Angkot ngetem sembarangan di DKI bakal didenda Rp 500 ribu

Merdeka.com - Salah satu penyebab kemacetan parah di Jakarta karena angkutan umum menunggu penumpang (ngetem) sembarangan di pinggir jalan. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menindak tegas angkutan umum yang ngetem sembarangan.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Udar Pristono, mengatakan akan menegakkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang pelanggaran rambu dengan denda maksimal Rp 500 ribu. Dan angkutan umum yang ngetem termasuk di dalamnya.

"Pengadilan dengan kejaksaan dan kepolisian sudah merumuskan denda maksimal. Sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, pelanggaran jalur busway termasuk pelanggaran rambu, dan juga ngetem denda maksimal Rp 500 ribu," ujarnya saat dihubungi, Selasa (24/12).

Menurut Udar, angkutan umum harus mengetahui juga dimana seharusnya mereka berhenti, bukan hanya asal main ngetem. Terlebih jika tempat yang mereka gunakan ngetem membahayakan penumpang dan juga pengendara lainnya.

"Kalo di persimpangan biasa, tidak jadi masalah keselamatan. Tapi kalau di persimpangan kereta api, sudah menyangkut keselamatan," katanya.

Mengenai infrastruktur pendukung, Udar mengatakan, sudah sangat memadai. Halte-halte pemberhentian juga dirasa sudah cukup untuk beberapa tempat strategis. Sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk berhenti sembarangan.

"Halte sudah sangat banyak. Alasan mereka saja. Di persimpangan mereka merasa sering melihat ke empat arah yang memacetkan sekali. Harus ditindak, tidak ada urusan infrastruktur. Halte sudah ada, rambu lalin sudah ada," tegas Udar.

Udar mengatakan, telah melakukan koordinasi dan perbincangan dengan Pengadilan Negeri dan kepolisian dalam penerapan denda maksimal, Rp 500 ribu untuk angkutan umum yang ngetem. Dan saat ini ia tengah menunggu keputusan hakim untuk penerapannya.

"Jelas, sudah mengusulkan. Menunggu hakim kapan memutuskan. Polisi pun sudah memberikan tanda di surat tilang, ini denda maksimal," terang Udar menandaskan. (mdk/mtf)