Follow
Anggaran kunker DPRD dipotong Rp 43 M, Taufik ngeluh dana makan Rp 500 ribu kurang
Merdeka.com - Sejumlah pos anggaran yang disusun Pemprov DKI Jakarta di RAPBD 2018 menuai kritik keras. Salah satunya kenaikan anggaran kunjungan kerja anggota DPRD DKI Jakarta yang mencapai Rp 107,7 miliar.
Setelah mendapat kritikan kencang dari berbagai pihak, akhirnya sepakat anggaran kunker anggota dewan dipangkas. Menurut pengakuan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik, anggaran kunker yang semula mencapai Rp 107 miliar kini menjadi Rp 64 miliar.
"Dikurang Rp 43 miliar lebih dari anggaran perjalanan Dinas kunjungan kerja dari Rp 107 miliar dikurangi Rp 43 miliar," kata M Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/11).
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Siapa yang minta tambah anggaran? Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim meminta tambahan anggaran sebesar Rp25,01 triliun dalam APBN 2025.
-
Kenapa DPR setuju tambah anggaran Kemensos? Dukungan wakil rakyat tidak lepas dari berbagai upaya nyata pengentasan kemiskinan dan masalah sosial lainnya melalui program unggulan dan respon cepat.
-
Apa yang dikritik Komisi XI terkait anggaran BPS? 'Pada dasarnya, kami memahami betul usulan tambahan pagu BPS, khususnya untuk perbaikan gedung kantor yang tidak layak.''Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,' urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Siapa yang ajukan tambahan anggaran Kemensos? Komisi VIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2024 yang diajukan Kementerian Sosial.
Taufik berdalih, sebenarnya anggaran kunjungan kerja naik karena menyesuaikan revisi PP 18 Tahun 2017 Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dia menyebut anggaran kunker sebelumnya sangat kecil.
"Dulu uang harian Rp 500 ribu buat makan siang, makan malam, transportasi kurang," kata Taufik.
Sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengatakan pos anggaran itu telah diusulkan jauh hari sebelum ia dan Gubernur Anies Baswedan dilantik. "Itu diusulkan sebelumnya dan kami hanya mengikuti," ujarnya, Kamis (23/11).
Menurutnya, alokasi anggaran mencapai ratusan juta untuk kegiatan kunker bertujuan agar para anggota dewan bisa melakukan komparasi terhadap kebijakan di daerah lain atas program-program tertentu.
Dalam situs web apbd.jakarta.go.id, dirincikan anggaran untuk kunker tersebut yaitu untuk kunker Komisi-Komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 107.797.974.740. Selain itu ada pula anggaran kunker sister city dan kunjungan balasan DPRD Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 968.786.000. Jadi total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 108.766.760.740.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
DPR melihat anggaran yang diajukan Komnas HAM sangat kecil, dibandingkan pengajuan anggaran pembangunan satu kantor Polsek yaitu Rp50 Miliar
Baca Selengkapnya
Tim Kejati NTT berhasil mengembalikan kerugian keuangan daerah senilai Rp1,57 miliar.
Baca Selengkapnya
Lembaga kepolisian dalam paparannya dipimpin Wakapolri Komjen Agus Andrianto, meminta anggaran naik menjadi Rp165 triliun lebih.
Baca Selengkapnya
Rencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Baca Selengkapnya
Dedi mendapat kesempatan bertemu dengan Kalapas IIB Purwakarta dan terkejut saat tahu anggaran kesehatan dari negara untuk ratusan napi.
Baca Selengkapnya
APBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca Selengkapnya
Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.
Baca Selengkapnya
Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024.
Baca Selengkapnya
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengkritik postur belanja negara era Prabowo Subianto yang disusun oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo
Baca Selengkapnya
Ketua KPU, Hasyim Asy’ari pengguna anggaran tidak hanya dilakukan KPU Pusat, melainkan Provinsi sampai Daerah/Kabupaten.
Baca Selengkapnya
Terdapat tujuh poin yang disampaikan dalam surat edaran efisiensi anggaran dinas tersebut.
Baca Selengkapnya
Anggota Panja BPIH, John Kenedy Azis menilai kenaikan menjadi Rp105 juta terlalu besar.
Baca Selengkapnya