Anies Dinilai Terjang Aturan Karena Tugaskan Jakpro Kelola Pulau Reklamasi

Merdeka.com - Gubernur DKI Anies Baswedan dinilai tidak bisa memberikan tugas ke PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk mengelola Pulau C, Pulau D, Pulau G, dan Pulau N yang masih bermasalah. Sehingga penugasan pengelolaan Pulau reklamasi di Teluk Jakarta itu dinilai illegal.

Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI Mohamad Ongen Sangaji mengatakan, penugasan tersebut tidak bisa diberikan oleh Anies lantaran belum ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pengelolaan pulau reklamasi.

"Artinya, itu illegal. Kan Anies yang bilang Pulau itu bermasalah. Kok diberikan ke Jakpro," katanya saat dihubungi, Selasa, (11/12).

Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI itu menjelaskan, sampai saat ini rancangan peraturan daerah (raperda) tentang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (ZWP3K), dan rencana tata ruang kawasan strategis pantura Jakarta (RTRKS Pantura) masih berada di Pemprov DKI.

"Dua aturan itu, sebagai landasan hukum. Kalau belum ada landasan hukum apa artinya. Inkonstitusional. Jadi, illegal. Jadi, Gubernur DKI terjang aturan," tegas Ongen.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura DKI itu menganggap, pengelolaan Pulau reklamasi di Jakarta membutuhkan aturan hukum. Sebab, Perda Tata Ruang DKI masih meliputi daratan Jakarta saja. Tanpa perda baru, pulau reklamasi sampai saat ini masih tercatat sebagai lautan.

"Jadi di tata ruang DKI itu (pulau reklamasi) masih laut, wilayah itu belum ada. Anies masih sudah narik Perda. Sekarang, aturan itu belum diberikan ke DPRD DKI. Tapi, sekarang mau dilanjutkan," jelasnya.

Apalagi, kata Ongen, penugasan proyek kepada perusahaan plat merah itu banyak. Misalnya, LRT, ITF, Stadion BMW, dan DP nol Rupiah. Baginya, kerja Jakpro tidak bisa dibilang memuaskan karena proyek LRT Fase 2 aja tidak beres.

"Jakpro, kerjakan saja tugasnya yang berkaitan dengan rakyat Jakarta," tutupnya.