Anies Alokasikan Rp5,19 Triliun di APBD Perubahan 2020 untuk Penanganan Covid-19
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan Rp5,19 triliun dari APBD-P 2020 untuk penanganan Covid-19. Nilai tersebut masuk dalam kategori belanja tidak terduga.
"Belanja tidak terduga yang digelontorkan Pemprov DKI Jakarta untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp5,19 triliun," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menyampaikan pidato tentang APBD-P DKI 2020 di gedung DPRD, Selasa (3/11).
Dia menjelaskan, secara umum, dalam penyusunan APBD-P 2020 terjadi pengurangan dan penambahan nilai anggaran. Untuk penambahan anggaran dilakukan pada jenis Belanja Tidak Terduga dari Belanja Tidak Langsung
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Dimana program KKP dengan anggaran tambahan akan dijalankan? Anggaran ini digunakan untuk operasionalisasi PIT dan PNBP pasca produksi di 100 lokasi, pengembangan Kalaju di 65 lokasi, serta bakti nelayan di 30 lokasi.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Kenapa APBD Kutai Timur meningkat di tahun 2024? Bupati Ardiansyah menjelaskan, APBD Kutai Timur tahun depan alami peningkatan. Baginya, dana yang lebih besar ini digunakan untuk percepatan pembangunan.
-
Kenapa APBD Kaltim meningkat? Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kaltim, Yusliando juga menyebutkan, signifikansi peningkatan APBD ditunjang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terutama dari sektor pajak dan arus investasi yang masuk ke Kaltim.
Semula, belanja tidak terduga senilai Rp188 miliar, kemudian ditambah menjadi Rp5,19 triliun atau naik lebih dari 27 kali lipat. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan, penambahan anggaran untuk belanja tidak terduga dalam rangka percepatan penanganan Covid-19
Penambahan anggaran untuk penanganan Covid ditopang dari pinjaman ke pemerintah pusat atas program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Nantinya, pinjaman PEN akan dialokasikan untuk peningkatan infrastruktur pengendalian banjir, peningkatan infrastruktur peningkatan layanan air minum, peningkatan Infrastruktur pengelolaan sampah.
Kemudian, pinjaman PEN digunakan juga untuk peningkatan infrastruktur transportasi, peningkatan infrastruktur pariwisata dan kebudayaan (revitalisasi TIM), dan peningkatan infrastruktur olahraga (pembangunan JIS).
Sementara itu dalam pidatonya, Anies juga menyatakan, APBD-P 2020 yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sebesar Rp63,23 triliun.
"Yang semula direncanakan sebesar Rp87,95 triliun mengalami penyesuaian menjadi Rp63,23 triliun," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sri Mulyani mencatat anggaran program bansos dalam APBN 2024 mencapai Rp496 triliun.
Baca SelengkapnyaPada APBN 2019, defisit sebesar Rp348,7 triliun atau 2,20 persen terhadap PDB.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan menyentil Menhan Prabowo Subianto soal pembelian alutsista bekas senilai Rp700 tahun.
Baca SelengkapnyaPenambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaAngka ini mencapai 70 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan di dalam APBN.
Baca SelengkapnyaRencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menyampaikan anggaran subsidi BBM dan liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg) turun dari Rp114,3 triliun menjadi Rp113,7 triliun.
Baca SelengkapnyaRaperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengkonfirmasi jika belanja anggaran kementerian/lembaga tahun depan lebih kecil dibanding APBN 2024.
Baca SelengkapnyaStaf Khusus Menkeu menjelaskan, adanya pengurangan anggaran Kementerian dan Lembaga lantaran APBN diprioritaskan untuk pandemi covid-19.
Baca Selengkapnyakegiatan yang saat ini diblokir (catatan halaman IV A DIPA) dan diperkirakan tidak dapat dipenuhi dokumen pendukungnya sampai dengan akhir Semester I TA 2024.
Baca SelengkapnyaPernyataan Prabowo tersebut merespon pertanyaan Ganjar Pranowo saat Debat Capres KPU Minggu (9/1) malam.
Baca Selengkapnya