Anies Jadikan Hasil Survei Populi untuk Tingkatkan Kinerja

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui telah menerima hasil survei bahwa program rumah DP 0 Rupiah tidak dirasakan oleh masyarakat. Namun, dia belum mengetahui metode yang digunakan lembaga survei tersebut sehingga hasilnya seperti itu.

"Saya nggak tahu caranya bagaimana mereka melakukan survei. Saya juga dulu pernah menjadi surveyor. Saya tahu persis bagaimana. Nanti saya akan baca secara lengkap," ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (15/10).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menjelaskan, pihaknya mengapresiasi lembaga survei yang berinisiatif untuk melakukan kajian mengenai hasil kerja Pemprov DKI Jakarta.

"Kami mengapresiasi lembaga survei, mereka berinisiatif dan semua hasil akan kami gunakan untuk kami meningkatkan kinerja," tutup Anies seperti dilansir dari Antara.

Sebelumnya, Lembaga Populi Center menggelar survei terkait tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja dan program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Berdasarkan hasil survei 2019, tingkat kepuasan responden sebesar 58,5 persen yang turun dari tahun sebelumnya sebesar 58,9 persen, dengan yang sangat puas sebesar 7 persen yang juga turun dari tahun sebelumnya sebesar 10,9 persen.

Survei Populi Center

Survei Populi Center dilakukan Populi pada 9-18 September 2019 menggunakan kuesioner eksperimental dengan kaidah probability sampling di enam kabupaten/kota di DKI Jakarta dengan jumlah responden 600 orang, proporsi laki-laki dan perempuan sebanyak 50 persen, dengan margin of error kurang-lebih 4,00 persen.

Berdasarkan survei itu, program DP 0 Rupiah dianggap paling tidak dirasakan manfaatnya dan program yang paling dirasakan masyarakat adalah KJP Plus sebanyak 37 persen.

"Program yang paling dirasakan manfaatnya, itu 37 persen KJP Plus. Program yang paling tidak dirasakan manfaatnya, ini ada program DP 0 Rupiah sebesar 16,5 persen," kata peneliti dari Populi, Jefri Adriansyah, saat pemaparan hasil survei Populi di kantornya, Slipi, Jakarta Barat

Jefri menyebutkan 58,5 persen masyarakat menilai puas terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta. Namun sebanyak 13,1 persen menilai kinerja Pemprov DKI Jakarta tidak mengalami perubahan.

"Kemudian untuk kepuasan kinerja Pemprov DKI Jakarta, secara keseluruhan masyarakat menjawab puas. Penilaian atas kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam satu tahun terakhir, bagus kinerjanya sebanyak 20,1 persen. Kemudian selanjutnya ada lagi yang menilai bahwa dia tidak ada perubahan itu 13,1 persen," sambungnya.

Adapun hasil survei tersebut adalah:Tingkat kepuasan September 2019:Sangat Puas 7,0 persenPuas 58,5 persenTidak Puas 26,8 persenSangat Tidak Puas 1,3 persenTidak Tahu 6,3 persen

Tingkat kepuasan Oktober 2018:Sangat Puas 10,9 persenPuas 58,9 persenTidak Puas 25,9 persenSangat Tidak Puas 1,0 persenTidak Tahu 2,5 persen

Adapun untuk program paling dirasakan manfaatnya oleh responden adalah:Program KJP Plus 37,0 persenTidak ada 10,0 persenProgram BPJS 9,2 persenProgram JAK-Lingko 7,8 persenJakarta Bersih 2,0 persenProgram KIS 1,9 persen

Program paling tidak dirasakan manfaatnya oleh responden:Tidak ada 30,0 persenProgram DP Rp 0 16,5 persenProgram KJP Plus 6,6 persenBantuan Lansia 4,5 persenProgram PKH 3,6 persenBantuan Sosial 2,7 persen.