Anies Kritik Kebijakan Era Ahok Batasi Pemotor Lewat Sudirman-Thamrin Tidak Adil
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkit kebijakan pemimpin DKI Jakarta sebelumnya yang melarang pengendara sepeda motor melintas di Jalan Sudirman -Thamrin. Menurut Anies kebijakan itu tidak adil bagi masyarakat kecil di kota.
"Jangan sampai kita ke yang kecil, wah ini mengganggu pemandangan kota. Sementara dulu waktu datang ke kota ini kita dulu kecil," kata Anies saat menjadi pembicara dalam acara Jakarta Innovation Day, di Ruang Pola, Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (27/9/2022).
Kendati tak menyebut nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Kebijakan pembatasan pengendara motor melewati Jalan Sudirman-Thamrin ini diterbitkan di era kepemimpinan Ahok. Persisnya, aturan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 195 Tahun 2014 Juncto Pergub DKI Nomor 141 Tahun 2015 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor.
-
Bagaimana kebijakan otomotif di era Soeharto? Saat kepemimpinan nasional berganti ke Presiden Soeharto, kebijakan otomotif Indonesia pun berubah: impor mobil CBU dilarang, mobil mesti dirakit lokal, dan kebijakan kendaraan bermotor niaga sederhana (KBNS) pada 1970-an.
-
Apa contoh aturan lalu lintas? Contoh aturan lalu lintas banyak sekali. Contohnya antara lain pengemudi kendaraan bermotor harus mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM), pengendara sepeda engine harus memakai helm, menaati lampu lalu lintas, dan menaati rambu-rambu lalu lintas. Apabila Adik akan menyeberang jalan harus melalui tempat penyeberangan jalan seperti jembatan penyeberangan dan zebra cross.
-
Bagaimana cara Soeharto mengurangi kemacetan? “Kalau pagi kan semua orang berangkat ke tempat kerja mereka sehingga jalanan sangat padat.Kalau saya ikut berangkat pagi, akan menambah kemacetan lalu lintas karena mereka akan diberhentikan polisi.Biarlah saya yang berangkat agak siang, tidak mengapa.“
-
Apa yang disinggung Anies Baswedan? Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Gimana cara pemerintah menjaga keselamatan pemudik motor? Melihat animo masyarakat yang tinggi, pemerintah berupaya menjaga keselamatan pemudik motor. Salah satunya dengan menyediakan rest area di sejumlah titik.
-
Bagaimana peraturan tentang APK di angkutan umum? Larangan pemasangan alat kampanye pada angkutan umum tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 15 Tahun 2023.
"Jangan sampai misal dulu ada gagasan Jalan Sudirman - Thamrin tidak boleh dilewati motor, ini kalau dihentikan dari sepeda motor di jalan itu, maka itu jatah teman-teman Grab (ojek online) Rp500 delivery per hari di Jalan Jenderal Sudirman," jelas Anies.
Lebih lanjut, Anies menyoroti apabila kebijakan semacam itu tetap berlanjut, maka akan berdampak pada pendapatan masyarakat yang semakin berkurang. Khususnya, kalangan masyarakat menengah ke bawah.
Menurut dia, dalam setiap kebijakan keadilan harus menjadi perhatian yang utama bagi setiap pemimpin. Pasalnya, ia menilai keadilan seringkali dilupakan sebagai pertimbangan dalam merumuskan suatu kebijakan.
"Jadi jangan sampai ketika kita sudah makmur, keadilan itu tidak menjadi bagian dari perhatian kita. Ini terjadi di tingkat pengambilan kebijakan bahwa inginnya kita adil, ketika sudah dapat keadilan, tidak menjadi prioritas. That must not happen," kata dia.
Reporter: Winda Nelfira
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies ingin membuat para pengunjung CFD menjadi lebih nyaman saat berolahraga.
Baca SelengkapnyaRenovasi JIS membuat kubu Anies bersuara. Mereka menilai pemerintah selalu mencari kesalahan Anies.
Baca SelengkapnyaCapres Anies mengkritik pemerintahan Jokowi yang banyak melakukan pembangunan infrastruktur jalan tapi berbayar (jalan tol).
Baca SelengkapnyaSyafrin menyebut, laporan dari masyarakat terhadap keberadaan jukir liar sangat diperlukan.
Baca SelengkapnyaJakarta dan macet dua hal yang sulit dipisahkan. Berbagai upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ini masih belum membuahkan hasil yang signifikan.
Baca SelengkapnyaBakal Calon Presiden yang juga Eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan blak-blakan, ungkap bobrok ibu kota Indonesia.
Baca SelengkapnyaAhok Kritik Pemprov DKI Ingin Hapus NIK Penduduk di Luar Domisili: Fokus Aja Buat Perut Warga Kenyang!
Baca SelengkapnyaPada tahun 1980, Ali menjadi salah satu pencetus Petisi 50 yang isinya mengkritik Soeharto.
Baca SelengkapnyaMenpan RB Abdullah Azwar Anas mengungkap aturan ketika kendaraan memasuki kawasan IKN
Baca SelengkapnyaPenjabat Gubernur (Pj) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, minta pengendara yang melawan arus harus ditindak tegas.
Baca SelengkapnyaKejadian terjadi sekitar pukul 06.15 WIB, padahal sesuai aturan Pemda batas waktu pesepeda melintas di jalan itu sampai pukul 06.00 WIB.
Baca SelengkapnyaAnies tidak pernah melakukan hal itu saat menjabat jadi Gubernur DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya