Anies minta pejabat yang dicopot 'ojo gumunan, ojo kagetan'
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta angkat bicara terkait pencopotan wali kota yang kini menjadi polemik. Dia mengatakan, perombakan di setiap organisasi adalah hal yang wajar sehingga para pejabat seharusnya tidak perlu heran.
"Hal yang pasti akan terjadi dalam sebuah organisasi apalagi dalam organisasi sebesar Pemprov DKI. Jadi bukan barang baru karena itu tidak perlu kaget, tidak perlu heran, ojo gumunan, ojo kagetan. Karena ini normal saja dalam sebuah organisasi," katanya di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/7).
Dia memastikan perombakan pada 5 Juli itu sudah melalui proses panitia seleksi. "Prosesnya itu juga ketika melakukan rotasi, promosi, gubernur dibantu oleh panitia seleksi itu mulai dengan membuat panitia rotasi dan mutasi, keputusan gubernur nomor 1012 tanggal 8 Juni 2018. Dari panitia rotasi ini kemudian dan Kepgubnya ini kita kirimkan kepada semua," jelasnya.
-
Mengapa Wakapolda Banten dimutasi? Serah terima jabatan juga merupakan bagian dari proses pembinaan sumber daya manusia, dalam rangka regenerasi yang dilakukan berdasarkan penilaian dan evaluasi dengan mempertimbangkan aspek profesionalitas, komitmen dan integritas.
-
Apa yang dikritik Golkar dari Anies soal Pilgub DKI? Dia mempertanyakan, apakah ada partai yang mau mengusung Anies di Pilgub Jakarta.
-
Bagaimana Wali Kota menanggapi mutasi Camat? Saat dikonfirmasi, Hevearita membantah kalau mutasi Ade Bhakti disebabkan oleh konten yang berisi sindiran terkait lomba nasi goreng.
-
Kenapa Kapolda Metro Jaya merombak jajaran? 'Benar, mutasi merupakan hal biasa dalam rangka penyegaran personel, tour of area,' kata Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Rabu (6/12).
-
Apa yang disinggung Anies Baswedan? Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Bagaimana Kapolda Metro Jaya merombak jajaran? Perombakan ini tertuang dalam surat telegram bernomor Nomor ST/475/XII/KEP./2023, tanggal 4 Desember 2023.
Menjawab tudingan bahwa pejabat yang dicopot kini tidak mendapat posisi, Anies menyebut pejabat yang dimutasi akan ditempatkan di BPSDM.
"Mereka ditempatkan sebagai staf di BPSDM, semuanya kecuali yang sudah diatas 58 tahun, karena PNS itu pensiun di usia 58, kecuali jika menjabat," ungkapnya.
Para PNS, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menjelaskan, memasuki pensiun pada usia 58 tahun, sedangkan bagi yang masih menjabat dibolehkan hingga usia 60 tahun. Diketahui, beberapa wali kota sempat protes lantaran usianya 58 tahun namun sudah dicopot dan dipensiunkan Anies.
"Kan eselon itu posisi. Kalau dia tidak dalam posisi itu, tidak bisa (jabat hingga usia 60)," tutupnya.
Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies merasa tak perlu memberikan penilaian terkait Pemprov DKI.
Baca SelengkapnyaMasyarakat bisa melihat kinerja Pj kepala daerah yang terpilih di daerah masing-masing.
Baca SelengkapnyaMantan Juru Bicara Anies-Sandiaga pada Pilkada DKI Jakarta 2017, membeberkan fenomena 'ordal' di masa Gubernur Anies Baswedan
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto pun menyinggung pertemuan Presiden Jokowi dengan para Pj Gubernur Bali sebelum pencopotan baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Baca SelengkapnyaRespons Anies soal menteri dan kepala daerah yang ikut Pilpres 2024 tidak perlu mundur dari jabatannya
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi akan mengevaluasi Pj kepala daerah setiap hari dan akan mengganti yang bertindak menyimpang.
Baca SelengkapnyaAnies mencontohkan saat kampanye di Pilgub DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaAnggawira menilai Anies Baswedan lupa dengan sejarah soal pernyataannya orang dalam atau 'ordal'.
Baca SelengkapnyaAnies mengatakan Pilpres 2024 telah selesai, maka semua pihak terlibat kembali menjalankan tugasnya masing-masing
Baca SelengkapnyaSudirman Said Blak-Blakan Jawab Isu Pecah Kongsi dengan Anies
Baca SelengkapnyaAnies berpesan, bagi yang khawatir terkait perubahan ketika dirinya menjadi calon presiden, bisa melihat rekam jejaknya di Jakarta.
Baca SelengkapnyaGanjar menilai pejabat publik yang maju jadi capres cawapres rawan penyalahgunaan kekuasaan
Baca Selengkapnya