Anies Baswedan: Ganjil Genap akan Ditiadakan Mulai 14 September 2020

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan, kebijakan Ganjil Genap (GaGe) akan kembali ditiadakan. Aturan ini akan ditiadakan mulai Senin (14/9) mendatang.

"Ganjil Genap akan ditiadakan mulai tanggal 14 (September). Jadi itu sebagian dari kebijakan, nanti detailnya," katanya di Polda Metro Jaya, Kamis (10/9).

Selain itu, dia juga akan melakukan pembatasan penumpang dalam kendaraan atau transportasi umum.

"Kemudian lalin, akan pembatasan kendaraan umum jumlahnya dan jumlah penumpang per kendaraan," ujarnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menegaskan, mulai 14 September 2020 untuk kegiatan perkantoran ditiadakan dan dilakukan dari rumah.

"Kan tadi malam sudah diumumkan bahwa kegiatan perkantoran mulai Senin tanggal 14 itu ditiadakan, semua kegiatan dilakukan di rumah," tutupnya.

Polisi Tunggu Aturan Tertulis

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, pihaknya masih memberlakukan sistem ganjil genap karena belum adanya keterangan atau peraturan tertulis yang diterima terkait PSBB. Sebab, ia mengaku harus berpegang payung hukum yang ada saat ini.

"Karena kan kita hanya melaksanakan gitu, karena misalnya apakah aglomerasi berlaku warga Bodetabek boleh masuk ke Jakarta atau hanya wilyah Jakarta, nah ini kan masih nunggu aturan resmi dari gubernur, kira-kira pakai pergub yang mana. Jadi kalau bagaimana-mananya saya belum bisa komen, karena saya sendiri masih belum tau aturan gubernur yang mana yang akan dipakai," tegasnya.

"Karena kalau kita kembali mengacu kepada PSBB yang awal, kan ada soal tentang ojol, ada aturan tentang isi angkutan 50 persen, atau masalah SIKM dan sebagainya, itu tentu tidak bisa serta merta kita harus lihat dulu kembali ke PSBB itu dengan mengacu kepada apakah pergub dahulu yang awal tentang PSBB atau ada pergub baru," sambungnya.

Sambodo menyebutkan, kemungkinan sistem tersebut akan diterapkan pada Senin depan atau pada 14 September. Namun, ia mengaku hingga kini pihaknya masih menunggu peraturan yang baru.

"Kita masih nunggu, kemarin mungkin pak gubernur sudah statement, tapi kan mau pergub nomor berapa yang dipakai, karena itu kita perlu kejelasan, karena kan kita sebagai pelaksana butuh kepastian itu," katanya.

Perihal kesiapan, Sambodo mengaku tak ada persiapan yang khusus. Sebab, tambahnya, hingga kini segala kebutuhan masih berada di lapangan.

"Tentu kan kita peralatan masih ada, plang check point masih ada, kemudian tenda-tenda segala macem susunan anggota, titik-titik sudah ada, kita kan tinggal mengacu yang dulu yang sudah kita laksanakan," pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali meniadakan sistem ganjil genap dan memperketat transportasi umum. Hal itu menyusul tingginya kasus Covid-19 di Jakarta. DKI Jakarta berkontribusi sebanyak 1.004 hari ini dengan total kasus Covid-19 menjadi 49.397.

"Transportasi umum akan kembali dibatasi secara ketat jumlahnya dan jamnya ganjil genap untuk sementara akan ditiadakan," kata Anies di Balai Kota, Rabu (9/9).

Meski ganjil genap dihapus, kata Anies, bukan berarti warga bebas bepergian dengan kendaraan pribadi. Anies pun meminta warga jangan ke luar rumah jika tidak terpaksa.

"Saat ini kondisi darurat, lebih darurat dari pada awal wabah dahulu. Maka jangan ke luar rumah bila tidak terpaksa tetap saja di rumah dan jangan ke luar dari Jakarta bila tidak ada kebutuhan yang mendesak," katanya.

Bakal Batasi Orang Masuk Jakarta

Anies melanjutkan pergerakan orang ke luar masuk Jakarta idealnya dibatasi hingga minimal. Tetapi, kata dia, kenyataannya tidak mudah diberlakukan oleh Jakarta saja.

"Butuh koordinasi dengan pemerintah pusat pertamanya dengan bidang perhubungan juga dengan tetangga kita Jabodetabek yang Insyaallah besok kita akan melakukan koordinasi terkait dengan pelaksanaan fase pengetatan yang akan kita lakukan di hari-hari ke depan," katanya.

"Kita masih memiliki waktu saya berharap kepada pengelola perkantoran untuk melakukan persiapan menghadapi pembatasan ini dan kita ingin agar pengalaman kita menjalani TSB yang ketat beberapa bulan lalu membuat kita tahu apa yang harus dikerjakan kami harus sampaikan kepada semua," imbuhnya. (mdk/fik)