Anggaran Fantastis RAPBD DKI 2020: Anies 'Melempar Bola', Ahok-Djarot 'Menangkis'

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjadi sorotan publik lantaran rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2020 bernilai fantastis. Mulai dari pengadaan lem Aibon Rp82,8 miliar, hingga pengadaan ballpoint Rp124 miliar.

Banyak anggaran yang tak masuk akal, membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersuara. Dia mengatakan kejadian ini selalu berulang setiap tahun. Anies menyebut kesalahan dalam input anggaran APBD DKI terjadi lantaran sistem penganggaran APBD yang sudah ada sejak pemerintahan sebelumnya.

Sementara itu sebagai mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat menjawab tuduhan Anies yang menyebut kesalahan sistem e-budgeting karena warisan gubernur sebelumnya. Berikut ulasannya:

Anies Sebut Kesalahan Sistem Digital Warisan Gubernur Sebelumnya

Publik sedang menyoroti terkait sejumlah anggaran RAPBD DKI 2020 yang dinilai janggal. Anies lantas 'melempar bola' ke sistem digital yang diterapkan Pemprov DKI.

Dia menilai sistem digitalisasi yang ada hanya manual, tidak dilengkapi pengecekan. Seharusnya, dibuat smart system yang memiliki algoritma sehingga bisa mendeteksi anggaran janggal.

"Begitu ada masalah, langsung nyala. Red light. Begitu ada angka yang tidak masuk akal, langsung muncul warning. Kan bisa tahu. Itu tinggal dibuat algoritma saja, if itemnya itu jenisnya aibon, harganya Rp82 miliar, sebenarnya harganya kan enggak semahal itu. Harusnya ditolak itu sama sistem," kilahnya Rabu (30/10).

Anies menyebut masalah sistem ini telah berlangsung sejak pemerintahan gubernur sebelumnya. "Karenanya, menurut saya, saya tidak akan meninggalkan ini ke gubernur sesudahnya, PR ini. Karena saya menerima warisan nih, sistem ini," ucap Anies.

Sebagai informasi sistem elektronik APBD Pemprov DKI pertama kali dibentuk pemerintahan Gubernur Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat menjabat pada 2012.

Ahok Tegaskan Sistem Baik Jika Tak Ada Niat Maling

Setelah Anies Baswedan menyalahkan sistem digital dalam penganggaran yang mengandalkan manual alias pengecekan, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bersuara. Dia menilai sistem e-budgeting berjalan baik jika tidak ada niat maling.

"Sistem itu berjalan baik jika yang input datanya tidak ada niat mark up apalagi maling. Untuk mencegah korupsi hanya ada satu kata transparansi sistem yang ada," kata Ahok saat dikonfirmasi, Kamis (31/10).

Sayangnya, Ahok enggan mengomentari lebih jauh lantaran menurutnya sudah banyak orang yang memahami sistem e-budgeting.

Ahok Sebut Dokumen Anggaran Diunggah Sejak Masih Rancangan

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyatakan saat pemerintahannya dokumen rancangan anggaran sudah mulai diunggah di website apbd.jakarta.go.id.

"(Dokumen anggaran diunggah) dari rancangan seingat aku. Di buku kebijakan Ahok jelas kok," kata Ahok saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (31/10).

Dengan begitu dia menyebut, masyarakat dapat melihat secara anggaran Pemprov DKI transparan. Bahkan publik juga melihat secara langsung hasil dari kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.

"Sekalian publik biasa koreksi dari data Musrenbang tingkat kecamatan," jelasnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak memilih mengunggah dokumen anggaran setelah adanya pembahasan dengan pihak DPRD DKI. Sebab, bila diunggah sebelum dibahas dikhawatirkan membuat kegaduhan di masyarakat.

"Karena ada masalah seperti ini yang menimbulkan keramaian," jelasnya.

Djarot Sebut yang Bodoh Bukan Sistem Tapi SDM-nya

Sementara itu, mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyebut kesalahan bukan pada sistem, melainkan SDM atau oknum PNS yang menginput anggaran.

"Kalau sistem yang salah itu salahnya di mana? Kalau menurut saya sih yang salah ya yang menginput, yang menginput inilah yang harus dievaluasi," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/10).

Djarot menyebut, sistem seharusnya bisa disempurnakan apabila SDM-nya mumpuni. "Yang bodoh itu bukan sistemnya, tapi kita-kita SDM-nya yang input. Kita bisa sempurnakan sistem itu sebenarnya, itu tugas kita," ucapnya.

Djarot menyebut ketertutupan Pemprov DKI pada pembahasan APBD justru berakibat makin banyak penyusupan anggaran tidak wajar.

"Artinya kalau itu semakin tertutup maka semakin gelap dan kontrolnya semakin sedikit dan kemudian ada penyusupan-penyusupan anggaran lagi nanti," katanya.

Djarot Soal Usulan RAPBD Tak Masuk Akal: Bukan Kesalahan Pak Anies

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat meyakini kesalahan adanya dana fantastis dalam usulan RAPBD DKI 2020 atau KUA-PPAS APBD 2020 bukan terletak pada Gubernur DKI Anies Baswedan. Sehingga perlu dilacak tangan-tangan nakal yang mencoba bermain anggaran.

"Ini bukan semata-mata kesalahan pak Anies, tapi kita bisa lacak siapa yang menginput, siapa yang mengetuk anggaran itu, dan itu sengaja atau tidak sengaja," ujar Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10).

Menurut Djarot, pengadaan anggaran yang fantastis itu sengaja dilakukan. Sebab, politikus PDIP itu mengaku tahu betul penyusunan anggaran di DKI Jakarta.

Maka dari itu, e-budgeting sangat penting diterapkan Pemprov DKI Jakarta. Sehingga ada transparansi yang bisa terpantau masyarakat luas.

"Dengan keterbukaan seperti ini maka sebetulnya pemprov akan lebih terbantu dan anggaran itu bisa tetap sasaran, sehingga tidak ada lagi keluar anggaran yang aneh-aneh, dan ini pernah terjadi pada zaman saya dan pak Ahok," ucapnya.