Follow
Anggaran dipangkas Kemendagri, Ahok potong dana bantuan
Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta telah menerima evaluasi Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) tentang APBD DKI Jakarta 2015. Menindaklanjuti evaluasi tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah, melakukan rapat atas belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan Pemprov DKI Jakarta.
Saefullah mengatakan, pihaknya akan melakukan pemangkasan untuk semua dana bantuan dari Pemprov DKI Jakarta. Tujuannya untuk melakukan efisiensi anggaran. Karena pagu anggaran APBD DKI Jakarta turun dari Rp 72,9 triliun menjadi Rp 69,28 triliun.
"Sekarang masih disisir oleh Bappeda. Karena itemnya banyak. Hibah-hibah efisiensi. Kami lakukan efisiensi semua lembaga. Ada yang tetap ada yang by project," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (16/4).
-
Kenapa APBD Kaltim meningkat? Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kaltim, Yusliando juga menyebutkan, signifikansi peningkatan APBD ditunjang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terutama dari sektor pajak dan arus investasi yang masuk ke Kaltim.
-
Kapan APBD Kaltim naik? Tahun ke tahun, sejak 2019 APBD Kaltim terus meningkat signifikan. Mulai di angka Rp 13 triliun pada 2019, kini APBD Kaltim menyentuh angka Rp 25,3 triliun pada tahun anggaran 2023.
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
-
Apa yang dicapai oleh DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
-
Bagaimana perubahan nama DKI Jakarta berpengaruh ke ekonomi? Perubahan ini tidak hanya sekedar perubahan nama, tetapi juga mengandung dampak besar dalam hal kebijakan ekonomi dan pemerintahan.
-
Kenapa APBD Kutai Timur meningkat di tahun 2024? Bupati Ardiansyah menjelaskan, APBD Kutai Timur tahun depan alami peningkatan. Baginya, dana yang lebih besar ini digunakan untuk percepatan pembangunan.
Efisiensi juga dilakukan terhadap pemberian dana hibah kepada daerah penyanggah Jakarta. Jika proposal yang diajukan tidak untuk melakukan pembangunan, terutama untuk pengurangan kemacetan dan antisipasi banjir, maka akan dilakukan pemotongan.
"Kemendagri minta kami untuk efisiensi. Kalau ada alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan program pembangunan prioritas pasti kami potong," jelasnya.
Selain itu Pemprov DKI Jakarta tidak akan memberikan bantuan sosial kepada lembaga atau pihak yang tahun lalu tidak memberikan laporan. Namun, mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini tidak bisa menjelaskan siapa saja yang belum mengirimkan laporan.
"Contohnya ada beberapa organisasi yang tahun lalu enggak kasih laporan. Tapi saya lupa dan enggak tahu detailnya. Yang pasti akan dicek, bikin pertanggungjawaban apa enggak? Kalau enggak bikin ya enggak usah," tegasnya.
Salah satu yang akan dipertimbangkan adalah pemberian dana bantuan sosial kepada PT Persija Jakarta. Karena pada tahun 2014, laporan penggunaan dana belum diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta.
"Persija enggak juga lah. Bukan berarti saya pernah jadi Ketua Persija, saya pasti kasih. Belum tentu. Tahun lalu enggak dapet (LPJ). Jadi nanti kita lihat," tutup Saefullah.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Rencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Baca Selengkapnya
APBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca Selengkapnya
Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.
Baca Selengkapnya
Sebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca Selengkapnya
Belaja Pemerintah pusat periode Januari hingga Agustus 2023 terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.
Baca Selengkapnya
Dalam periode yang sama di tahun lalu, penarikan utang sebesar Rp480,4 triliun.
Baca Selengkapnya
Pras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.
Baca Selengkapnya
DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca Selengkapnya
Fraksi PDI Perjuangan telah banyak menerima pengaduan masyarakat terkait pengurangan bantuan sosial pendidikan
Baca Selengkapnya
Angka ini mencapai 70 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan di dalam APBN.
Baca Selengkapnya
Kebijakan penggratisan PBB rumah dengan NJOP di bawah Rp2 miliar diberlakukan oleh Anies Baswedan
Baca Selengkapnya
Uang potongan tersebut tidak diberikan pada pemerintah, tetapi untuk membantu warga yang tidak punya pendapatan karena pandemi.
Baca Selengkapnya