Anies Baswedan Didesak Perbaiki Testing Tracing dan Treatment
Merdeka.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur Anies Baswedan bergerak cepat benahi praktik tracing, testing, dan treatment di tengah lonjakan penambahan kasus positif Covid-19.
“Di kondisi genting seperti ini kepemimpinan Gubernur Anies diuji, apabila tidak dilakukan tindakan segera maka fasilitas kesehatan akan kesulitan menghadapi peningkatan pasien yang semakin tak terkendali,” kata Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad, Senin (21/6).
Idris merinci, ada tiga faktor yang memperburuk kondisi lonjakan kasus Covid-19 di Jakarta. Pertama, lemahnya penerapan tracing kasus Covid-19.
-
Kenapa jumlah dokter di Indonesia masih rendah? Mengutip pernyataan Wakil Menteri Kesehatan, dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD, PhD, KEMD saat memberikan materi di acara yang sama, saat ini rasio jumlah dokter Indonesia masih tergolong sangat kecil, yaitu 0,47 dokter per 1.000 penduduk. 'Angka ini jauh di bawah standar WHO yang minimalnya 1 dokter per 1.000 penduduk,' ujar Dante.
-
Bagaimana IDI mengatasi kurangnya dokter di daerah terpencil? 'Apresiasi dari daerah masih belum merata padahal biaya kebutuhan ekonomi di setiap daerah berbeda,' kata Adib.
-
Bagaimana Prabowo mengatasi kekurangan dokter? Salah satu langkah yang ia usulkan adalah meningkatkan jumlah fakultas kedokteran dari 92 menjadi 300 di seluruh Indonesia.
-
Siapa yang terdampak dari kurangnya dokter? Pandemi Covid-19 telah menjadi pengingat bagi masyarakat akan pentingnya mempersiapkan perlindungan baik jiwa maupun kesehatan demi menjaga stabilitas keuangan keluarga.
-
Bagaimana cara Jokowi ingin mengatasi kekurangan dokter spesialis? '2 mesin ini harus dijalankan bersama-sama agar segera menghasilkan dokter spesialis yamg sebanyak-banyaknya dengan standar internasional,' tutur Jokowi.
-
Apa yang diungkap oleh Ombudsman RI tentang puskesmas di Indonesia? Ombudsman RI mengungkapkan 4.770 puskesmas di Indonesia tidak memiliki sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang lengkap. Jumlah tersebut setara dengan 45,64 persen dari 10.454 puskesmas yang ada di Indonesia.
Dia mengatakan, saat ini Pemprov DKI tidak memiliki jumlah tenaga pelacak yang cukup untuk melakukan pelacakan kasus, yaitu hanya sekitar 2-3 orang di setiap puskesmas.
"Padahal dibutuhkan paling tidak 5 orang petugas tracer di setiap puskesmas kelurahan," ucapnya.
Faktor kedua, rendahnya kapasitas Labkesda sehingga menyebabkan positivity rate yang masih jauh dibandingkan rekomendasi WHO.
Menurutnya, saat ini Labkesda hanya mampu mengakomodir 30 persen kebutuhan testing harian, dan positivity rate bahkan melonjak hingga 33,6 persen pekan ini.
Untuk itu ia meminta Pemprov DKI harus meningkatkan kapasitas labkesda sebagai lab kunci dalam kegiatan tracing di Puskesmas, dari sebelumnya 2500-3000/hari menjadi lima kali lipat yaitu 15.000/hari.
Faktor ketiga, terbatasnya kamar isolasi dan ruang insentif. Jika melihat data, Pemprov DKI hanya mampu melakukan penambahan tempat tidur isolasi sebanyak 7510 dan ruang intensif sebanyak 824.
"Lambannya penambahan ini menyebabkan beberapa RSUD kewalahan menghadapi lonjakan kasus dan terpaksa harus menolak pasien, karena kapasitas sudah penuh."
"Jangan puas hanya menyebutkan Jakarta masuk fase genting, tapi tidak ada langkah konkrit dan krusial yang diambil dan dilakukan. Ini saatnya kepemimpinan Anies diuji, jangan sampai masyarakat jadi korban,” tutup Idris. (mdk/fik)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
ian juga menyoroti persoalan pendistribusian tenaga kesehatan.
Baca Selengkapnya6.333 Puskesmas yang belum memiliki jumlah tenaga kesehatan yang sesuai standar.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan mengungkapkan kendala kesejahteran rakyat (kesra) karena kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah.
Baca SelengkapnyaDari 45,64 persen tersebut, sebanyak 4,17 persen atau 190 puskesmas di Indonesia tak memiliki dokter.
Baca SelengkapnyaDPR menyoroti pemecatan 249 nakes Non-ASN di Manggarai dan gagalnya 500-an bidan pendidik gagal jadi P3K
Baca SelengkapnyaKekurangan dokter dirasakan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Gunungkidul. Lantas berapa jumlah dokter yang dibutuhkan di sana?
Baca SelengkapnyaPara Capres memiliki solusi dalam mewujudkan pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi bagi seluruh lapisan masyarakat
Baca SelengkapnyaBerdasarkan data tersebut, membuat masyarakat di wilayah Timur Indonesia kesulitan berobat.
Baca SelengkapnyaData itu terungkap setelah Pemprov Jakarta memiliki alat lengkap.
Baca SelengkapnyaAnies ingin Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) menjadi ujung tombak untuk kesehatan ibu dan dan anak.
Baca SelengkapnyaRencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendatangkan dokter asing menuai polemik. Ada yang mendukung, ada pula yang menolak karena berbagai alasan.
Baca SelengkapnyaMenkes menyebut idealnya per 1.000 penduduk di Indonesia ada satu dokter yang menangani
Baca Selengkapnya