Anggaran pendidikan DKI naik di APBD 2017
Merdeka.com - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono tidak ingin ada keterlambatan dalam penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017 DKI Jakarta. Alasannya, kata dia, DKI itu selalu terlambat APBD nya.
"April baru keluar, sehingga Januari, Februari mereka kosong enggak punya kegiatan, tahun ini saya tidak ingin itu terjadi. Karena itulah kita percepat," kata Sumarsono, di Balai Kota, Jumat (25/11).
Sumarsono mengungkapkan ada beberapa sektor yang mengalami peningkatan anggaran, diantaranya sektor pendidikan.
-
Kenapa Pemprov DKI ingin atur jam kerja? Langkah ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi kemacetan Jakarta.
-
Kapan APBD Kaltim naik? Tahun ke tahun, sejak 2019 APBD Kaltim terus meningkat signifikan. Mulai di angka Rp 13 triliun pada 2019, kini APBD Kaltim menyentuh angka Rp 25,3 triliun pada tahun anggaran 2023.
-
Kenapa APBD Kaltim meningkat? Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kaltim, Yusliando juga menyebutkan, signifikansi peningkatan APBD ditunjang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terutama dari sektor pajak dan arus investasi yang masuk ke Kaltim.
-
Kapan Tjokropranolo jadi Gubernur DKI Jakarta? Hingga pada tahun 1977, ia dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 1977-1982..
-
Kapan pelipatan surat suara DPRD DKI dimulai? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Kenapa Kapolri minta jajaran di Bali siapkan sistem delaying di Gilimanuk? Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta jajaran di Bali untuk mempersiapkan dan mendukung ASDP dalam menerapkan delaying sistem di Pelabuhan Gilimanuk, demi meminimalisir potensi antrean di area tersebut.
"Dalam APBD 2017 ada peningkatan-peningkatan dari sisi sektor pendidikan baik sarana dan prasarana termasuk di dalamnya adalah pemeliharaannya termasuk peningkatan kualitas guru," ungkapnya.
Menurut Sumarsono, hal ini dikarenakan pendidikan harus menjadi prioritas nasional dalam rangka nawacita untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.
"Kalau kita sebut dengan kualitas hidup manusia itu ya ukurannya indeks pembangunan manusia. Subnya satu kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat. Pendidikan menjadi kontribusi penting. Pendidikan menjadi hal penting untuk meningkatkan kualitas manusia sebagaimana ditegaskan dalam nawacita maka seluruh Indonesia baik APBN dan APBD di tingkat provinsi dan Kota harus meningkatkan kontribusinya atau alokasinya untuk dunia pendidikan," jelasnya.
Untuk besar peningkatan anggarannya, Sumarsono mengatakan minimal 20 persen dari total anggaran sebelumnya. "Kita ada lebih lah tidak 20 tetapi lebihkan dari 20 persen kalau enggak salah 27 persen," ujarnya.
Sumarsono menegaskan bahwa kenaikan anggaran ini sebagai bentuk komitmen untuk menaikkan mutu pendidikan di DKI Jakarta.
"Kita melebihkan pendidikan, yang lain mungkin bisa dikurangi anggaran APBD nya, tetapi dunia pendidikan dan kesehatan tidak boleh dikurangi," tandasnya.
Sumarsono berharap tidak akan terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap anggaran ini nantinya. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca SelengkapnyaKeluhan diungkap anggota DPRD DKI Fraksi PKS Karyatin Subiantoro.
Baca SelengkapnyaRencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Baca SelengkapnyaRaperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.
Baca SelengkapnyaAPBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca SelengkapnyaMeningkatnya transfer daerah dari APBN 2024 juga sebagai komitmen pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah.
Baca SelengkapnyaPras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, rancangan KUA-PPAS APBD 2025 akan didalami bersama komisi-komisi.
Baca SelengkapnyaHeru tak menampik memang diperlukan adanya perbaikan sistem zonasi
Baca SelengkapnyaSebelum besaran APBD Perubahan (APBD-P) disepakati, lima komisi di DPRD DKI Jakarta telah melakukan pembahasan selama empat hari, sejak 9-12 Agustus 2024.
Baca SelengkapnyaHeru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.
Baca Selengkapnya“Nanti kita cek trennya seperti apa. Tapi memang kemarin pas bulan Mei 2023, melonjak jadi 216% dibandingkan bulan April 2023," kata Kadis Dukcapil DKI
Baca Selengkapnya