Anies diminta beri kerjaan layak ke tukang becak daripada mereka mengayuh kembali

Merdeka.com - Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga S Uno berencana menghidupkan kembali kendaraan tradisional becak di DKI Jakarta. Rencana ini menuai pro kontra, apalagi ada aturan yang melarang operasional becak di DKI Jakarta.

Menurut Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, rencana menghidupkan kembali becak sengaja dibuat Anies dan Sandi agar mereka dinilai seolah-olah pro terhadap rakyat kecil. Padahal jika memang mereka benar-benar pro terhadap rakyat kecil, seharusnya para tukang becak yang kebanyakan berusia lanjut itu diberikan pekerjaan yang layak, bukan dibiarkan menarik becak.

"Pak Anies-Sandi membuat kebijakan seolah-olah. Ini kebijakan seolah-olah. Kenapa saya katakan kebijakan seolah-olah? Pak Anies dengan membolehkannya becak beroperasi di Jakarta seolah-olah Anies-Sandi pro terhadap rakyat kecil," jelasnya Rabu (24/1).

Penentangan PDIP terhadap kebijakan itu bukan berarti pihaknya tidak pro terhadap rakyat kecil. Tapi karena kebijakan itu menyalahi aturan.

"Ini kan melanggar aturannya. Lha kalau Pak Anies betul-betul berpihak kepada rakyat kecil, seharusnya para pengayuh becak itu dialihprofesikan lah mereka. Naikkan lah harkat dan martabatnya dari tukang becak menjadi pengusaha bakso misalkan ikutkan lah OK OCE, jadikanlah sopir bajaj," tegasnya.

"Kalau itu dilakukan oleh Pak Anies dan Pak Sandi, maka dua jempol untuk Pak Anies dan Pak Sandi," sambungnya.

Zaman sekarang, menurutnya, tak lagi tepat untuk membicarakan para pengayuh becak. Pengayuh becak memang tak membutuhkan bahan bakar tapi mereka menggunakan tenaganya di mana harus memiliki fisik yang kuat.

"Pengayuh becak itu bahan bakarnya warteg. Ini kan enggak manusiawi lagi, bukan zamannya lagi," ujarnya.

Ini juga dinilai sebagai bentuk eksploitasi manusia. Anies juga seharusnya belajar dari mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso di mana pada tahun 1998 sempat mengizinkan becak yang sebelumnya dilarang oleh Gubernur Soerjadi Soedirja.

Selain karena tidak manusiawi, alasan pencabutan kebijakan itu karena dinilai tidak sesuai dengan kondisi Jakarta sebagai ibukota negara. Sehingga pada tahun 2001 Sutiyoso merazia dan menghapuskan becak dari Jakarta.

"Sudah ada transportasi alternatif lain yang sesuai dengan perkembangan kota modern dan megapolitan. Yaitu sudah banyak bajaj berbahan bakar gas yang menjadi angkutan lingkungan," jelasnya. Di samping itu ada juga transportasi berbasis aplikasi yang bisa memudahkan masyarakat.