Anies ancam pecat bawahannya jika ada pembangunan di pulau reklamasi
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta seluruh jajarannya untuk memastikan pembangunan di pulau reklamasi untuk dihentikan. Bahkan, dia mengancam akan memecat jajarannya jika terbukti masih ada kegiatan pembangunan di pulau buatan tersebut.
Anies mengatakan, akan melakukan pengecekan terhadap aktivitas di pulau reklamasi yang telah disegel pada 7 Juni 2018 lalu. Alasannya karena beredar video yang menunjukkan aktivitas pembangunan di Pulau C.
"Oke nanti saya periksa dan akan hentikan. Jangan pernah ragu dalam menghentikan. Kita hentikan total. Kalau pelanggaran akan kita tegaskan," katanya di kawasan GBK, Jakarta Pusat, Rabu (18/7).
-
Apa yang disinggung Anies Baswedan? Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Siapa yang melaporkan Pejabat Kemenhub? Laporan tersebut teregistrasi LP/B/2642/V/2024/SPKT/Polda Metro Jaya. AK dilaporkan dengan UU nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 a KUHP.
-
Kenapa Pejabat Kemenhub dibebastugaskan? Pembebastugasan sementara dari jabatan ini dilakukan untuk memudahkan pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang secara internal telah dilaporkan ke Kementerian Perhubungan, melalui Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) Setditjen Perhubungan Udara.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran? IEG mendapati adanya indikasi venue-venue di beberapa kota yang melakukan pelanggaran, yang mana para pelaku usaha ini melakukan kegiatan nonton secara ilegal atau tanpa melakukan pendaftaran terlebih dahulu.
-
Kapan Anies menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya? Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Kenapa Anies Baswedan jadi menteri? Kesungguhannya dalam memajukan sektor pendidikan terwujud ketika Jokowi memilihnya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kabinet Kerja periode 2014-2019.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menegaskan, akan mencopot anak buahnya bila terbukti lalai mengawasi aktivitas di pulau tersebut.
"Ada petugas kita yang jaga di sana kalau ada petugas yang lalai akan kita copot langsung. Makasih sudah dilaporkan," tegasnya.
Diketahui, Pemprov DKI telah tiga kali memberi peringatan pengembang PT Kapuk Naga Indah selaku pengembang Pulau C dan D. Pertama, melalui surat peringatan Kepala Suku Dinas Penataan Kota Jakarta Utara pada 8 Juli 2015. Kedua, melalui Surat Peringatan yang melarang segala bentuk kegiatan pemasaran properti di pulau reklamasi tersebut pada 18 April 2016. Ketiga kalinya pada 7 Juni 2018, Pemprov DKI menyegel dan menutup lokasi pulau tersebut.
Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Andi Rian menjelaskan pencopotan AKP EG setelah mendapatkan laporan terkait praktik judi sabung ayam
Baca SelengkapnyaMentan meminta agar panitia pengadaan untuk bekerja maksimal dengan menjaga integritas dan melayani dengan sepenuh hati.
Baca SelengkapnyaCalon Presiden dari Koalisi Perubahan dan Persatuan, Anies Baswedan, menghadiri dialog rakyat yang digelar Partai Demokrat di Bandung, Minggu (6/8).
Baca SelengkapnyaAnies menyebut Kampung Susun Bayam merupakan kewajiban negara kepada warganya.
Baca SelengkapnyaAnies menilai, upaya damai perlu dilakukan dalam konflik semacam yang terjadi di Pulau Rempang.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan menegaskan jika terpilih menjadi presiden akan meminta para menterinya menandatangani komitmen
Baca SelengkapnyaMenteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mencopot 3 orang anak buahnya yang terbukti melanggar hukum.
Baca SelengkapnyaKapolda Sulsel mengaku sudah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pencopotan
Baca SelengkapnyaAnies menyampaikan menerima banyak keluhan terkait pengangkatan guru berdasarkan hubungan kedekatan dengan saudara yang ada di posisi penguasa.
Baca SelengkapnyaPj Wali Kota Prabumulih geram belasan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Prabumulih melakukan perselingkuhan.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, apa yang dilakukan aparat negara itu telah merendahkan derajat negara.
Baca Selengkapnya"Banyak tugas menempel pada satu orang dan itu meningkatkan inefisiensi dan potensi conflict of interest," tegasnya.
Baca Selengkapnya