Anies diminta cari solusi lain batasi motor setelah larang lewat dicabut

Merdeka.com - Ditlantas Polda Metro Jaya menyayangkan aturan larangan sepeda motor melintasi Jl Sudirman-Thamrin akan dicabut Pemprov DKI Jakarta pascaputusan Mahkamah Agung (MA). Disarankan, jika aturan itu dicabut ada solusi lainnya untuk membatasi penggunaan sepeda motor di Jakarta seperti halnya kendaraan roda empat.

"Saran kami kepada Gubernur ke depan, sebelum dicabut itu dalam waktu dekat ini tentunya harus dikeluarkan peraturan gubernur yang baru untuk membatasi sepeda motor sama halnya dengan roda empat yaitu ganjil genap," ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Halim Pagarra, di Mapolda Metro Jaya, Rabu (10/1).

"Jadi tidak serta merta langsung kendaraan tersebut lewat Thamrin, tapi ada pembatasan lagi misalnya dengan ganjil genap," sambungnya.

Sebenarnya, kata Halim, diperbolehkannya sepeda motor lintasi Jl Thamrin-Sudirman, maka potensi banyaknya pelanggaran lalu lintas akan terjadi.

Sampai hari ini, kata Halim, petugas masih berjaga di lokasi karena aturan belum resmi dicabut.

"Untuk pelaksanaan keputusan dari Mahkamah Agung ini terhadap peraturan gubernur pembatasan sepeda motor di Jalan Thamrin itu. Sebelum ada pencabutan kami tetap melaksanakan kegiatan (penilangan) tersebut," jelas Halim.

Seperti diketahui, Mahkamah Agung (MA) membatalkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di Jalan MH Thamrin. Dengan putusan ini, maka larangan roda dua melintasi jalanan protokol itu tidak lagi berlaku lagi.

Majelis hakim menyatakan, Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Pergub No 195 Tahun 2014 juncto Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Pergub DKI No 141 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Pergub DKI No 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Atutran tersebut bertentangan dengan Pasal 133 ayat 1 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 11 UU Hak Asasi Manusia, serta Pasal 5 dan 6 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.