Follow
Anies laporkan penggunaan APBD DKI tahun 2017 di paripurna DPRD
Merdeka.com - Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno melaporkan laporan pertanggungjawaban APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2017. Anies membacakan laporan tersebut dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta.
"Pertama terkait realisasi pendapatan daerah. Pendapatan daerah ditargetkan Rp 62,51 Triliun dan realisasinya Rp 64,80 Triliun atau 103,69 persen. Ini terdiri dari pendapatan asli daerah, dengan realisasi Rp 43,09 Triliun atau 105,31 persen dari target 41 persen," ujar Anies saat membacakan laporannya di depan para anggota dewan di Gedung DPRD Balai Kota DKI Jakarta, Senin (2/7).
Selanjutnya, sambung dia, adalah realisasi pendapatan transfer sebesar Rp 18,96 Triliun atau 101,41 persen dari target sebesar Rp 18,69 Triliun.
-
Apa rencana Prabowo untuk meningkatkan pendapatan negara? Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto berencana akan membuat lembaga khusus bernama Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk memaksimalkan pendapatan negara.
-
Bagaimana capaian realisasi investasi tahun 2023? Capaian tersebut, kata Bahlil, juga mencapai 129 persen dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar Rp 1.099 triliun.
-
Apa realisasi investasi tahun 2023? Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan realisasi investasi sepanjang tahun 2023 mencapai Rp 1.418,9 triliun.
-
Kenapa PDB per kapita Indonesia ditargetkan naik? Dia menyebut target ambisius ini mencakup peningkatan PDB sekitar Rp13.000 triliun. kata Dirgayuza dalam acara Economist Gathering INDEF, Jakarta, Senin (29/07). 'Nah, kita punya target selama 5 tahun ke depan untuk meningkatkan PDB kita sebesar sekiranya kurang lebih Rp13.000 triliun. Jadi kita mau naik ke 35.500,' Menurut Setiawan, pencapaian target ini krusial untuk menghindari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) yang dapat menghambat kemajuan ekonomi Indonesia.
-
Siapa yang mengumumkan realisasi investasi? Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa realisasi investasi tersebut mencapai 129,0 persen dari target Renstra sebesar Rp 1.099,8 triliun.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
"Pada bagian kedua saya akan menyampaikan penjelasan terkait realisasi belanja daerah. Terdiri dari realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp 23,73 Triliun dan realisasi belanja langsung sebesar Rp 27,32 Triliun," ucapnya.
Menurut Anies, belanja-belanja tak langsung maupun langsung adalah untuk pelaksanaan program unggulan.
"Antara lain sistem transportasi melalui penambahan unit armada untuk Transjakarta, pelaksanaan program satu karcis satu tiket, pembangunan Mass Rapid Transit, penataan jalur pedestrian, pembangunan jalan lintas atas dan jalan lintas bawah," paparnya.
Kemudian juga, lanjut Anies, penyelesaian pembangunan jalan layang, penyelesaian peningkatan jalur dan separatur untuk Transjakarta, antisipasi banjir, ROB, dan genangan.
"Juga digunakan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Kita manfaatkan juga untuk meningkatkan pelayanan publik melalui integrasi sistem informasi pajak online, inovasi pelayanan prosedur dan persyaratan perijinan serta program one day service dan drive thru sekaligus juga PTSP goes to mall untuk penyelesaian perizinan," terangnya.
Anies kemudian membacakan posisi neraca daerah dan arus kas. Neraca daerah per 31 Desember 2017 sebesar Rp 929,19 triliun.
"Secara umum dapat saya sampaikan bahwa Arus Kas periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 adalah arus kas bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp.21,88 Triliun, arus kas bersih untuk Aktivitas Investasi sebesar minus Rp.17,19 Triliun, arus kas bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar minus R 300,66 Miliar, dan arus kas bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar minus Rp.86,47 Juta," jelas Anies.
Kemudian, laporan tersebut pun diserahkan kepada DPRD DKI Jakarta untuk kemudian akan ditanggapi oleh semua fraksi yang ada di DPRD.
Rapat paripurna untuk mendengarkan seluruh pandangan fraksi yang ada DPRD DKI Jakarta rencananya akan digelar pada Rabu 4 Juli 2018 mendatang.
Reporter: Devira PrastiwiSumber: Liputan6.com
(mdk/rzk)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca Selengkapnya
APBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca Selengkapnya
Rencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Baca Selengkapnya
Pras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.
Baca Selengkapnya
BPKAD DKI mengklaim penyusunan anggaran 2024 sudah melewati penghitungam yang matang dan realistis
Baca Selengkapnya
Angka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.
Baca Selengkapnya
Sebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca Selengkapnya
Dana disalurkan melalui KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pilkada Serentak.
Baca Selengkapnya
Bendahara negara ini juga melaporkan, kinerja APBN sampai dengan akhir Juli masih tetap terjaga positif.
Baca Selengkapnya
Angka tersebut sudah mencapai 101,3 persen dari targetAPBN 2023.
Baca Selengkapnya
Angka ini sudah mencapai 60,42 persen dari target penerimaan Rp10,11 triliun.
Baca Selengkapnya
Heru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.
Baca Selengkapnya