Anggota TGUPP DKI Jakarta Alvin Wijaya Mengundurkan Diri

Merdeka.com - Polemik peran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) menjadi perhatian khusus bagi Komisi A DPRD DKI Jakarta. Pasalnya, posisi TGUPP disebut-sebut menjadi alasan Aparatur Sipil Negara ASN Jakarta enggan mendaftar dalam lelang jabatan.

Di antara anggota TGUPP, muncul nama Alvin Wijaya, anggota TGUPP di bidang Respon Strategis yang menjadi sorotan dalam proses seleksi lelang jabatan. Alvin disebut mengundurkan diri di tengah sengkarut proses lelang jabatan Pemprov DKI.

Ketua Komisi A Mujiyono mempertanyakan lepasnya posisi Alvin apakah diberhentikan atau mengundurkan diri. Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tri Indrawan mengatakan, Alvin mengundurkan diri.

"Ini adalah terkait dengan mengundurkan diri, itu yang bisa kami sampaikan di posisi terkait dengan anggota TGUPP yang bernama berinisial AW, terima kasih," ucap Indra dalam rapat komisi bersama Komisi A DPRD, Senin (24/5).

"Administrasinya mengundurkan diri pak," ujar Indra saat diminta penegasan oleh Ketua Komisi A, Mujiyono.

Indra menjelaskan secara administrasi, mundurnya anggota TGUPP ditentukan oleh tiga hal; Pertama, anggota ditetapkan sebagai tersangka. Kedua, anggota mengundurkan diri atau meninggal dunia, dan yang terakhir adalah anggota sedang sakit dan tidak dapat lagi bekerja.

Dari tiga hal tersebut, dia menegaskan, Alvin berada di poin kedua yaitu mengundurkan diri.

Tidak dijelaskan secara gamblang dalam rapat komisi tersebut mengapa Alvin terseret dalam sengkarut lelang jabatan di lingkup Pemprov DKI.

Alvin bergabung menjadi anggota TGUPP sejak 29 Maret 2018 hingga 1 April 2021.

Sementara itu diketahui, Pemprov DKI melalui pengumuman Sekretariat Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta, menyampaikan ada 17 jabatan yang dilelang;

1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah.

2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

3. Kepala Badan Pendapatan Daerah.

4. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian.

6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

7. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

8. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

9. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

10. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda.

11. Kepala Biro Pemerintahan Setda.

12. Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah.

13. Wakil Kepala Dinas Kesehatan.

14. Wakil Kepala Dinas Pendidikan.

15. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

16. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur.

17. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara. (mdk/fik)