Follow
Anggota DPRD kritik cara Ahok rombak jabatan secara massal
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melakukan perombakan jabatan secara massal pekan lalu. Namun DPRD DKI Jakarta menilai ada kejanggalan dalam perombakan ini.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, A, Syarif mengatakan pihaknya akan memanggil Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta untuk menjelaskan mekanisme seleksi. Pasalnya sejumlah pegawai yang tidak ikut tes malah naik jabatan.
"Banyak sekali pengaduan yang masuk ke Komisi A tentang kejanggalan yang dilakukan tim assessmen. Untuk itu, kami mengagendakan memanggil tim assessmen yang dijalankan BKD," katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (9/1).
-
Kenapa Ahok prihatin dengan korupsi? Ahok pun merasa prihatin dengan nasib generasi muda di masa mendatang.
-
Apa kritik Djarot untuk Jokowi? Menurut Djarot, meski tidak melanggar prosedur, tindakan Jokowi melanggar etika moral.
-
Mengapa DPR ingatkan OJK untuk hati-hati? Menurut kami, rencana pencabutan moratorium ini harus dilakukan secara hati-hati dengan berbagai pertimbangan yang komprehensif.
-
Apa yang DPR ingatkan OJK? 'Menurut kami, rencana pencabutan moratorium ini harus dilakukan secara hati-hati dengan berbagai pertimbangan yang komprehensif.
-
Mengapa DPR RI minta pelaku dihukum berat? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4).
-
Kenapa DPR apresiasi Jaksa Agung? Komisi III mengapresiasi sikap tegas Jaksa Agung dalam menghadapi oknum Kajari yang ditangkap oleh KPK. Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa. Memang harus seperti ini untuk jaga marwah institusi dan kepercayaan masyarakat. Kejagung harus selalu zero tolerance terhadap oknum!
Menurutnya, parameter proses seleksi tidak transparan dan sengaja melakukan 'pembunuhan karakter' terhadap sejumlah pejabat yang distafkan. Dia menilai, lelang jabatan yang diikuti ribuan pejabat eselon dua sampai empat hanya menjadi alasan untuk melakukan perombakan.
"Pencopotan jabatan ini melanggar prosedur. Mestinya kalau pejabat bersalah diperingatkan lebih dulu secara lisan maupun tertulis, lalu diskorsing dan terakhir dicopot jabatannya. Bukan ujug-ujug diplorotkan dari atas," tutup Syarif. (mdk/did)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jika para pimpinan oknum tersebut tidak diperiksa maka akan ada asumsi dari masyarakat, pimpinannya menerima setoran dari bawahannya.
Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengakui masih ada anggotanya yang menyalahgunakan jabatan, khususnya bagi-bagi proyek yang dilakukan oknum jaksa.
Baca Selengkapnya
Penceramah kondang Dasad Latif sentil anggota DPR yang terkadang bersikap lebih hebat.
Baca Selengkapnya
Polda Jabar memberhentikan secara tidak dengan hormat (PTDH) terhadap 28 personel Polri karena dinilai melakukan pelanggaran kode etik
Baca Selengkapnya
Sosok Kabag Binetika Rowabprof Divpropam Polri Kombes Armaini membacakan putusan terhadap mantan Kabag Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar.
Baca Selengkapnya
Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyinggung soal perbaikan tata negara dan etika pemerintahan.
Baca Selengkapnya
Disusul dengan permintaan maaf Johanis ke TNI dengan menyebut penyelidiknya khilaf saat OTT (Operasi Tangkap Tangan) kasus dugaan suap di Basarnas.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyebut 70 persen komisioner KPU se-Indonesia tidak layak.
Baca Selengkapnya
Dia meminta agar pendekatan hukum termasuk korupsi di dalamnya ini dapat diluruskan dan dimurnikan.
Baca Selengkapnya
Cinta Mega Dilaporkan Buntut Diduga Main Slot, BK DPRD DKI Ungkap Aturan yang Dilanggar
Baca Selengkapnya
Video politikus Demokrat menghardik Mendikbud itu terungkap dalam Rapat Komisi X DPR RI bareng Kemendikbudristek.
Baca Selengkapnya
Anggota dewan menyesalkan adanya pemecatan serentak.
Baca Selengkapnya