Anies kritisi penentuan penerima KJP dari guru bukan RT dan RW

Merdeka.com - Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Anies Baswedan menilai distribusi Kartu Jakarta Pintar (KJP) saat ini kurang tepat. Indikatornya dilihat dari proses penentuan siswa yang mendapatkan KJP, diserahkan kepada guru.

Mantan Mendikbud itu menilai, seharusnya pendataan siswa penerima KJP menggunakan basis data dari Kementerian Sosial. Yakni lewat Basis Data Terpadu (BDT) dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang proses identifikasinya melalui jalur RT/RW.

"Jadi bukan lewat guru karena yang tahu kondisi warga itu bukan guru tapi para pimpinan warga yaitu ketua RT, ketua RW. Dengan cara begitu insya Allah semua warga yang berhak untuk menerima untuk bantuan KJP akan dikasih dan masuk di dalam kategori penerima," terang Anies di Ragunan, Pasar Minggu, Senin (20/3).

Jika dipercaya menjadi gubernur, Anies berencana memberikan KJP ke semua anak yang masih usia sekolah yakni mulai dari 6-21 tahun. Namun realisasinya pun dilakukan secara bertahap.

Saat ini, pemberian KJP yang dilakukan Pemprov DKI hanya diberikan kepada siswa yang berlatar belakang ekonomi rendah. Nantinya, bila terpilih sebagai orang nomor satu di ibu kota, Anies akan membagikan KJP untuk seluruh siswa.

"Ke depan KJP itu bakal jadi seperti kartu pelajar, setiap siswa akan memiliki. Jadi kartu KJP ini nanti dipakai untuk mereka mendapatkan manfaat-manfaat bukan dengan pemberian tunai," kata Anies.

Misalnya, KJP anak-anak sekolah bisa digunakan untuk transportasi umum secara gratis. Tak hanya itu siswa juga bisa mendapatkan berbagai diskon untuk membeli kebutuhan-kebutuhan lainnya.

"Di tahap awal ini memang KJP diberikan kepada siswa yang berlatar belakang keluarga membutuhkan. Dalam jangka panjang baru akan kita berikan kepada semua," tutur Anies.

Sementara itu, terkait alokasi dana APBD, Anies menilai tak akan banyak perubahan. Sebab pemegang KJP siswa yang bukan dari keluarga tidak mampu tak akan mendapatkan dana. Mereka hanya akan mendapatkan fasilitas seperti diskon.

"Bagi keluarga yang mampu terima kartunya bukan sebagai bukti menerima bantuan tapi itu kartu pelajar yang bisa digunakan untuk mendapatkan potongan harga jadi enggak banyak berpengaruh," papar Anies.

Anies menambahkan, Pemrov DKI Jakarta memiliki APBD yang besar, sehingga 20 persen anggaran untuk pendidikan di Jakarta pun cukup untuk menjalankan program tersebut.

"Alokasi untuk pendidikan kita banyak dan sudah diatur oleh UU bahwa pendidikan. Mendapatkan Alokasi setidak-tidaknya 20 persen dari APBD, Jakarta juga sudah besar. Jadi sudah sangat cukup," ucapnya.