Anies blak-blakan Bekasi minta dana kemitraan triliunan rupiah

Merdeka.com - Hubungan Jakarta dan Bekasi kembali memanas. Antara lain masalah sampah dan dana kemitraan yang diajukan Bekasi sejumlah Rp 2,09 triliun. Namun, Gubernur DKI Anies Baswedan mengungkapkan Jakarta sudah memenuhi kewajibannya terkait dana sampah.

"Jadi saya ingin meletakkan ini pada porsi permasalahannya. Kita memiliki perjanjian kerja sama antara Pemprov DKI dengan pemerintah kota Bekasi. Itu ditandatangani tahun 2016, berlaku selama lima tahun. Dan dari perjanjian kerja sama itu, masing-masing pihak memiliki kewajiban, termasuk Pemprov DKI, salah satunya adalah kewajiban membayar dan nilainya adalah sebesar range-nya tergantung tonase sampah 130-150 miliar per tahun," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Minggu (21/10).

Sementara itu di tahun 2018, Anies menegaskan, pihaknya sudah membayar uang kompensasi sampah senilai Rp 138 miliar dengan tambahan juga utang tahun 2017 senilai Rp 64 miliar. Untuk 2019, jelas Anies, diproyeksikan tonasenya kemudian diturunkan dalam bentuk rupiahnya dan dialokasikan Rp 141 miliar.

"Itulah kewajiban yang dimiliki oleh DKI kepada pemerintah kota Bekasi. Jadi, dari aspek kewajiban-kewajiban kita sudah selesai, tidak ada kewajiban yang tersisa," tegas Anies.

Lalu pemerintah kota Bekasi, kata Anies, waktu itu ada pertemuan di bulan Februari dan kota Bekasi menginginkan ada bantuan yang sifatnya kemitraan, di luar urusan persampahan dari DKI. Kemudian dikirimkan surat, lanjut Anies, terjadi pertemuan bulan Mei untuk mengajukan beberapa proyek tanpa perincian jelas.

"Saya baca proyek yang diminta. Proyek flyover Rawapanjang nilainya Rp 188 miliar, proyek flyover Cipendawa nilainya Rp 372 miliar, pembangunan crossing Buaran Rp 16 miliar, peningkatan fasilitas penerangan jalan umum Kota Bekasi nilainya Rp 5 miliar," tegas Anies.

"Ini di luar perjanjian sampah, minta anggaran seperti itu," jelas Anies.

Anies tak mau ambil risiko dengan mengabulkan permintaan dana kemitraan kota Bekasi tersebut tanpa perincian yang jelas. Perincian itu tak kunjung datang sampai tanggal 18 Oktober kemarin.

"Ini mau menyelesaikan baik-baik, dikomunikasikan, atau mau rame di media? kalau mau diselesaikan baik-baik, pertemuan-pertemuan itu datangi, bawa datanya. Jangan malah ramai di media," kata eks mendikbud itu.

"Sudah begitu diramaikan bukan yang menjadi kewajiban kita pula. Dan harus diingat Bekasi itu masuk provinsi mana coba? Jawa barat. Kalau mau minta ke pemprov mana harusnya dimintai? Kok mintanya ke Jakarta?" tegas Anies.

Dia menyinggung DKI yang sudah membiayi revitalisasi Kalimalang senilai Rp 66 miliar. Anies tak ingin seakan-akan DKI tak bertanggung jawab padahal sudah menunaikan kewajiban sesuai dengan perjanjian.

Jadi saya harap kita bicarakan baik-baik antar lembaga pemerintahan. Bertemu, diskusikan. Dan perlu saya garis bawahi, dana yang diminta itu adalah dananya rakyat DKI, bukan dananya gubernur. "Ini bukan masalah persampahan. Ini masalah APBD kota Bekasi yang sebagian tanggung jawabnya dilimpahkan ke Pemprov DKI Jakarta. Tapi cara menyampaikannya menggunakan isu sampah, sehingga kesannya Jakarta punya masalah dengan sampah. Tidak," tutur dia.

Seperti diketahui, usulan dana hibah Kota Bekasi yang diajukan ke DKI tembus Rp 3 triliun. Pemerintah DKI Jakarta mencatat ada dua usulan dana hibah dari Kota Bekasi untuk tahun 2019. Usulan itu masing-masing diajukan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) senilai Rp 1 triliun, dan dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air senilai Rp 2 triliun.

Kasubbag Kerja Sama Perkotaan pada Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta, Tonny Depriyana saat dihubungi pada Sabtu (20/10) mengatakan, usulan pertama dari Bappeda Kota Bekasi masuk pada Mei 2017.

"Ini sudah selesai pembahasannya, sudah diusulkan ke TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), masuk ke dalam KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan prioritas Plafon Anggaran Sementara) Tahun Anggaran 2019," kata Toni.

Berdasarkan dokumen usulan dari Bappeda, rincian usulan Rp 1 triliun itu untuk keperluan lanjutan pembangunan fly over Cipendawa senilai Rp 372 miliar, lanjutan fly over Rawapanjang senilai Rp 188 miliar, pembangunan saluran bawah tanah atau crossing Buaran Rp 16,4 miliar, dan peningkatan fasilitas penerangan jalan umum Rp 5 miliar. Kegiatan ini masuk dalam dana hibah kemitraan.

Sedangkan dana hibah kompensasi Bantargebang yang diusulkan yaitu bantuan langsung tunai Rp 70 miliar, pembangunan polder air Ciketing Udik Rp 280 miliar, puskesmas Bantargebang Rp 10 miliar, dan pembuatan IPAL bersama Rp 28 miliar, dan sejumlah kegiatan lainnya yang bernilai ratusan juta rupiah hingga Rp 5 miliar.

Toni mengatakan, ada usulan baru melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air. Usulan senilai Rp 2 triliun yang masuk pada 15 Oktober lalu murni usulan hibah kemitraan. Sebab, usulan kompensasi yang menjadi kewajiban DKI di Bantargebang telah selesai.

Meski demikian, kata dia, pihaknya akan membahas usulan baru dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi tersebut. "Kita jadwalkan pembahasan Minggu depan," ujar Tony.