Anies akan ambil tanggung jawab pengelolaan Pusat Sastra HB Jassin

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan mengaku akan mengambil tanggung jawab dalam pengelolaan Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin yang berdiri sejak tahun 1976. Sebab dalam dokumen sejarah tersebut ada banyak karya sastra yang memiliki nilai historis.

"Melihat kondisinya harta karun ini yang terkelola dengan baik jadi bukan soal Pemda bukan, soal warga Jakarta tapi aset bangsa yang karena itu kita memilih untuk mengambil tanggung jawab untuk menjadikan tempat ini menjadi jauh lebih baik," kata Anies di Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin, Komplek Taman Ismail Marzuki, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/5).

Mantan Mendikbud ini mengaku akan mulai membicarakan tanggung jawab yang bisa diambil Pemprov DKI Jakarta nantinya. Sebab, salah satu hal yang tak diras berat oleh pengelola yakni terkait biaya perawatan.

Sulitnya pendanaan untuk PDS ini pun telah dirasakan sejak tahun 1980-an. Karenanya dalam waktu dekat tim sinkronisasi akan turun langsung untuk membahas masalah tata kelola PDS HB Jassin.

"Jadi kita ingin memperhatikan soal sastra sial dokumentasi dan saya berkomitmen untuk mengubah situasi itu," ujar Anies.

Keseriusan Anies dalam pengambilan tanggung jawab tersebut pun secara eksplisit tertuang dalam 23 janji kerja Anies Sandi. Kata dia, pun secara khusus membuat program tersebut tanpa dibarengi dengan program kegiatan lain.

Pada situs resmi www.jakartamajubersama.com tertera salah satu program yang dimaksud yakni Revitalisasi Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin. Yakni dengan menggabungkan PDS HB Jassin di bawah Pemprov Jakarta, mendorong pihak swasta dalam digitalisasi karya sastra, menyelenggarakan kegiatan sastra dan budaya yang berpusat di HB Jassin.

"Ada di dalam janji kerja kita yang menyangkut pusat dokumentasi sastra HB Jassin. Jadi nanti tim sinkronisasi yang bakal ada menerjemahkan program kita ke dalam APBD dan kita lihat tata caranya," ujar Anies.

Saat disinggung terkait rencana bentuk tanggung jawabnya, Anies mengaku belum ada pembahas khusus dengan pihak pengelola. Namun terkait pendanaan Anies bakal melihat aturan hukum yang memayunginya.

Mulai dari Permen Mendagri, Aturan di Pemda untuk mendapatkan pola yang tepat. Meski demikian, Anies menegaskan yang terpenting adalah adanya kemauan dari Pemprov DKI untuk ikut terlibat terlebih dahulu.

"Kita lihat aturan tata hukumnya ada Permendagri dan Pemda nanti kita akan mencari pola yang tepat. Tapi intinya kalau ada kemauan maka akan bisa cari caranya," kata Anies.

Anies menambahkan yang terpenting dalam hal ini adalah bagaimana caranya agar PDS HB Jassin yang telah ada saat ini tetap terawat dan tak terbengkalai.

"Terbengkalainya bukan karena tidak ada yang mengurus tetapi ada yang ngurus tapi tidak dikasih sumber daya yang cukup. Ini bapak ibu yang kerja di sini banyak yang volunter suka relawan padahal ini aset bangsa yang luar biasa dan tema teman lihat tadi ada yang usianya udah lama sekali," tutur Anies.

Terakhir, Anies pun mengucapkan terima kasih kepada pihak pengelola HB Jassin yang telah merawat harta karun meski pemerintah jarang memperhatikan.

"Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ajib Rosidi dan para relawan di sini yang bekerja dalam sunyi jauh enggak jauh dari hiruk pikuk dan tangan tangan yang merawat karya karya sastra ini," ungkap Anies.