Anies pede pendapatan daerah dari pajak kendaraan dan BBN melebihi target
Merdeka.com - Tahun ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 8 triliun dan pendapatan dari biaya balik nama (BBN) sebesar Rp 5,7 triliun.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yakin target tersebut bisa tercapai. Anies berkaca pada tahun lalu di mana perolehan pajak mampu melebihi target yakni 103 persen.
"Untuk 2017 itu kita menargetkan Rp 7,7 triliun dan realisasinya Rp 8 triliun. Karena itu sekarang, dengan adanya fasilitas ini kami percaya bahwa realisasi target 2018 ini akan tercapai jauh lebih tinggi lagi," kata Anies di Polda Metro Jaya, Senin (26/3).
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Dimana opsen pajak kendaraan diterapkan? Ya, opsi PKB akan mulai diterapkan di seluruh Indonesia pada tanggal 5 Januari 2025. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan publik.
Mantan Menteri Pendidikan ini semakin percaya diri dengan kehadiran Samsat Digital yang baru diperkenalkan Polda Metro Jaya. Anies optimis penerimaan pajak kendaraan bermotor akan lebih baik dari tahun lalu. Saat ini, per 26 Maret 2018, penerimaan pajak kendaraan bermotor sudah mencapai 22,8 persen dari target. Sementara pajak BNN kendaraan bermotor sudah 20 persen.
"Alhamdulillah per saat ini kita sudah berhasil dari semua target. Mudah-mudahan akhir tahun terus meningkat," kata Anies
Anies menyebut DKI juga akan membuat program pemutihan BBN kendaraan bermotor. Program tersebut rencananya akan dilakukan jelang akhir tahun atau saat ulang tahun Jakarta.
"Insya Allah tahun ini juga akan diselenggarakan bersamaan dengan hari besar. Biasanya nih hari Kemerdekaan dan HUT Jakarta," ungkapnya.
Dia mengapresiasi terobosan Polda Metro Jaya dan DKI menghadirkan e-samsat. Anies menyebut, terobosan ini akan memudahkan pelayanan ke warga ibu kota.
"Dengan cara seperti ini warga akan bisa merasakan bahwa mereka melunasi kewajibannya dan kami memudahkan mereka dalam kewajiban," ucapnya.
Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tujuannya untuk mengoptimalkan pemungutan pajak dan memperkuat sinergi antara daerah dalam sektor pendapatan.
Baca SelengkapnyaKebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor di Jakarta akan mulai diterapkan pada 2 Desember 2024
Baca SelengkapnyaSebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca SelengkapnyaPras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.
Baca SelengkapnyaBPKAD DKI mengklaim penyusunan anggaran 2024 sudah melewati penghitungam yang matang dan realistis
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta mengusulkan pengenaan pajak ojol dan online shop.
Baca SelengkapnyaKebijakan penggratisan PBB rumah dengan NJOP di bawah Rp2 miliar diberlakukan oleh Anies Baswedan
Baca SelengkapnyaRencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Baca SelengkapnyaPenerimaan pajak sejak Januari-Agustus 2024 telah mencapai Rp1.196,54 triliun atau 60,16 persen dari target APBN.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini sesuai Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023 tentang Insentif Pajak Daerah Berupa Pengenaan Sebesar 0% nol untuk BBNKB Penyerahan kedua.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimis outlook penerimaan pajak tahun ini bisa melebihi target yang sudah ditentukan sebesar Rp1.818,2 triliun.
Baca Selengkapnya