Anies Bentuk Gugus Tugas Urusi Konflik dan Sengketa Agraria di Jakarta

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, meluncurkan gugus tugas reforma agraria Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta. Gugus tugas ini bentuk tindak lanjut dari terbitnya Kepgub 574 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Kepgub 162 tahun 2019.

"Dan sesuai dengan keputusan tersebut, ini dibentuk gugus tugas yang fungsinya untuk mendukung penyelenggaraan reforma agraria di Provinsi DKI Jakarta," ujar Anies di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta, Senin (27/5).

Anies menegaskan, reforma agraria adalah hal yang sangat penting. Lewat itu, pihaknya diharapkan bisa mengatasi beberapa persoalan mendasar di bidang agraria yang berimplikasi pada aspek ekonomi, sosial, dan politik.

Khususnya, dalam hal ketimpangan penguasaan, ketimpangan kepemilikan, serta penggunaan dan pemanfaatan tanah yang ada di Jakarta. Menurutnya, reforma agraria juga lebih dari sekadar proses administrasi.

"Plus, kita tahu bahwa di sini ada banyak konflik sengketa agraria. Apalagi di Jakarta juga, kita punya tantangan karena ada alih fungsi lahan yang berjalan secara masif. Ditambah lagi tantangan lingkungan hidup di Jakarta luar biasa besar," ujarnya.

Anies menambahkan, saat ini pihaknya juga sedang melakukan fiscal cadaster untuk meninjau ulang bagaimana Pemprov DKI memberikan kebijakan pajak atas bumi dan bangunan. Hal itu dimulai dari kepemilikan sampai soal perpajakannya.

Dia menjelaskan, sebagian dari kebijakan perpajakan DKI Jakarta adalah kebijakan pengosongan Jakarta secara sopan, atau pemindahan orang. Sebab, beban pajak yang terlalu besar diberikan kepada mereka yang tidak memiliki kemampuan membayarnya.

"Dan contoh paling nyata di Menteng. Menteng itu di tinggal 94 rumah yang pemiliknya adalah pemilik lama, pemilik asal. Sisanya sudah pindah tangan. Kenapa (ini bisa terjadi)? Karena kita kenakan pajak yang luar biasa tinggi," tukas Anies.

Dia menegaskan, semua pihak yang terkait harus benar-benar serius menata masalah ini guna mengatasi ketimpangan yang ada di Jakarta.

"Kita berharap kepada para lurah dan para camat yang nanti akan berada di garis paling depan, pegang prinsip itu. Berpihaklah pada prinsip keadilan. Jangan berpihak kepada jumlah Rupiah," ia mengakhiri.

Reporter: Ratu Annissa Suryasumirat

Sumber: Liputan6.com