuannya, seperti menyisakan berapa parpol yang diakumulasi suaranya. Apakah bisa mencukupi untuk mencalonkan atau tidak. Jadi bukan hanya calon tunggal saja,' jelasnya.
-
Mengapa MK menyetujui syarat capres dan cawapres pernah terpilih? Namun, dalam dalil penambahan, MK menyetujui syarat capres dan cawapres minimal pernah terpilih dalam Pemilu, termasuk kepala.
-
Kenapa UU Pilkada Serentak 2024 mengatur persyaratan calon? Undang-undang ini mengatur persyaratan bagi calon kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun walikota. Persyaratan tersebut mencakup usia minimum, pendidikan, pengalaman kerja, serta persyaratan administratif lainnya.
-
Bagaimana mekanisme penunjukan Gubernur Jakarta? Mekanisme itu termuat dalam Pasal 10 RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang tengah dibahas DPR.
-
Bagaimana PDI Perjuangan menyaring calon gubernur? Politisi asal Yogyakarta itu menjelaskan bahwa nama bakal calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan akan disaring melalui usulan dewan pimpinan cabang (DPC) dan dewan pimpinan daerah (DPD).
Selanjutnya, dia menyatakan PKS juga memiliki kemampuan untuk menilai layak atau tidak kadernya menjadi cawagub pengganti Sandiaga Uno.
"PKS sudah bisa menilai ini layak untuk bisa menjadi wagub," ucapnya.
Suhaimi mengatakan proses uji kelayakan dan kepatutan dapat memperpanjang proses pengisian kursi wagub. Apalagi tim juga harus menentukan kriteria dalam menentukan sosok yang dipilih.
"Itu akan panjang, tadi awalnya yang kita pahami fit proper itu adalah internal karena itu bukan persyaratan yang diatur oleh undang-undang, itukan internal diselesaikan internal. Sudahlah kita ngobrol saja dengan cawagubnya," papar dia.
Sebelumnya, Sandiaga Uno mengundurkan diri sebagai wagub DKI Jakarta pada 10 Agustus 2018 guna mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Sehingga kedua partai pengusung harus menentukan calon pengganti pendamping Anies.
Rapat tertutup Gerindra dan PKS, Senin (6/11/2018), menghasilkan kemajuan untuk menjawab teka-teki siapa yang akan mengisi posisi Wakil Gubernur DKI. sejak ditinggal Sandiaga Uno berlaga di Pilpres 2019, kursi itu sudah berbulan-bulan kosong.
Kedua partai sepakat membentuk Badan Bersama untuk menjaring calon-calon yang akan diusulkan ke DPRD Jakarta. Ketua DPD Gerindra DKI, M Taufik, menjelaskan masing-masing partai akan menunjuk perwakilan menjadi anggota.
Badan ini akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap calon yang diusulkan ke DPRD Jakarta. Dari sanalah akan ditentukan keputusan akhir siapa yang layak mendampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
PKB menyatakan siapapun bakal calon kepala daerah dari PKB perlu mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (UKK) Bacakada, tak terkecuali Anies.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, perlu digarisbawahi bahwa pada saat para calon tak terpilih tersebut mengikuti proses pemilihan.
Baca Selengkapnya
Namun, Cak Imin mengingatkan proses penjaringan kepala daerah masih panjang.
Baca Selengkapnya
Anies mengaku menghormati apa yang disampaikan oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu.
Baca Selengkapnya
Puan berpesan agar pimpinan dan dewan pengawas KPK yang terpilih nantinya harus bisa meningkatkan kinerja lembaga.
Baca Selengkapnya
Pertanyaan itu dilontarkan anggota Komisi II Fraksi PDI Perjuangan Komarudin Watubun saat rapat di Komisi II DPR, Jakarta, Selasa (31/10) malam.
Baca Selengkapnya
PKB tidak ingin mengistimewakan seseorang saat mendaftar sebagai kepala daerah.
Baca Selengkapnya
Cak Imin menyebut komunikasi Anies Baswedan dengan DPW PKB DKI Jakarta sudah mengerucut
Baca Selengkapnya
20 nama capim dan calon dewas KPK yang diserahkan ke Jokowi akan diumumkan melalui website.
Baca Selengkapnya
Dokumen pendaftaran yang paling banyak belum memenuhi syarat adalah milik Andika Perkasa-Hendrar Prihadi yang diusung PDIP.
Baca Selengkapnya
Ketiga paslon memiliki kemampuan secara jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas dan wewenang sebagai gubernur dan wakil gubernur.
Baca Selengkapnya
Sebelum melakukan rangkaian pemeriksaan, keduanya mengatakan sudah siap untuk menjalani tes Kesehatan
Baca Selengkapnya