Anies Gandeng Pakar Kaji Dampak Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota Negara
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan disebut tengah mengkaji pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) yang baru disahkan DPR dalam rapat paripurna hari ini. Para pakar, akan dilibatkan untuk menyusun arah pembangunan sekaligus sistem pemerintahan Jakarta jika status kekhususannya sebagai ibu kota dicabut.
"Ini sedang dirumuskan, Pak Gubernur juga sudah minta, nanti akan melibatkan para pakar untuk merumuskan bersama-sama, melibatkan publik, idealnya DKI Jakarta seperti apa," kata Riza di Balai Kota, Selasa (18/1).
Riza menuturkan, Pemprov DKI mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi daerah istimewa kendati sudah tidak lagi sebagai ibu kota negara. Usulan itu yang kemudian menjadi satu dari beberapa pertimbangan yang tengah dikaji Gubernur dan jajaran Pemprov DKI bersama para pakar.
-
Siapa yang mengusulkan DKJ jadi Ibu Kota Legislasi? Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Kenapa DPR usulkan DKJ jadi Ibu Kota Legislasi? 'Kita usulan legislatif gitu, kemarin kan sempat didiskusikan, karena kan di sini enggak ada batas waktu, sekalian saja untuk legislasinya, legislatifnya di DKJ. Supaya kekhususan DKJ biar tambah juga bahwa menjadi ibu kota parlemen, atau ibu kota legislasi gitu,' ucap Awiek.
-
Apa yang disinggung Anies Baswedan? Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Bagaimana Jakarta dan IKN akan berbagi fungsi? Sesuai dengan skenario yang nantinya dipilih, salah satu kota dapat berperan sebagai ibukota secara legal (de jure), sedangkan kota lainnya menjalankan kegiatan administrasi pemerintahan nasional (de facto), dan masing-masing kota didesain untuk melaksanakan fungsi utama tertentu.
-
Bagaimana Palangka Raya dipersiapkan jadi ibu kota? Pemerintahan Soekarno pun jor-joran membangun sejumlah fasilitas di tengah kondisi negara yang baru saja merdeka. Beberapa bangunan yang didirikan di antaranya pusat kota seluas 10 x 10 kilometer persegi, gedung perkantoran, perumahan pegawai, sekolah, poliklinik, rumah sakit, pasar, hotel, dan pembangkit listrik.
-
Kenapa PDIP mempertimbangkan Anies untuk Pilgub Jakarta? 'Bahwa Anies juga jadi bagian pertimbangan, iya, Anies bagian dari pertimbangan. Oleh karenanya kami juga dengan Cak Imin dalam rangka itu semua,' jelas dia.
"Kita akan mengusulkan dengan tidak menjadi ibu kota kita berharap DKI Jakarta tetap bisa menjadi daerah istimewa sekalipun bukan ibu kota nanti akan ada keputusan khusus di Jakarta, kita terus konsultasikan dengan Kemendagri dengan DPR Bappenas dan tentu dengan Presiden," jelasnya.
Selain itu, pengesahan Undang-Undang IKN, menurut Riza, tidak secara otomatis membuat Jakarta menjadi kota tidak layak huni. Justru, dengan melibatkan para pakar dan rencana Jakarta menjadi pusat bisnis dan ekonomi, tetap membuat kehidupan menjadi layak.
Riza menyambut baik langkah pemerintah berencana memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Bisa jadi, menurut Riza, untuk pemerataan sosial dan ekonomi, atau mengurangi beban Jakarta.
Riza menyebutkan, masalah Jakarta yang kerap terjadi adalah kemacetan, banjir, menekan agar tidak terjadi penurunan tanah.
"Pemerintah tentu punya tujuan dan maksud yang baik di antaranya adanya pemerataan mengurangi kemacetan kemudian juga supaya muka tanah tidak turun terus," ucapnya.
Politikus Gerindra itu juga memastikan pembangunan di Jakarta tetap berlanjut meski tidak lagi menyandang status ibu kota negara. Karena pembangunan, imbuh Riza, merupakan tugas Jakarta yang harus terus dilanjutkan.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies menilai langkah pemerintah membangun IKN tidak tepat.
Baca SelengkapnyaAlmuzzamil Yusuf menilai, revisi itu bisa berdampak pada mekanisme Pilkada Jakarta menjadi 1 putaran.
Baca SelengkapnyaIa justru mendorong nantinya tak hanya ada Pilgub melainkan juga Pilwalkot di Jakarta.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Baleg DPR RI mengatakan Jakarta telah kehilangan status sebagai Daerah Khusus Ibukota (DKI) sejak 15 Februari 2024 lalu
Baca Selengkapnyaresiden akan menandatangani kepres pemindahan ibu kota jika infrastruktur di IKN sudah terbangun dengan baik.
Baca Selengkapnya"Masih DKI, Daerah Khusus Ibu Kota," tegas Pj Gubernur Jakarta Heru Budi
Baca SelengkapnyaTaki berharap tentang kepindahan Ibu Kota harus dikaji secara komprehensif tidak sekadar kepentingan politik semata.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
Baca SelengkapnyaLantas, benarkah Jakarta bukan lagi Ibu Kota sejak 15 Februari 2024? Simak penjelasan berikut.
Baca SelengkapnyaHeru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.
Baca SelengkapnyaSekda menyebut dalam skema Jakarta barunya akan berfokus pada pusat bisnis.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, IKN secara hukum akan efektif menjadi ibu kota negara menggantikan Jakarta pada saat Keppres diterbitkan.
Baca Selengkapnya