Anies diminta terbuka soal alasan perombakan jabatan

Merdeka.com - Pergantian pejabat DKI yang dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan dinilai, tidak sesuai prosedur. Hal tersebut menyebabkan pertanyaan baik dari DPRD DKI maupun mantan wali kota yang diganti.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua PSI Jakarta Rian Ernest tidak setuju dengan keputusan yang diambil Anies. Dia menilai, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu tidak transparan terkait alasan pemberhentian pejabat-pejabat tersebut, berbeda dengan era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Zaman Pak Ahok, penggantian pejabat biasa terjadi. Bahkan sering. Hanya saja, Pak Ahok akan memberikan peringatan beberapa kali. Setidaknya ada arahan yang jelas dari pimpinan mengenai apa visi yang mau dituju beserta dengan ekspektasi Gubernur terhadap PNS pelayan masyarakat. Tidak main asal berhentikan," katanya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/7).

Prosedur pergantian pejabat saat masa kepemimpinan Ahok dilakukan berdasarkan laporan kinerja bukan hanya dari laporan tertulis internal. Laporan kinerja ini didasarkan pada tindak lanjut laporan masyarakat yang masuk melalui kanal SMS Gubernur dan juga Qlue.

"Sekarang zaman Anies, tidak ada alasan jelas kenapa pejabat diganti. Bahkan banyak yang bingung kenapa tiba-tiba diganti. Jangan kembalikan Jakarta ke zaman feodal," ujarnya.

Rian Ernest ©2018 Merdeka.com

Rian mengatakan, anggaran siluman UPS terbongkar karena mantan Kepala Bappeda tersebut berani melapor kepada Ahok kala itu. Kala itu, dia menceritakan, Tuty selaku Kepala Bappeda melaporkan adanya Rp 12,1 triliun anggaran titipan yang tidak sesuai prosedur. Ahok dengan tegas menyatakan tidak boleh masuk satu pun yang tidak sesuai prosedur dan rawan korupsi.

"Saat pembahasan Raperda Reklamasi pun, salah satu petinggi DPRD ingin menguntungkan pihak pengembang karena mau menghilangkan konsep kontribusi tambahan pengembang yang ingin dikenakan Gubernur. Ini terbongkar karena peranan Ibu Tuty," ungkapnya.

"Pergantian kepala Bappeda yang sering menjadi gatekeeper harus menjadi perhatian bersama para pengawal anggaran dan pegiat anti-korupsi," tambah Rian.

PSI mengimbau ICW serta Divisi Pencegahan KPK untuk mengawasi rawannya penganggaran APBD 2019. Tahun Anggaran ini sangat penting karena sarat permainan untuk mengembalikan modal yang sudah keluar untuk Pilkada DKI lalu dan juga untuk modal persiapan Pilpres dan Pileg 2019.