Anies dan Luhut Disarankan Bertemu Bahas Operasional KRL Selama PSBB di Jakarta

Merdeka.com - Analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menyarankan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Plt Menteri Perhubungan (Menhub) Luhut Binsar Pandjaitan bertemu langsung dan membahas bersama soal penyetopan operasional Kereta Rel Listrik (KRL).

Sebelumnya, Anies telah menyurati Luhut menghentikan sementara pengoperasian KRL selama PSBB di Jakarta. Namun, usul itu ditolak dan KRL tetap beroperasional walau ada pembatasan sesuai aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Perbedaan komunikasi seperti ini bisa diminimalisir dengan cara sederhana. Yaitu bertemu tatap muka secara face to face antara pemangku pengambil kebijakan yang dalam hal ini adalah Luhut dan Anies Baswedan," kata Pangi kepada merdeka.com, Minggu (19/4).

Menurutnya, dengan langsung bertatap langsung sebelum mengusulkan kebijakan kepada publik. Ini relatif bisa mencairkan komunikasi politik yang kaku dan bisa sedikit lebih mencairkan kebuntuan politik (deedlock).

Selain itu, Pangi menjelaskan kondisi perbedaan pendapat antara pemerintah pusat dan daerah menciptakan sebuah kebijakan yang kontra produktif.

"Bangunlah komunikasi politik yang berkelas, jangan sampai seperti ini terus. Beda lagu antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dan dalam catatan publik bukan sekali ini saja kejadian seperti ini. Jadi sangat kontraproduktif kalau ini selalu dipertahankan," jelasnya.

Atas perbedaan pendapat itu, dia menuturkan, kebijakan yang saling berlawanan hanya merusak citra pemerintah baik pusat maupun daerah.

"Terkesan antara pemerintah pusat dan daerah tidak sejalan, tidak kompak, saling berlawanan. ini bisa memicu ketidak percayaan terhadap legitimasi pemerintah pusat dan daerah," imbuhnya.

Pemerintah Pusat Bikin Bingung

"Pemerintah pusat juga jangan egois, pahami situasi. Jangan melulu hanya memikirkan ekonomi, tapi bagaimana berfikir keras memutus mata rantai. Karena yang terinfeksi Covid dan korban sudah terlalu banyak," ungkap Pangi.

Sementara itu, Pangi menilai, langkah penyetopan operasional KRL oleh pemerintah daerah sebagai keputusan yang wajar. Mengingat KRL Jabodetabek sangat berpotensi besar menjadi lokasi penularan.

"Wajar menurut saya Pemda DKI ingin stop KRL, karena ingin memutus mata rantai, hindari kerumunan. Bagaimana ceritanya anjuran pemerintah dipatuhi, KRL sarang kerumunan apalagi kalau jadwal kereta sudah dikurangi intensitasnya. Makin padat, nggak common sense bicara sosial distincing," pungkasnya.