Anggota DPRD ini malah halangi Satpol PP saat tertibkan lahan DKI
Merdeka.com - Lahan seluas 1.300 meter persegi milik Pemprov DKI Jakarta yang berada di Jalan Rawasari Selatan, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, akan ditertibkan oleh pihak Pemprov untuk difungsikan. Namun dalam prosesnya, langkah itu dihalangi oleh salah seorang anggota DPRD DKI Jakarta, Elisabeth CH Mailoa.
Dikutip dari situs resmi Pemprov DKI Jakarta beritajakarta.com, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta itu datang bersama massa dari sebuah ormas dan menghalang-halangi sebuah alat berat yang hendak merobohkan bangunan liar di lokasi tersebut. Mereka membawa pengeras suara dan melakukan orasi hingga aksi sempat memanas.
"Saya ini anggota DPRD, jangan kalian sembarangan semua. Saya lapor kalian ke ketua DPRD. Nanti, saya juga bawa ini ke kementerian," teriak Elisabeth kepada sejumlah personel Satpol PP yang sedang merobohkan lapak dan bedeng liar di lokasi tersebut, Kamis (23/7).
-
Siapa yang mendukung Diah Warih untuk jadi Walikota? Pencalonan Diah mendapat dukungan sejumlah tokoh penting. Kamis (6/6), pengusaha sekaligus sosialita Diah Warih Anjari resmi mendaftar sebagai bakal calon Walikota Solo melalui Partai Gerindra.
-
Siapa yang memprotes kejadian tersebut? Diketahui, terekam video yang beredar di media sosial salah satu pendukung mengacungkan tiga jari saat debat capres berlangsung. Hal tersebut pun menuai protes dari pihak 02 yakni Grace Natalie.
-
Siapa yang dukung Desa Mekar Rahayu? 'Saya turut memberikan dukungan dalam menjadikan Desa Mekar Rahayu sebagai desa wisata,' terangnya, mengutip sumedangkab.go.id, Rabu (24/7).
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Siapa yang ditugaskan PDIP untuk melobi PKB? Pada tanggal 8 Juni 2024 itu, saya ditugaskan oleh DPP PDIP untuk menjalin komunikasi dengan PKB. Saya lalu bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PDIP dan PKB lalu bersepakat menjalin kerja sama di Pilkada Jakarta. PKB akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur, kami meminta posisi wakil gubernur,' kata Basarah dalam keterangannya diterima di Jakarta, Minggu (17/11).
-
Kenapa Rieke Diah Pitaloka minta PPN dibatalkan? Diah mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan berencana menaikkan PPN 12% mulai 1 Januari 2025 dengan alasan 'perintah' dari Pasal 7 UU No.7/2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan.'Dengan segala hormat, amanat Pasal 7 harus dipahami secara utuh, jangan hanya diambil Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu (a) sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022; (b) sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025,' kata Diah dalam keterangannya pada Sabtu (21/12).
Melihat perlawanan massa yang coba menghalangi penertiban lapak dan bedeng-bedeng liar itu, petugas Satpol PP akhirnya membuat pagar betis di lokasi, agar puluhan anggota ormas itu tidak bisa masuk ke area yang sedang ditertibkan tersebut. Selagi penjagaan dilakukan, petugas lain terus melakukan pembongkaran lapak dan bedeng-bedeng liar tersebut.
Sementara itu, Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede menyindir ulah Elisabeth. Kata dia, harusnya anggota dewan bisa menjadi cerminan masyarakat untuk bersikap arif dan bijaksana, bukan melakukan aksi yang justru bisa memancing kerusuhan.
"Ibu di dewan kan sering berpidato agar aset Pemprov DKI semua diambil alih kembali dan dikembalikan ke fungsi awalnya," ujar Mangara.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta penegak hukum menyelidiki kasus dugaan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota membeli lahan sendiri di Kalideres.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Arteria Dahlan dan Masinton Pasaribu keluar Gedung DPR untuk menemui demonstran.
Baca SelengkapnyaRatusan massa terdiri dari pelbagai elemen masyarakat itu melakukan demonstrasi di depan gedung DPR sejak Kamis (22/8) pagi.
Baca SelengkapnyaDalam demo kemarin, sejumlah anggota DPR menemui massa yang menolak RUU Pilkada.
Baca SelengkapnyaMantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menolak mediasi yang diinisasi pimpinan pusat Asosiasi Pemerintah Desa Serluruh Indonesia (Apdesi)
Baca SelengkapnyaMereka memprotes dugaan kecurangan dalam proses Pemilu 2024 untuk memenangkan salah satu pasangan calon.
Baca SelengkapnyaCamat Makasar Kamal membenarkan hal tersebut. Namun, peristiwa tersebut terjadi pada Juli 2022 dan kini sudah ditindak.
Baca SelengkapnyaDoli meminta para elite politik jangan menunjukkan sikap perbedaan yang kontras secara terbuka. Agar pemilu bisa berjalan tanpa keterbelahan.
Baca SelengkapnyaKades APDESI Kembali Demo DPR, Pengendara Diimbau Hindari Ruas Jalan Ini
Baca SelengkapnyaDia mengaku tidak mempersoalkan sikap dari massa aksi.
Baca SelengkapnyaMenurut Dedi kedatangan mereka ke Polrestabes Medan telah sesuai prosedur.
Baca SelengkapnyaIbu-ibu ini mengaku tidak memiliki koordinator. Mereka urunan membeli sejumlah makanan dan minuman ringan.
Baca Selengkapnya