Anies ingin Tim Gubernur memiliki SK pengangkatan
Merdeka.com - Pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno akan menambah alokasi anggaran untuk Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Mulai tahun anggaran 2018, alokasi dana akan bersumber dari APBD dan naik menjadi Rp 28,99 miliar.
Sebelum alokasi anggaran ditambah, Anies mengatakan pihaknya ingin setiap TGUPP memiliki SK pengangkatan. Rekrutmen TGUPP juga harus transparan. Hal ini berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
"Tata kelola yang baik itu bukan sekadar mengenai sumber dana dari mana. Tetapi tupoksinya harus jelas. Jadi kita dengan menyusun TGUPP ini maka semua orang yang diangkat memiliki surat pengangkatan. Ada pengangkatannya," jelasnya di Balai Kota, Rabu (22/11).
-
Apa yang Anies tekankan kepada kader PKS? Anies mengaku perubahan bukan hanya untuk satu orang, partai, dan koalisi, tetapi hajat seluruh masyarakat Indonesia. 'Jadi bapak-ibu sekalian perubahan ini bukan tentang satu orang, bukan tentang satu partai bukan tentang satu koalisi ini adalah tentang mengubah hajat keluarga-keluarga di seluruh Indonesia. Untuk mengubah itu perlu kemenangan,' tegasnya.
-
Kenapa Anies menganggap penting kode etik bagi KPK? 'Karena menurut saya KPK bukan hanya sekedar mentaati aturan hukum, dia harus lebih tinggi dari pada aturan hukum, dia harus berbicara kepatutan. dan kepatutan itu kode etik, ini yang harus dijaga, karena kalau tidak wibawa dari upaya pemberantasan korupsi itu turun, dan ini menurunnya luar biasa,' ujar Anies.
-
Bagaimana cara Anies memilih anggota timnas? Pasangan bakal capres dan bakal cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) resmi mengumumkan tim nasional (timnas) pemenangan pada Pilpres 2024 mendatang.
-
Bagaimana cara Anies untuk memastikan KPK independen? 'Kami memandang perlu mengembalikan institusi penegak hukum, khususnya KPK menjadi sebuah badan yang kembali independen. Kembali memiliki posisi yang kuat, dan diisi orang yang berintegritas supaya ini menjadi barometer tertinggi di dalam pemberantasan korupsi,' ujar Anies dalam acara PWI di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jumat (1/12).
-
Apa prinsip Anies untuk penetapan UMP? Anies menyampaikan, bila kenaikan UMP buruh tidak menggunakan prinsip keadilan, maka akan timbul ketimpangan.
-
Bagaimana Anies ingin mewujudkan perubahan? 'Bagi semuanya siap untuk kerja bersama, siap untuk menjangkau semua, siap untuk mendatangi tetangga, siap mendatangi keluarga kerjakan sekarang. Supaya Insya Allah 14 Februari Republik Indonesia akan menyaksikan perubahan,' kata Anies memungkasi.
Dengan adanya surat pengangkatan, tupoksi TGUPP menjadi jelas termasuk bagaimana pertanggungjawabannya. "Dengan cara seperti itu maka kita bisa mencegah terjadinya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip tata kelola. Jadi ketika kita berbicara tentang sebuah tim, sebuah gugus tugas maka bukan sekadar dari mana dananya tapi ada SK-nya tidak. Ada surat pengangkatannya tidak," jelasnya.
Anies pun membandingkan pola perekrutan pekerja di pemerintahan dengan mempekerjakan orang di rumah sendiri. "Kalau di rumah saya boleh ambil siapa saja bantu saya. Kenapa? Di rumah saya, saya sebagai kepala keluarga. Tetapi kalau di pemerintahan semuanya diangkat dengan surat keputusan, ada surat penugasan. Jadi yang menjadi kunci justru pada pengangkatannya," jelasnya.
Ia menegaskan yang terpenting saat ini bukan soal alokasi dana untuk TGUPP, tetapi membenahi pola perekrutan TGUPP. "Bayangkan kalau misalnya saya membawa orang-orang di sekitar saya itu yang tidak pernah diberi surat pengangkatan. Tidak ada tupoksi yang jelas tapi bisa bekerja atas nama gubernur. Berbicara pada banyak pihak mewakili saya. Loh ini tata kelola pemerintahannya bagaimana? Jadi justru yang sekarang mau kita lakukan adalah membuat ini menjadi jelas transparan," lanjutnya. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketika menjadi gubernur, Anies merekrut puluhan orang sebagai anggota TGUPP
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan angkat bicara terkait tuduhan TGUPP sebagai bentuk orang dalam.
Baca SelengkapnyaKeberadaan TGUPP di Pemprov DKI Jakarta juga sempat menjadi perdebatan.
Baca SelengkapnyaTotal ada 22 bab yang terdiri dari 305 pasal dalam RPP ini. Substansi yang dibahas di antaranya adalah pengembangan kompetensi, perencanaan kebutuhan.
Baca Selengkapnyasebelumnya rekrutmen ASN sering kali tidak transparan, dengan adanya praktik nepotisme seperti penempatan anak, saudara.
Baca SelengkapnyaPimpinan dan pegawai KPK jangan hanya cuma mentaati aturan hukum.
Baca SelengkapnyaKemenkumham menempati posisi pertama pada kategori Sinergitas Pengadaan ASN dan Tata Kelola Sekolah Kedinasan yang Informatif Tahun 2023
Baca SelengkapnyaRUU ini akan memberikan ruang rekrutmen ASN lebih fleksibel. Mengingat selama ini perekrutan PNS harus menunggu siklus tahunan.
Baca SelengkapnyaMenteri PAN-RB Azwar Anas mengatakan, aturan ini membahas jabatan ASN bisa diisi oleh prajurit TNI-Polri.
Baca SelengkapnyaAturan Sedang Disusun, Keberlangsungan Karier PNS Ditentukan Kapasitas dan Kinerja
Baca SelengkapnyaSebagai pemerintah, Anies mengaku harus mendengar banyak masukan, bukan diputuskan karena menyesuaikan selera sepihak.
Baca Selengkapnya