Anies Minta Pegawai Laporkan Perusahaan Tak Taat Protokol Kesehatan Covid-19
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meminta karyawan perkantoran yang sudah mulai work frim office (WFO) untuk melaporkan perusahaannya kepada Dinas Tenaga Kerja apabila tidak menerapkan protokol kesehatan ketat.
Pasalnya, saat ini ada klaster baru virus corona di ibu kota yakni klaster perkantoran.
"Laporin saja, kalau Anda bekerja di situ, tempat Anda bekerja tidak menaati protokol," katanya di Kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Minggu (26/7).
-
Apa yang Anies tekankan kepada kader PKS? Anies mengaku perubahan bukan hanya untuk satu orang, partai, dan koalisi, tetapi hajat seluruh masyarakat Indonesia. 'Jadi bapak-ibu sekalian perubahan ini bukan tentang satu orang, bukan tentang satu partai bukan tentang satu koalisi ini adalah tentang mengubah hajat keluarga-keluarga di seluruh Indonesia. Untuk mengubah itu perlu kemenangan,' tegasnya.
-
Kenapa ASN DKI diharuskan WFH? Hal ini diterapkan Pemprov DKI Jakarta dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah Setelah Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idulfitri 1445 H.
-
Apa yang disinggung Anies Baswedan? Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Apa yang disepakati PDIP dan Anies? Meski akhirnya PDIP tidak mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, menurut Basarah, Anies mengakui gagasan dan rencana baik untuk menjadi jembatan silaturahmi antara kelompok Islam dan kalangan Nasionalis Soekarnois akan terus dijalankan karena hal itu menjadi kebutuhan dan kepentingan bangsa Indonesia.
-
Bagaimana Anies meminta para pendukungnya bersikap? 'Saya berharap kepada semuanya untuk tertib, untuk menaati semua peraturan bagi semua yang ikut hadir dan kita akan dengarkan bersama,' kata Anies.
-
Bagaimana Kemnaker minta APINDO bantu perusahaan terapkan aturan ketenagakerjaan? Dalam rangka peningkatan fungsi pengawasan dan pembinaan, Kami meminta agar perusahaan yang tergabung dalam APINDO bersama Pengurus Daerah APINDO untuk selalu kerja sama dengan Mediator HI dan Pengawasan Ketenagakerjaan,“ kata Ida Fauziyah.
Dia menegaskan, protokol kesehatan hukumnya wajib dilaksanakan, seperti menggunakan masker serta jaga jarak. Dengan demikian, Anies meyakini dapat menekan penularan Covid-19 di tempat tertutup seperti kantor ber-AC.
"Makanya pakai masker jaga jarak itu yang paling penting," tuturnya.
Selain itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga mengingatkan agar perusahaan memberlakukan kerja 50 persen dari rumah agar ada jarak antar karyawan di kantor.
Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah untuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menegaskan bahwa klaster penyebaran Covid-19 bisa terjadi di mana saja. Baik itu dunia industri, tempat ibadah maupun perkantoran.
"Sudah kami sampaikan bahwa klaster bisa terjadi di mana saja. Klasternya bisa dari pertemuan agama, datanya ada. Klaster rumah sakit, klaster dari industri, klaster dari perkantoran," ucap Wiku pada Jumat (24/7).
Tambun Selatan Jadi Wilayah Terbanyak Positif Covid-19 di Kabupaten BekasiMenurut Wiku, munculnya beragam klaster ini menjunjukkan bahwa masih terjadi ketidakdisiplinan yang terjadi di tengah masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan Covid-19.
"Ternyata masyarakat belum disiplin menerapkan protokol kesehatan. Apabila masyarakat mulai lengah tidak disiplin, maka virusnya bisa menular," tegasnya.
Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Melalui pemberlakuan kebijakan WFH ini, Adam berharap jumlah mobilitas orang yang keluar rumah bisa berkurang.
Baca SelengkapnyaKTT ke-43 ASEAN diselenggarakan dalam format plenary maupun retreat akan diselenggarakan pada 5 September 2023.
Baca SelengkapnyaPekerjaan bagi ASN yang WFO akan diperbanyak. Sehingga pengawasan tetap harus dilakukan pimpinan.
Baca Selengkapnya" untuk ASN Pemprov DKI Jakarta tanggal 21 Agustus sampai 21 Oktober ini langkah kita," kata Prasetio.
Baca SelengkapnyaMenurut Heru, pengawasan terhadap ASN DKI yang sedang WFH telah dilakukan secara maksimal.
Baca SelengkapnyaApindo menyebut tidak semua pekerjaan bisa dilakukan dari rumah.
Baca SelengkapnyaLuhut memimpin rapat koordinasi permasalahan pencemaran udara di Jabodetabek.
Baca SelengkapnyaWFH diberikan secara selektif, khususnya bagi ASN yang melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman.
Baca Selengkapnya"Tidak boleh, Jangankan mudik, pergi ke pasar pun nggak boleh. Pakai daster kalau ibu-ibu sambil goreng sambil masak WFH juga nggak boleh."
Baca SelengkapnyaPekerjaan tersebut ditambahkan karena ASN tidak keluar rumah selama jam kerja. Dan pengawasan tetap akan dilakukan.
Baca SelengkapnyaMenurut dia, Presiden Jokowi khawatir apabila kebijakan WFH ASN tersebut tidak efektif dan memperparah polusi udara di Jakarta.
Baca SelengkapnyaUntuk layanan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan diberlakukan WFH paling banyak 50 persen dan WFO disesuaikan dengan persentase WFH.
Baca Selengkapnya