Anies Manfaatkan Dana KLB Bangun 3 JPO Baru, Habiskan Rp 53 Miliar
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, meresmikan tiga jembatan penyeberangan orang (JPO) di Bundaran Senayan, Polda Metro Jaya dan Gelora Bung Karno. Pembangunan JPO ini memanfaatkan dana koefisien lantai bangunan (KLB) senilai Rp 53 miliar.
Kepala Dinas Bina Marga DKI, Hari Nugroho, menyebut pemprov DKI memakai dana KLB milik PT Permadani Khatulistiwa Nusantara.
"Tentunya kalau ada KLB itu lumayan. Fungsinya untuk masyarakat ada tapi tidak membebani dari APBD," kata Hari di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (28/).
-
Bagaimana Kemenhan RI mengelola kekayaan negara? Kemudian, fungsi pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenhan.
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI mengatasi kemacetan Jakarta? Pemprov DKI juga bakal memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI). Menurut Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, pihaknya sedang memproses kerja sama dengan Google Inc.
-
Bagaimana KWI mengelola pembangunan? Sekretaris Komisi Keadilan dan Perdamaian, Migrant, dan Perantau serta Keutuhan Ciptaan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Marthen Jenarut menyampaikan, bahwa gereja Katolik selalu mendorong tata kelola pembangunan yang sesuai prinsip berkelanjutan.
-
Siapa yang mengapresiasi DKI Jakarta? Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengapresiasi pemerintah DKI Jakarta yang berhasil mewujudkan pencapaian 100 persen Kelurahan Sadar Hukum.
-
Apa yang dibiayai oleh APBN untuk Kalimantan Timur? Subsidi Angkutan Udara Penumpang untuk penerbangan perintis ke wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) selama ini dibiayai oleh APBN melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Hari menambahkan, karena menggunakan dana KLB maka proses pengerjaan mulai dari perencanaan hingga pembangunan diserahkan ke pihak swasta.
"Kita hanya pengendali teknis, manakala desainnya kurang bagus kita arahkan," ucap dia.
Namun, katanya, tidak semua revitalisasi JPO menggunakan dana KLB. Khusus revitalisasi tujuh JPO tahun ini akan memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan ketiga jembatan penyeberangan orang (JPO) yang telah diresmikan dapat digunakan masyarakat mulai hari ini.
Anies menyatakan dengan dioperasikannya ketiga JPO itu, pelican crossing yang di Bundaran Senayan dan GBK akan ditutup.
"Jam 12.00 WIB nanti pelican crossing akan ditutup. Semua menggunakan JPO, kemudian kita sedang finalisasi untuk lift," kata Anies di Senayan, Jakarta Pusat.
Giliran revitalisasi JPO di Pasar Minggu dan Daan Mogot
Hari mengatakan selanjutnya giliran JPO Pasar Minggu dan jembatan gantung Daan Mogot. Desainnya sudah selesai dan dipastikan lebih modern dari saat ini.
"Di Pasar Minggu dan di jembatan gantung Daan Mogot semua bareng. Maret kami perencanaan konstruksi (pembangunan) fisik mungkin Mei," katanya.
Hari mengakui kedua jembatan itu kondisinya rusak berat dan secara konstruksi yang di Daan Mogot telah dirubuhkan. Revitalisasi kedua JPO tersebut direncanakan selesai tahun ini.
"Yang Pasar Minggu belum, rencananya pekan ini kita robohin. Desain finalnya hopefully awal Maret udah selesai," ucapnya.
Selama revitalisasi itu, Hari menyebut akan disediakan pelican crossing yang dapat dimanfaatkan sementara oleh masyarakat.
"Pelican crossing kita buka, setelah udah terbangun kita tutup," jelas Hari.
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Sudah Habiskan Uang Negara Rp38 Triliun
Baca SelengkapnyaDari Total anggaran yang dibutuhkan, APBN hanya akan membiayai 20 persen saja.
Baca SelengkapnyaUntuk Badan Bank Tanah dimohonkan Rp1 triliun ini akan digunakan untuk pemenuhan modal bank tanah sesuai dengan amanat pasal 43 ayat 1 PP 64 tahun 2021.
Baca SelengkapnyaDana ini akan digunakan untuk pengadaan 19 rangkaian kereta atau trainset untuk operasional Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek.
Baca SelengkapnyaSkema baru pembiayaan infrastruktur oleh pihak swasta ini tertuang dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2024 untuk HPT, dan Perpres No 79/2024 untuk P3NK.
Baca SelengkapnyaJembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Dukuh Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, terintegrasi dengan lima moda transportasi.
Baca SelengkapnyaSecara rinci, realisasi pembebasan lahan di IKN untuk Januari 2024 hingga 4 Oktober 2024 sebesar Rp1,43 triliun.
Baca SelengkapnyaPenyerapan dana pembangunan ibu kota baru ini baru 21,8 persen dari pagu anggaran Rp29,4 triliun.
Baca SelengkapnyaPenggunaan APBN untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai Rp68,59 triliun.
Baca SelengkapnyaIKN semakin berkembang dan mulai menunjukkan perubahan nyata dengan dukungan dana publik dan keterlibatan banyak pihak.
Baca SelengkapnyaRealisasi klaster infrastruktur per 29 Februari telah menghabiskan Rp0,4 triliun. Hal ini untuk pembangunan gedung di Kawasan Istana Negara dan lainnya.
Baca SelengkapnyaKCI masih menghitung nominal PMN yang akan diminta ke negara
Baca Selengkapnya