Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Anies Gandeng Pakar Kaji Dampak Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota Negara

Anies Gandeng Pakar Kaji Dampak Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota Negara Anies Baswedan. Instagram/aniesbaswedan ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan disebut tengah mengkaji pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) yang baru disahkan DPR dalam rapat paripurna hari ini. Para pakar, akan dilibatkan untuk menyusun arah pembangunan sekaligus sistem pemerintahan Jakarta jika status kekhususannya sebagai ibu kota dicabut.

"Ini sedang dirumuskan, Pak Gubernur juga sudah minta, nanti akan melibatkan para pakar untuk merumuskan bersama-sama, melibatkan publik, idealnya DKI Jakarta seperti apa," kata Riza di Balai Kota, Selasa (18/1).

Riza menuturkan, Pemprov DKI mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi daerah istimewa kendati sudah tidak lagi sebagai ibu kota negara. Usulan itu yang kemudian menjadi satu dari beberapa pertimbangan yang tengah dikaji Gubernur dan jajaran Pemprov DKI bersama para pakar.

Orang lain juga bertanya?

"Kita akan mengusulkan dengan tidak menjadi ibu kota kita berharap DKI Jakarta tetap bisa menjadi daerah istimewa sekalipun bukan ibu kota nanti akan ada keputusan khusus di Jakarta, kita terus konsultasikan dengan Kemendagri dengan DPR Bappenas dan tentu dengan Presiden," jelasnya.

Selain itu, pengesahan Undang-Undang IKN, menurut Riza, tidak secara otomatis membuat Jakarta menjadi kota tidak layak huni. Justru, dengan melibatkan para pakar dan rencana Jakarta menjadi pusat bisnis dan ekonomi, tetap membuat kehidupan menjadi layak.

Riza menyambut baik langkah pemerintah berencana memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Bisa jadi, menurut Riza, untuk pemerataan sosial dan ekonomi, atau mengurangi beban Jakarta.

Riza menyebutkan, masalah Jakarta yang kerap terjadi adalah kemacetan, banjir, menekan agar tidak terjadi penurunan tanah.

"Pemerintah tentu punya tujuan dan maksud yang baik di antaranya adanya pemerataan mengurangi kemacetan kemudian juga supaya muka tanah tidak turun terus," ucapnya.

Politikus Gerindra itu juga memastikan pembangunan di Jakarta tetap berlanjut meski tidak lagi menyandang status ibu kota negara. Karena pembangunan, imbuh Riza, merupakan tugas Jakarta yang harus terus dilanjutkan.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Anies Kritik IKN, Ini Syarat jika Ingin Batalkan Pemindahan Ibu Kota
Anies Kritik IKN, Ini Syarat jika Ingin Batalkan Pemindahan Ibu Kota

Anies menilai langkah pemerintah membangun IKN tidak tepat.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Bahas Revisi UU DKJ, Pilkada Jakarta Satu atau Dua Putaran?
Baleg DPR Bahas Revisi UU DKJ, Pilkada Jakarta Satu atau Dua Putaran?

Almuzzamil Yusuf menilai, revisi itu bisa berdampak pada mekanisme Pilkada Jakarta menjadi 1 putaran.

Baca Selengkapnya
DPR Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota Negara Meski Ada UU IKN
DPR Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota Negara Meski Ada UU IKN

Ia justru mendorong nantinya tak hanya ada Pilgub melainkan juga Pilwalkot di Jakarta.

Baca Selengkapnya
Jakarta Bukan Lagi jadi DKI, Heru Budi: Masih Ada Waktu Transisi, Sedang Berproses DKJ
Jakarta Bukan Lagi jadi DKI, Heru Budi: Masih Ada Waktu Transisi, Sedang Berproses DKJ

Sebelumnya, Baleg DPR RI mengatakan Jakarta telah kehilangan status sebagai Daerah Khusus Ibukota (DKI) sejak 15 Februari 2024 lalu

Baca Selengkapnya
Menkum Supratman Pastikan Jakarta Masih Berstatus Ibu Kota
Menkum Supratman Pastikan Jakarta Masih Berstatus Ibu Kota

residen akan menandatangani kepres pemindahan ibu kota jika infrastruktur di IKN sudah terbangun dengan baik.

Baca Selengkapnya
Heru Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota Negara
Heru Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota Negara

"Masih DKI, Daerah Khusus Ibu Kota," tegas Pj Gubernur Jakarta Heru Budi

Baca Selengkapnya
Pengamat Tata Kota Sebut DKI Jakarta Masih Sangat Layak Jadi Ibu Kota Negara
Pengamat Tata Kota Sebut DKI Jakarta Masih Sangat Layak Jadi Ibu Kota Negara

Taki berharap tentang kepindahan Ibu Kota harus dikaji secara komprehensif tidak sekadar kepentingan politik semata.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Usul DKJ jadi Ibu Kota Legislasi, Kemendagri: Jangan Biarkan Kami Saja yang di IKN
Baleg DPR Usul DKJ jadi Ibu Kota Legislasi, Kemendagri: Jangan Biarkan Kami Saja yang di IKN

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.

Baca Selengkapnya
FOTO: Heboh Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Sejak 15 Februari 2024, Begini Penjelasannya!
FOTO: Heboh Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Sejak 15 Februari 2024, Begini Penjelasannya!

Lantas, benarkah Jakarta bukan lagi Ibu Kota sejak 15 Februari 2024? Simak penjelasan berikut.

Baca Selengkapnya
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta

Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.

Baca Selengkapnya
Di Depan Gubernur-Walkot se-ASEAN, Pemprov Paparkan Rencana Jakarta Usai Tak Jadi Ibu Kota
Di Depan Gubernur-Walkot se-ASEAN, Pemprov Paparkan Rencana Jakarta Usai Tak Jadi Ibu Kota

Sekda menyebut dalam skema Jakarta barunya akan berfokus pada pusat bisnis.

Baca Selengkapnya
Status Jakarta Masih Ibu Kota sampai Presiden Terbitkan Keppres Perpindahan ke IKN
Status Jakarta Masih Ibu Kota sampai Presiden Terbitkan Keppres Perpindahan ke IKN

Menurutnya, IKN secara hukum akan efektif menjadi ibu kota negara menggantikan Jakarta pada saat Keppres diterbitkan.

Baca Selengkapnya