Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Anies ingin Tim Gubernur memiliki SK pengangkatan

Anies ingin Tim Gubernur memiliki SK pengangkatan Rapat Paripurna DKI Jakarta. ©2017 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno akan menambah alokasi anggaran untuk Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Mulai tahun anggaran 2018, alokasi dana akan bersumber dari APBD dan naik menjadi Rp 28,99 miliar.

Sebelum alokasi anggaran ditambah, Anies mengatakan pihaknya ingin setiap TGUPP memiliki SK pengangkatan. Rekrutmen TGUPP juga harus transparan. Hal ini berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

"Tata kelola yang baik itu bukan sekadar mengenai sumber dana dari mana. Tetapi tupoksinya harus jelas. Jadi kita dengan menyusun TGUPP ini maka semua orang yang diangkat memiliki surat pengangkatan. Ada pengangkatannya," jelasnya di Balai Kota, Rabu (22/11).

Orang lain juga bertanya?

Dengan adanya surat pengangkatan, tupoksi TGUPP menjadi jelas termasuk bagaimana pertanggungjawabannya. "Dengan cara seperti itu maka kita bisa mencegah terjadinya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip tata kelola. Jadi ketika kita berbicara tentang sebuah tim, sebuah gugus tugas maka bukan sekadar dari mana dananya tapi ada SK-nya tidak. Ada surat pengangkatannya tidak," jelasnya.

Anies pun membandingkan pola perekrutan pekerja di pemerintahan dengan mempekerjakan orang di rumah sendiri. "Kalau di rumah saya boleh ambil siapa saja bantu saya. Kenapa? Di rumah saya, saya sebagai kepala keluarga. Tetapi kalau di pemerintahan semuanya diangkat dengan surat keputusan, ada surat penugasan. Jadi yang menjadi kunci justru pada pengangkatannya," jelasnya.

Ia menegaskan yang terpenting saat ini bukan soal alokasi dana untuk TGUPP, tetapi membenahi pola perekrutan TGUPP. "Bayangkan kalau misalnya saya membawa orang-orang di sekitar saya itu yang tidak pernah diberi surat pengangkatan. Tidak ada tupoksi yang jelas tapi bisa bekerja atas nama gubernur. Berbicara pada banyak pihak mewakili saya. Loh ini tata kelola pemerintahannya bagaimana? Jadi justru yang sekarang mau kita lakukan adalah membuat ini menjadi jelas transparan," lanjutnya. (mdk/eko)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Meski Banyak Dimusuhi, Anies Ingin Bawa TGUPP ke Istana
Meski Banyak Dimusuhi, Anies Ingin Bawa TGUPP ke Istana

Ketika menjadi gubernur, Anies merekrut puluhan orang sebagai anggota TGUPP

Baca Selengkapnya
Anies Jawab Tudingan Ordal di TGUPP: Tunjukkan Buktinya!
Anies Jawab Tudingan Ordal di TGUPP: Tunjukkan Buktinya!

Anies Baswedan angkat bicara terkait tuduhan TGUPP sebagai bentuk orang dalam.

Baca Selengkapnya
Anies akan Bawa TGUPP ke Istana, Ini Fungsi, Wewenang dan Tugasnya
Anies akan Bawa TGUPP ke Istana, Ini Fungsi, Wewenang dan Tugasnya

Keberadaan TGUPP di Pemprov DKI Jakarta juga sempat menjadi perdebatan.

Baca Selengkapnya
PNS Bisa Tempati Jabatan Strategis di TNI dan Polri
PNS Bisa Tempati Jabatan Strategis di TNI dan Polri

Total ada 22 bab yang terdiri dari 305 pasal dalam RPP ini. Substansi yang dibahas di antaranya adalah pengembangan kompetensi, perencanaan kebutuhan.

Baca Selengkapnya
MenPAN Anas: Perekrutan PNS Zaman Dulu Tidak Transparan, Isinya Anak Saudara dan Ponakan
MenPAN Anas: Perekrutan PNS Zaman Dulu Tidak Transparan, Isinya Anak Saudara dan Ponakan

sebelumnya rekrutmen ASN sering kali tidak transparan, dengan adanya praktik nepotisme seperti penempatan anak, saudara.

Baca Selengkapnya
Jika jadi Presiden, Anies Bakal Wajibkan Ketua KPK Tandatangani Surat Ini
Jika jadi Presiden, Anies Bakal Wajibkan Ketua KPK Tandatangani Surat Ini

Pimpinan dan pegawai KPK jangan hanya cuma mentaati aturan hukum.

Baca Selengkapnya
Tata Kelola Pengadaan ASN Terbaik, Kemenkumham Terima Penghargaan dari Menpan RB
Tata Kelola Pengadaan ASN Terbaik, Kemenkumham Terima Penghargaan dari Menpan RB

Kemenkumham menempati posisi pertama pada kategori Sinergitas Pengadaan ASN dan Tata Kelola Sekolah Kedinasan yang Informatif Tahun 2023

Baca Selengkapnya
Lewat RUU ASN, Menteri Anas Bikin Aturan Seleksi PNS di Kementerian/Lembaga Bisa Kapan Saja
Lewat RUU ASN, Menteri Anas Bikin Aturan Seleksi PNS di Kementerian/Lembaga Bisa Kapan Saja

RUU ini akan memberikan ruang rekrutmen ASN lebih fleksibel. Mengingat selama ini perekrutan PNS harus menunggu siklus tahunan.

Baca Selengkapnya
Penjelasan Menpan RB soal TNI-Polri Bisa Isi Jabatan ASN, Aturannya Hampir Rampung
Penjelasan Menpan RB soal TNI-Polri Bisa Isi Jabatan ASN, Aturannya Hampir Rampung

Menteri PAN-RB Azwar Anas mengatakan, aturan ini membahas jabatan ASN bisa diisi oleh prajurit TNI-Polri.

Baca Selengkapnya
Aturan Sedang Disusun, Keberlangsungan Karier PNS Ditentukan Kapasitas dan Kinerja
Aturan Sedang Disusun, Keberlangsungan Karier PNS Ditentukan Kapasitas dan Kinerja

Aturan Sedang Disusun, Keberlangsungan Karier PNS Ditentukan Kapasitas dan Kinerja

Baca Selengkapnya
Anies Basawedan Bicara Cawapres Ban Serep dan Kelanjutan IKN
Anies Basawedan Bicara Cawapres Ban Serep dan Kelanjutan IKN

Sebagai pemerintah, Anies mengaku harus mendengar banyak masukan, bukan diputuskan karena menyesuaikan selera sepihak.

Baca Selengkapnya