Anies Minta Pemerintah Pusat Ambil Alih Koordinasi Penanganan Covid-19 Jabodetabek
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut telah meminta pemerintah pusat mengambil alih kebijakan dan koordinasi untuk penanggulangan Covid-19 di Jakarta, Bogor, Depok Tangerang, Bekasi (Jabodetabek). Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria mengatakan permintaan itu dilandasi semakin tingginya okupasi tempat tidur rumah sakit di Jakarta.
"Pak Gubernur berkoordinasi dengan pemerintah pusat berharap nanti pemerintah pusat bisa mengambil alih, memimpin agar ada peningkatan fasilitas di sekitar Botabek. Sehingga ketersediaan dari fasilitas di Jakarta bisa terus meningkat tapi okupansinya turun," kata Riza di Balai Kota, Selasa (19/1) malam.
Riza mengatakan, dukungan pemerintah pusat terhadap fasilitas kesehatan di kota penyangga DKI perlu ditingkatkan, mengingat 30 persen pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit di DKI tidak ber-KTP Jakarta.
-
Bagaimana Pemkot Tarakan akan perluas cakupan program alkes? 'Perlu adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat guna memperluas cakupan program ini,' ujarnya.
-
Bagaimana Prabowo ingin tingkatkan BPJS Kesehatan? 'BPJS Kesehatan juga perlu disehatkan agar tidak merugi, caranya adalah meningkatkan cukai dari tembakau.
-
Apa yang dilakukan Pemprov DKI untuk menambah RTH? Pemprov DKI kini tengah mencanangkan program “Penataan Kawasan Unggulan“ untuk menambah opsi peningkatan jumlah dan luas RTH di Jakarta.
-
Apa saja yang menjadi fokus Pemkot Bandung untuk meningkatkan kesehatan? Pemerintah Kota Bandung sudah menuangkannya dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 antara lain: menurunkan angka kematian Ibu, menurunkan angka kematian bayi, menurunkan prevalensi stunting, menurukan angka kejadian penyakit, serta meningkatkan indeks kepuasan masyarakat.
-
Apa yang akan dilakukan Dishub Jakarta? Dishub DKI Jakarta bakal melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan LPS Monas Half Marathon yang digelar Minggu besok, 30 Juni 2024.
-
Apa saja yang dibahas BPJS Kesehatan dengan Wali Kota Balikpapan? Dalam suasana akrab, Ghufron menyampaikan apresiasinya atas komitmen Wali Kota Balikpapan dalam dukungannya kepada BPJS Kesehatan, sehingga saat ini Kota Balikpapan termasuk salah satu kota yang mendapatkan predikat Universal Health Coverage (UHC). 'Untuk capaian di Kota Balikpapan sudah bagus di 99,68 persen. Fokus utama pertemuan ini adalah membahas perkembangan apa saja yang telah BPJS Kesehatan lakukan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Mudah-mudahan pemerintah pusat bisa menambah dukungan terkait fasilitas kesehatan. Selama ini sudah ada sesungguhnya, kami harap ada peningkatan bagi daerah di Botabek," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengusulkan ada kriteria yang dibuat Dinas Kesehatan Jakarta bagi pasien Covid-19 non-DKI yang akan dirawat di rumah sakit di Jakarta. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, sekitar 30 persen pasien Covid-19 bukan warga Jakarta.
Politikus Gerindra itu menjelaskan usulan itu mempertimbangkan kapasitas rumah sakit yang semakin penuh akibat lonjakan kasus Covid.
"Ya tidak pilih-pilih siapa orangnya, semua pasti bisa kena, kalau memang dia berada di wilayah Jakarta ketentuannya bantu saja kita berurusan dengan nyawa, tapi memang harus ada kriteria yang bisa diterapkan," ujar Iman, Selasa (19/1).
Ia mencontohkan jika pasien memungkinkan bisa dibawa untuk dirujuk ke rumah sakit domisili pasien dan dijamin akan selama perjalanan, sebaiknya pasien bisa dipindah keluar dari rumah sakit di DKI.
"Umpama dia dari Bogor, atau dari mana tapi bukan dilepaskan, dibantu koordinasi," ucapnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kawasan aglomerasi itu termuat dalam Bab IX tentang kawasan regional.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan mengungkapkan kendala kesejahteran rakyat (kesra) karena kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah.
Baca SelengkapnyaPemprov Jakarta akan mendapatkan 15 tambahan kewenangan khusus dari pemerintah pusat. Hal itu terkait Jakarta yang bakal melepas status ibu kota.
Baca SelengkapnyaAnies berpesan, bagi yang khawatir terkait perubahan ketika dirinya menjadi calon presiden, bisa melihat rekam jejaknya di Jakarta.
Baca SelengkapnyaAnies juga menggarisbawahi mengenai keberlanjutan program-program yang sudah berjalan.
Baca SelengkapnyaAnies mengatakan hal itu usai melaksanakan konsolidasi dengan Warga Kota di Kantor Jakarta Inisiatif, Jakarta Selatan, Jumat (21/6).
Baca SelengkapnyaBagi Anies di kalimantan sendiri juga tidak ada jaminan bebas dari masalah.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan menyambut positif sikap PKS yang resmi mengusungnya sebagai bakal calon gubernur (Bacagub) untuk Pilkada Jakarta 2024.
Baca Selengkapnya