Anies Baswedan soal Diskon Pajak Kendaraan Bermotor: Inisiatif BPRD

Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta memberikan diskon pokok pajak dan keringanan sanksi untuk sejumlah objek pajak yang mengalami penunggakan. Kebijkan ini berlaku untuk objek pajak seperti pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak kendaraan bermotor (PKB), dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2).

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menegaskan program tersebut inisiatif Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta.

"Itu BPRD yang punya inisiatif," ujarnya di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Selasa (17/9).

Anies enggan menjelaskan lebih jauh terkait program ini. Dia mengatakan akan menyampaikan perihal ini setelah memegang data lengkap.

"Nanti lengkapnya ketika kita ngobrol pakai data lengkap saja. Nanti baru ditunjukkan. Karena ini terkait dengan dorongan peningkatan pajak kita. Jadi lihat berapa yang masih tersisa, berapa yang ditargetkan, lalu caranya sehingga komprehensif," jelasnya.

Saat disinggung apakah kebijakan ini sejalan dengan rencana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang akan memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup semasa Pemilu 2019 lalu, Anies mengaku tidak pernah tahu usulan itu.

"Wah malah baru tahu saya," ucapnya singkat.

Sebelumnya, Kepala BPRD DKI Jakarta, Faisal Syafruddin menyampaikan, objek pajak yang mendapat keringanan dan penghapusan sanksi administrasi adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor, PBB-P2. Sedangkan jenis pajak yang hanya diberikan penghapusan sanksi administrasi adalah pajak hotel, pajak hiburan, pajar parkir, pajak air tanah, pajak restoran dan pajak reklame.

Adapun besaran keringanan pajak yang diberikan untuk PKB dan BBN-KB yakni piutang pajak sampai dengan tahun 2012 diberi keringanan 50 persen, Sedangkan piutang pajak tahun 2013 sampai 2016 diberikan keringanan pajak 25 persen.

"Kemudian penghapusan sanski administrasi piutang pajak PKB dan BBN-KB dan Penghapusan sanksi administrasi piutang pajak PBB-P2," jelasnya.

"Kebijakan ini dilaksanakan mulai tanggal 16 September 2019 sampai dengan 30 Desember 2019," ucapnya.

Faisal mengharapkan masyarakat dapat memanfaatkan momentum kebijakan keringanan pajak ini. Sebab, mulai tahun 2020 penagihan dan penegakan hukum terhadap penunggak pajak akan dilakukan secara berkala.

Pemotongan pajak tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 89 Tahun 2019 tentang Pemberian Keringanan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau BBNKB atas Penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kedua Dan Seterusnya Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Daerah.