Follow
Anggaran APBD Janggal, Gerindra Nilai Anies Kurang Bijak Salahkan Sistem
Merdeka.com - Politikus Partai Gerindra Inggard Joshua mengkritik Gubernur Anies Baswedan yang malah menyalahkan sistem e-budgeting terkait anggaran janggal Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, Anies kurang bijak menyalahkan sistem elektronik APBD Pemprov DKI buatan gubernur terdahulu.
"Kurang bijak, kita kan ingin katakan kalau ada kesalahan ya itu tanggung jawab pimpinan. Kalau memang ada kurang baik di massa lampau kita harus perbaiki," kata Inggard di Balai Kota Jakarta, Kamis (31/10) dilansir dari Antara.
Wakil Komisi A DPRD DKI itu menilai, langkah Anies yang baru akan membentuk sistem baru untuk e-budgeting 2021 termasuk lamban. Sebab, Anies memiliki Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang berjumlah sekitar 70 orang. Menurut Inggard, Anies harusnya sejak awal meminta pendapat timnya terkait sistem elektronik APBD DKI.
-
Apa yang disinggung Anies Baswedan? Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Siapa yang memimpin Tim Sukses Anies? Mantan Jaksa Agung HM Prasetyo dan mantan Kepala Pusat Pidana Khusus Kejaksaan Agung Edwin Pamimpin Situmorang ditunjuk sebagai dewan pembimbing.
-
Apa yang disepakati PDIP dan Anies? Meski akhirnya PDIP tidak mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, menurut Basarah, Anies mengakui gagasan dan rencana baik untuk menjadi jembatan silaturahmi antara kelompok Islam dan kalangan Nasionalis Soekarnois akan terus dijalankan karena hal itu menjadi kebutuhan dan kepentingan bangsa Indonesia.
-
Siapa yang mendukung gagasan Anies tentang pembangunan? 'Mungkin kita bangga dengan sebuah kota terbangun di pulau kita, tapi akankah kebanggaan itu mengubah nasib kita? Bereskan kebutuhan dasar, bereskan hal-hal yang fundamental, dari situ Kalimantan akan maju, rakyatnya akan sejahtera,' kata Anies menambahkan.
-
Apa yang dikritik Golkar dari Anies soal Pilgub DKI? Dia mempertanyakan, apakah ada partai yang mau mengusung Anies di Pilgub Jakarta.
-
Apa nama partai yang dibentuk Anies Baswedan? Sampai saat ini Anies belum mengumumkan nama partai yang akan didirikannya.
"Harusnya dari awal waktu melihat (e-budgeting) ini tidak pas ya tanya sama mereka dong. Bikin sistem yang bagus," kata Inggard.
Inggard mengatakan, jika Anies berhasil membuat sistem yang baik maka DPRD DKI sebagai legislatif akan mendukung sistem baru itu.
Sistem e-budgeting yang saat ini digunakan untuk merancang anggaran Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Sementara (KUA PPAS) sudah digunakan sejak masa Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur DKI pada 2012.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyalahkan sistem e-budgeting atau penganggaran elektronik warisan dari pemerintahan sebelumnya yang menurutnya tidak pintar atau smart sehingga menghasilkan anggaran janggal.
"Kalau ini adalah smart system, dia bisa melakukan pengecekan, verifikasi, bisa menguji. Saat ini sistem digital, tapi masih mengandalkan manual untuk verifikasi sehingga kalau mau ada kegiatan-kegiatan, akhirnya jadi begini ketika menyusun RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu (30/10).
Menurut Anies, jika pengecekannya adalah dengan sistem manual, pada akhirnya akan selalu berulang ditemukan masalah serupa.
"Kami perhatikan sistemnya harus diubah supaya begitu mengisi, hasil komponennya relevan," kata Anies.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ketika menjadi gubernur, Anies merekrut puluhan orang sebagai anggota TGUPP
Baca Selengkapnya
Tigor mengungkap sederet program Anies yang dianggap banyak kegagalan
Baca Selengkapnya
Anies Baswedan angkat bicara terkait tuduhan TGUPP sebagai bentuk orang dalam.
Baca Selengkapnya
Anggawira menilai Anies Baswedan lupa dengan sejarah soal pernyataannya orang dalam atau 'ordal'.
Baca Selengkapnya
Keberadaan TGUPP di Pemprov DKI Jakarta juga sempat menjadi perdebatan.
Baca Selengkapnya
Mantan Juru Bicara Anies-Sandiaga pada Pilkada DKI Jakarta 2017, membeberkan fenomena 'ordal' di masa Gubernur Anies Baswedan
Baca Selengkapnya
Anies Baswedan mengungkapkan kendala kesejahteran rakyat (kesra) karena kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah.
Baca Selengkapnya
Ruhut mengatakan, fakta itu mungkin saja bisa diungkap pasangan Ganjar-Mahfud pada saat debat kemarin. Sayangnya, mereka tak diberikan kesempatan berbicara.
Baca Selengkapnya
"Pelayanan publik di Jakarta yang disampaikan Pak Anies yaitu 'JAKI' sebelumnya sudah dijalankan oleh Pak Ahok yakni: Qlue, ganti nama saja," kata Ima.
Baca Selengkapnya
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut, pembangunan IKN sudah mencapai 26 persen.
Baca Selengkapnya
Tidak benar jika Anies nantinya terpilih menjadi presiden, seolah-olah semua program dan kebijakan pemerintahan saat ini akan diubah secara serampangan.
Baca Selengkapnya
Sejauh ini Anies masih mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan kecurangan Pemilu.
Baca Selengkapnya