Anggota DPRD DKI ubah pelat tanpa lapor polisi akan ditindak tegas

Merdeka.com - Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta telah mengganti pelat mobil dinas mereka yang berwarna merah dengan pelat hitam. Alasannya, agar terhindar amukan massa saat ada demo.

Menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Heru Budihartono, hal itu sebenarnya dilarang. Kecuali si pemilik mobil membuat surat pengajuan resmi ke pihaknya untuk kemudian diteruskan ke kepolisian.

Lantas sebenarnya, seperti apa aturan soal penggantian pelat mobil dinas?

Kepala Subdirektorat Pendidikan dan Rekayasa Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKP Ipung Purnomo, mengatakan, sesuai aturannya, pelat mobil dinas memiliki dasar warna merah dengan angka dan nomor berwarna putih.

"Jadi kalau mobil dinas tapi pelat hitam enggak boleh," kata Ipung saat berbincang dengan merdeka.com, Jumat (2/10).

Kecuali, lanjut Ipung, si pemilik sudah mengajukan surat ke Gubernur DKI atau Sekda sebagai pemilik mobil dinas itu. Dalam surat itu, harus disertakan pula alasan mengapa perlu ada perubahan pada warna dan seri pelatnya.

"Jadi seseorang itu harus ajukan dulu surat, disertai golongannya dan keperluannya untuk apa," jelasnya.

Setelah itu, Gubernur DKI atau Sekda mengirimkan surat ke Kapolda Metro Jaya casu quo Dirintelkam soal permintaan anggota dewan. Kemudian, Dirintelkam akan melihat sepenting apa perubahan ini dilakukan.

"Kalau memang mendesak sekali maka akan dirintekam akan melakukan disposisi ke Dirlantas. Tapi ingat hanya untuk semua anggota. Mungkin hanya ketua DPRD, wakilnya, jadi tidak serentak ada seratus anggota dewan mengajukan lantas seratus-seratusnya disetujui," sambungnya.

Bagi yang disetujui, tambahnya, nantinya pelat mobil dinasnya yang berwarna merah akan ditahan sementara beserta STNK-nya. "Dengan kita keluarkan yang hitam, maka yang merah kita keep. Dan nanti itu setelah masanya habis maka harus perpanjang. Biasanya itu setahun. Dan saat pengajuan lagi akan ditinjau kembali, kira-kira masih memungkinkan gak, kalau tidak dikembalikan lagi pelat merahnya. Jadi enggak dua-dua," jelas Ipung.

Dengan adanya aturan itu, polisi akan menilang mobil dinas DPRD yang ketahuan mengganti pelat tapi tak mengikuti prosedur di kepolisian. "Kita akan sanksi dengan itlang, itu ketentuannya," tegasnya.

Soal berapa banyak anggota dewan yang sudah mengajukan dia tak tahu. Dia pun tidak bisa memastikan apakah surat yang diajuka Sekwan DPRD akan disetujui langsung. "Tergantung kapolda terima atau enggak, kalau kira-kira cukup tanpa harus gubernur DKI dan Sekeda ya diproses. Kalau enggak berarati harus diubah," pungkasnya.