Anies Baswedan sebut guru PAUD sering dimarginalkan

Merdeka.com - Dalam RAPBD 2018, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp 40,2 miliar untuk hibah kepada guru PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). Naskah RAPBD telah disepakati eksekutif dan legislatif, dan tinggal menunggu jadwal pengesahan melalui rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta.

Besarnya dana hibah yang digelontorkan untuk guru PAUD karena selama ini mereka luput dari perhatian. Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan, guru PAUD sering dimarginalkan. Bahkan di UU mereka tak disebut sebagai guru.

"Guru-guru PAUD itu adalah guru-guru pendidik paling awal bagi anak-anak kita di luar rumah, tapi ini pendidik-pendidik yang paling sedikit perhatiannnya bahkan lihat di UU mereka tak disebut sebagai guru. Jadi kami berpihak kepada mereka yang selama ini dimarginalkan," terangnya, Rabu (28/11).

Anggaran hibah untuk guru PAUD, kata Anies baru pertama kali dilakukan. Ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintahan kepada guru PAUD.

"Pendidik PAUD adalah pendidik yang selama ini paling sedikit mendapat perhatian, bahkan tidak pernah dapat hibah selama ini. Jadi ini adalah pertama kali," jelasnya.

Para guru PAUD juga tak memiliki kantor khusus dan ini rata-rata dialami para guru PAUD di berbagai daerah di Indonesia. "Mereka di mana-mana di seluruh Indonesia yang namanya kantor itu pinjam bahkan kantor itu biasanya numpang di ketuanya, di sekretarisnya," jelasnya.

Mulai 2018, para guru PAUD akan mendapat dana hibah sebesar Rp 500 ribu per orang. "Kita alokasikan Rp 40 miliar untuk itu. Dan ke depan kita pastikan bisa lebih banyak. Intinya adalah tidak ada lagi guru-guru atau pendidik yang terlewatkan," tandasnya.