Anies Pastikan Pemprov DKI Ambil Alih Pengelolaan Air di Jakarta

Merdeka.com - Pemprov DKI memutuskan mengambil alih pengolahan air bersih dari pihak swasta yakni PT Aetra Jakarta dan PT PALYJA. Keputusan ini bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Agung yang mengabulkan PK yang diajukan Menkeu atas putusan MA Nomor 31/K/Pdf/2017 tentang swastanisasi air pada Maret 2018.

"Ke depan arah kita adalah pengambilalihan perlahan air dari pihak swasta kepada Pemprov DKI Jakarta," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota, Senin (11/2).

Pemprov DKI akan mengambil alih seluruh aspek pengelolaan dari pengolahan air baku hingga pelayanan.

"Kita adalah mengambil alih seluruh nya jadi ke-4 aspek air baku,distribusi pengolahan kemudian distribusi dan pelayanan," tegasnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menjelaskan, pengambilalihan tidak akan dilakukan dengan memutus kontrak kerja sama. Melainkan, dia menambahkan, pengambilalihan akan dilakukan melalui tindakan perdata.

"Pengambilalihan melalui tindakan perdata , konsekuensinya ada pada anggaran karena itu kita perlu kerjakan awal agar dia bisa dimasukkan di dalam APBD atau APBD tahun 2020," tutup Anies.

Sebelumnya, Sejumlah warga yang mengatasnamakan warga negara mengirim surat terbuka terkait swastanisasi air kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Perwakilan Warga Negara Alghifari Aqsa mengatakan, salah satu tuntutan dalam surat tersebut, yakni meminta Anies membatalkan swastanisasi air oleh tim tata kelola air yang akan berakhir pada 10 Februari 2019.

"Artinya setelah tanggal tersebut Bapak memiliki beragam rekomendasi untuk dipilih mengenai bagaimana merebut kembali air menjadi milik publik," kata Alghifari dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 6 Februari 2019.

Dia menilai ada kegagalan swastanisasi air di Jakarta yang telah berjalan selama 21 tahun. Sebab, hingga saat ini masih terdapat 60 hingga 70 persen warga Jakarta yang belum dapat memperoleh air bersih.

Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com