Anggota DPRD DKI Setuju Pelonggaran PSBB untuk Sektor Tertentu

Merdeka.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak setuju dengan wacana relaksasi atau pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar alias PSBB. Menurutnya, masyarakat tidak bisa terus-menerus tinggal di rumah. Sebab ada tuntutan ekonomi yang harus dipenuhi. Karena itu dia meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mempersiapkan diri.

"Pemda DKI harus bersiap-siap dengan wacana relaksasi itu, jangan terlalu 'wah ini kita perpanjang lagi, ini itu'. Kita harus realistis," kata dia kepada wartawan, Senin (18/5).

Tidak semua sektor akan langsung mendapatkan pelonggaran ketika relaksasi diberlakukan. Tentu hanya sejumlah sektor yang berkaitan erat dan amat mempengaruhi perekonomian masyarakat.

"Untuk bidang-bidang tertentu okelah, relaksasi kan bukan untuk semua. Ada bidang-bidang tertentu yang berkaitan dengan masalah-masalah ekonomi, yang tidak bisa ditunda," tegas dia.

Langkah persiapan yang bisa dilakukan Pemprov mulai dengan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat ibu kota terkait relaksasi PSBB. Dengan begitu, protokol kesehatan tetap dapat berjalan meski ada relaksasi PSBB.

Selain itu, sisi penegakan aturan juga harus diperkuat lagi. Dia memandang, selama pemberlakuan PSBB selama ini, aspek penegakan aturan belum berjalan dengan maksimal.

"Artinya bagaimana menggerakkan masyarakat supaya gerakan melawan covid ini atau untuk kebersihan atau preventif dari gerakan masyarakat. Di mana basisnya? Ya di tingkat RW dengan melibatkan tokoh masyarakat. Di situlah penyaringannya, siapa mau keluar siapa mau masuk bagaimana mengatur itu," ungkap dia.

Penguatan peran fasilitas kesehatan seperti Puskesmas pun harus dilakukan. Puskesmas bukan hanya berfungsi untuk mengobati masyarakat, melainkan juga memiliki fungsi edukasi.

"Puskesmas juga jangan terlalu asik dengan pengobatan. Awalnya puskesmas didirikan untuk tindakan preventif, nah bekerja sama," imbuh dia.

"Relaksasi terhadap PSBB di DKI kita sudah harus bersiap di bulan Juni. Dengan catatan protokol kesehatan itu lebih ketat. Bekerja sama dengan satpol PP memfungsikan toa-toa yang katanya buat banjir itu. Kenapa itu enggak difungsikan?," ucapnya.