Anggota DPRD DKI Tanggapi Polemik Rapat APBD-P di Puncak: Terlalu Kaku

Merdeka.com - Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak menilai masyarakat tidak perlu kaku menyikapi rapat pembahasan APBD-Perubahan 2020 DKI, di Bogor. Di masa pandemi Covid-19, anggota DPRD masih khawatir berkantor di Jakarta.

"Kita ambil saja suasana sekarang ini pandemi Covid kalau terlalu kaku juga bagaimana, ini kan pandemi. Enggak semua orang punya keberanian datang ke DPRD. Kalau dikatakan kita melanggar, di situasi ini, terlalu kaku," kata Jhonny, Kamis (22/10).

Politikus PDIP itu menuturkan, jika tindakan DPRD dan eksekutif dilakukan bukan saat pandemi, maka patut dikritisi. Namun, kata Jokowi, saat ini kondisi yang mendesak. Usulan rapat dengan memanfaatkan teknologi bukannya tak disampaikan, namun Jhonny menjelaskan pembahasan APBD-Perubahan 2020 dianggap kurang efektif.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD DKI Jakarta diketahui melakukan pembahasan Rencana Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2020 di Puncak Bogor, Jawa Barat. Puncak dinilai menjadi tempat yang tepat guna mencegah penyebaran Covid-19.

Rapat tersebut dilaksanakan pada Rabu (21/10) pukul 09.00 WIB dan hanya berlangsung dalam satu hari. Grand Cempaka dinilai menjadi tempat yang tepat untuk menggelar rapat yang dihadiri 104 anggota dewan dan jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Dewan DKI Jakarta, Hadameon Aritonang mengatakan, saat pelaksanaan rapat jendela dalam ruangan tersebut akan dibuka. Hal tersebut guna adanya sirkulasi udara di lokasi tersebut.

"Kalau kantor kan tertutup semua, tak ada jendela, kaca semua. Kalau di sini (puncak) kan bisa," katanya di Jakarta, Rabu (21/10).

Selain itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik mengungkapkan, jumlah peserta rapat sangat banyak sehingga gedung DPRD DKI di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat dianggap tidak mampu menampung peserta yang hadir.

"Pertimbangan begini, anggota Badan Anggaran (Banggar) ada 52 orang, kemudian ditambah staf itu 70 orang. Lalu dari TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) ada 30 orang plus staf sekitar 100 orang. Nah di kantor, kami ngga bisa karena harus 50 persen kapasitasnya. Mau disterilkan juga nggak cukup 100 orang," tuturnya.

"Kemarin ada pilihan daring tapi rapat ini butuh perhatian besar, kalau daring kayaknya kurang efektif," ujarnya.

Reporter: Ika Defianti